Ke Jakarta Tolak KSO

Kamis 18 Juni 2008. Seribu orang gabungan dari karyawan PTPN X dan Asosiasi Petani Tebu Rakyat mendatangi gedung DPR/MPR. Kedatangan mereka menuntut dibatalkannya kerja sama operasi antara PT Perkebunan Nusantara X dan PT Kencana Gula Manis di pabrik gula Ngadirejo, Kediri, Jawa Timur. Mereka juga menolak penunjukkan Subiyono sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan, Pulungan.
Program KSO PTPN X dengan KGM telah direncanakan sejak 2005 dengan tujuan meningkatkan produktivitas PG Ngadiredjo. Dari KSO tersebut, KGM menginvestasikan dana lebih dari Rp. 500 miliar untuk revitalisasi PG Ngadiredjo. Pergantian direksi di tengah gejolak karyawan PG Ngadiredjo dan Serikat Pekerja PTPN X yang menolak perjanjian KSO, memunculkan dugaan kalau dua direksi PTPN X itu sengaja dilengserkan untuk memuluskan rencana itu. Sumber lain menyebutkan, kedua direksi PTPN X itu mengundurkan diri, karena tidak setuju dengan rencana KSO yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Ketua Serikat Pekerja PTPN X Joko Dariono mengatakan, Hadi Prasongko yang dicopot dari jabatan Direktur Utama memiliki kinerja dan kepedulian tinggi pada karyawan. Joko menegaskan, penolakan karyawan atas pergantian Direktur Utama dan Direktur Keuangan adalah harga mati.

Di Jakarta, perwakilan rombongan dating menemui komisi VI DPR. Komisi VI menjanjikan akan membahas kasus ini dalam panitia kerja. Rombongan membatalkan rencana melanjutkan aksi ke Kementrian BUMN dan Istana. “ DPR telah menjanjikan untuk mengusut,” ujar Mardi, salah seorang demonstran.

Jelang petang, rombongan bergerak kembali ke Jawa Timur.

Dari Demo FPPI Pk-Ambon, Bila tidak figur yang memihak kepada rakyat, kenapa harus memilih?

Reformasi Agraria, Cabut UU PMA (Penanaman Modal Asing), Nasionalisasi Aset, Tuntaskan kasus Trisakti, Supermasi Hukum Untuk Rakyat, Tolak Kenaikan BBM, Tolak UU BHP (Badan Hukum Pemerintah).


Ambon, MM.- Reformasi Agraria, Cabut UU PMA (Penanaman Modal Asing), Nasionalisasi Aset, Tuntaskan kasus Trisakti, Supermasi Hukum Untuk Rakyat, Tolak Kenaikan BBM, Tolak UU BHP (Badan Hukum Pemerintah). Demikian butir-butir tuntutan Front Perjuangan Pemuda Indonesia Pimpinan Kota Ambon (FPPI Pk-Ambon), saat melaksanakan aksi unjuk rasa, dalam rangka memperingati se-abad Kebangkitan Nasional, dan Sepuluh Tahun Reformasi Indonesia, Sabtu (17/5) kemarin, di bundaran Tugu Trikora Ambon.

FPPI Pk –Ambon dalam pernyataan sikapnya, menegaskan bahwa, seratus tahun silam, bangsa ini berusaha keluar dari belenggu imperialisme asing, yang telah mengeruk tanah dan jiwa-jiwa negeri ini. Puncak kebebasan yang diidamkan 62 tahun lalu, ketika Ir.Soekarano dan Drs. Moh Hatta memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia.

Tapi sayang seperti kata pepatah “ Bebas Dari Mulut Harimau Masuk Mulut Buaya” itulah realitas Indonesia dewasa ini. Setelah bebas dari imperialisme asing, dalam topeng kekuasaan, pembangunan dan globalisasi.

Beribu kasus yang dilakukan, diantaranya lumpur lampindo, illegal loging, Friport, Sambas, Sampit, Priuk, dan sejumlah UU, guna melegiitimasi kekuasaan dan absolutsitas kapitalisme internasional, sementara rakyat tetap miskin dan melarat. Ironisnya, para penguasa tidak hanya bersembunyi dibalik topeng pembangunan dan globalisasi, namun penguasa rela menipu rakyat demi menutupi hutang luar negeri, dengan cara hendak dinaikan BBM, dan merayu rakyat dengan iming-iming subsudi bantuan langsung tunai (BLT), yang hanya berkisar pada 7 kota ( Jakarta, Banjarmasin, Medan, Surabaya, Malang, Padang dan Makasar).
Lantas kota-kota lain dikemanakan? Apakah daerah yang tidak kebagian subsidi, bukan wilayah NKRI?.

Sementara pada tataran lokal, FPPI Pk-Ambon berpendapat bahwa, Maluku telah dieksploitasi oleh investor asing. Semisal yang terjadi di Negri Paperu, Kecamatan Saparua Kabupaten Malteng, besok lusa akan menjadi milik Swis. Pulau Osi, yang sedang dieksploitasi terumbu karangnya, Buru, Laha, serta SBB yang sedang dieksploitasi tambang nikelnya.

