Dari Demo FPPI Pk-Ambon, Bila tidak figur yang memihak kepada rakyat, kenapa harus memilih?

Reformasi Agraria, Cabut UU PMA (Penanaman Modal Asing), Nasionalisasi Aset, Tuntaskan kasus Trisakti, Supermasi Hukum Untuk Rakyat, Tolak Kenaikan BBM, Tolak UU BHP (Badan Hukum Pemerintah).


Ambon, MM.- Reformasi Agraria, Cabut UU PMA (Penanaman Modal Asing), Nasionalisasi Aset, Tuntaskan kasus Trisakti, Supermasi Hukum Untuk Rakyat, Tolak Kenaikan BBM, Tolak UU BHP (Badan Hukum Pemerintah). Demikian butir-butir tuntutan Front Perjuangan Pemuda Indonesia Pimpinan Kota Ambon (FPPI Pk-Ambon), saat melaksanakan aksi unjuk rasa, dalam rangka memperingati se-abad Kebangkitan Nasional, dan Sepuluh Tahun Reformasi Indonesia, Sabtu (17/5) kemarin, di bundaran Tugu Trikora Ambon.

FPPI Pk –Ambon dalam pernyataan sikapnya, menegaskan bahwa, seratus tahun silam, bangsa ini berusaha keluar dari belenggu imperialisme asing, yang telah mengeruk tanah dan jiwa-jiwa negeri ini. Puncak kebebasan yang diidamkan 62 tahun lalu, ketika Ir.Soekarano dan Drs. Moh Hatta memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia.

Tapi sayang seperti kata pepatah “ Bebas Dari Mulut Harimau Masuk Mulut Buaya” itulah realitas Indonesia dewasa ini. Setelah bebas dari imperialisme asing, dalam topeng kekuasaan, pembangunan dan globalisasi.

Beribu kasus yang dilakukan, diantaranya lumpur lampindo, illegal loging, Friport, Sambas, Sampit, Priuk, dan sejumlah UU, guna melegiitimasi kekuasaan dan absolutsitas kapitalisme internasional, sementara rakyat tetap miskin dan melarat. Ironisnya, para penguasa tidak hanya bersembunyi dibalik topeng pembangunan dan globalisasi, namun penguasa rela menipu rakyat demi menutupi hutang luar negeri, dengan cara hendak dinaikan BBM, dan merayu rakyat dengan iming-iming subsudi bantuan langsung tunai (BLT), yang hanya berkisar pada 7 kota ( Jakarta, Banjarmasin, Medan, Surabaya, Malang, Padang dan Makasar).
Lantas kota-kota lain dikemanakan? Apakah daerah yang tidak kebagian subsidi, bukan wilayah NKRI?.

Sementara pada tataran lokal, FPPI Pk-Ambon berpendapat bahwa, Maluku telah dieksploitasi oleh investor asing. Semisal yang terjadi di Negri Paperu, Kecamatan Saparua Kabupaten Malteng, besok lusa akan menjadi milik Swis. Pulau Osi, yang sedang dieksploitasi terumbu karangnya, Buru, Laha, serta SBB yang sedang dieksploitasi tambang nikelnya.

Menurut FPPI Pk-Ambon, semua itu dibiarkan penguasa, lagi-lagi dengan alasan pembangunan, modernisasi dan industrialisasi. Pada hal kenyataannya, demi kesejahteraan mereka sendiri. Sementara rakyat hanya dijadikan sebagai alasan pembangunan. Disatu sisi, ribuan problem sosial kerakyatan, tidak pernah selesai.

Seperti PKL, pengungsi, dan anak jalanan. Pada akhirnya janji penguasa dipertanyakan. Bila tidak figur yang memihak kepada rakyat, kenapa kita harus memilih? Kita memilih untuk tidak memilih (Golput).

Unjuk rasa tersebut, berlansgung kurang lebih dua jam tersebut, berjalan tertetib dan aman. Setelah selesai berorasi dan membacakan tuntutan, para pengunjuk rasa membubarkan diri secara teratur. (Red)Harian Mimbar Maluku - Ambon