Menurut FPPI Pk-Ambon, semua itu dibiarkan penguasa, lagi-lagi dengan alasan pembangunan, modernisasi dan industrialisasi. Pada hal kenyataannya, demi kesejahteraan mereka sendiri. Sementara rakyat hanya dijadikan sebagai alasan pembangunan. Disatu sisi, ribuan problem sosial kerakyatan, tidak pernah selesai.

Seperti PKL, pengungsi, dan anak jalanan. Pada akhirnya janji penguasa dipertanyakan. Bila tidak figur yang memihak kepada rakyat, kenapa kita harus memilih? Kita memilih untuk tidak memilih (Golput).

Unjuk rasa tersebut, berlansgung kurang lebih dua jam tersebut, berjalan tertetib dan aman. Setelah selesai berorasi dan membacakan tuntutan, para pengunjuk rasa membubarkan diri secara teratur. (Red)Harian Mimbar Maluku - Ambon

FPPI Demo Tolak Kenaikan Harga BBM

PANDEGLANG – Belasan aktivitis Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) berunjuk rasa di ruas Jalan Pandeglang-Labuan tepatnya di depan kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Syech Mansyur (Staisman) Pandeglang di Cipacung, Kamis (22/5).
Tujuannya, menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan meminta pemerintah konsisten membantu masyarakat kecil.
Selain berorasi, massa yang menggelar aksi dari pukul 12.00 hingga 12.30 WIB juga membawa poster bertuliskan penolakan dan membagi-bagikan pamflet kepada pengguna jalan. Tak satu pun polisi yang mengamankan jalannya aksi. “Kenaikan BBM suatu penghinaan terhadap rakyat. Ketidakmampuan rakyat untuk membeli berbagai kebutuhan pokok sengaja dijadikan sebagai komoditas politik,” ujar Roni, salah seorang orator dalam unjuk rasa tersebut.
Penanggung Jawab Aksi tersebut Eman Sulaeman menambahkan, kenaikan harga BBM bukan solusi untuk menyejahterakan rakyat. Kebijakan ini merupakan sebuah langkah yang tak berpihak pada rakyat. Karena dengan menaikkan harga BBM mengakibatkan harga-harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi akan melambung tinggi akan membuat rakyat kecil semakin sengsara. “Tolak kenaikan harga BBM. Jangan biarkan rakyat terus tertindas dengan kemelaratan,” tukasnya. (zis)

FPPI Surabaya Desak DPR RI Tolak Pencabutan Subsidi BBM

Ari Armadianto - Surabaya, Mereka yang mengaku sebagai organisasi gerakan ekstra parlementer yang berbasiskan kader pemuda tanpa memandang atribut mahasiswa dan pekerjaan itu menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bulan Juni 2008 mendatang.

Mereka juga menilai kebijakan pemerintah tersebut merupakan ritual tahunan dari setiap rezim pemerintah yang berkuasa. Pergantian kekuasaan hanyalah pergantian rupa namun wataknya tetaplah sama.

FPPI Kota Surabaya menuntut pemerintah pusat dan DPR RI untuk segera menolak kenaikkan harga BBM, tolak intervensi asing untuk pencabutan subsidi BBM, nasionalisasi aset tambang dan migas, talak konversi minyak tanah ke elpiji, hapus hutang luar negeri, tolak hutang baru dan melaksanakan reformasi pembaruan struktur agraria. (heh)

TOLAK KENAIKAN HARGA BBM!!!

Sepuluh tahun reformasi, seratus tahun kebangkitan nasional—Indonesia masih belum juga mendapatkan kemerdekaannya, kedaulatan rakyatnya. Ini dijelaskan kembali dengan kenaikan harga BBM sejak dua hari lalu. Tak ubahnya otoriterianisme orde baru, SBY – Kalla justru meningkatkan program pemiskinan struktural. Sekian kebijakan yang digagas dan dikeluarkan, semakin menjauhkan akses rakyat miskin untuk kehidupan yang layak.

Presiden dan wakil presiden berbohong, meingkari janjinya untuk tidak menaikkan harga BBM. Harga BBM naik kisaran 30-an persen. Bensin yang semula Rp 4.500 per liter menjadi 6.000, solar dari Rp 4.300 menjadi 5.500, dan minyak tanah dari Rp 2.000 menjadi Rp 2.500.

Kenaikan harga BBM memicu kenaikan harga-harga lainnya. Harga BBM dinaikan disaat pemerintah belum mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penyelenggara negara tidak melakukan tanggungjawabnya. Penyediaan lapangan pekerjaan, kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan untuk rakyat, jaminan kesehatan, kewajiban penyediaan lahan untuk para petani, perlindungan secara hukum dan ekonomi kaum buruh, dan jaminan kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi. Kesemuanya hingga hari ini tidak pernah dilakukan. Rakyat Indonesia yang secara kreatif dan kritis mengupayakan sendiri apa yang menjadi hak-haknya sebagai warga negara.

DPR melempem. Tidak heran, mengingat perwakilan partai politik yang duduk di bangku DPR/MPR tidak mau terganggu stabilitas kekuasaannya. Pemerintah buta. Perjuangan rakyat, untuk kemerdekaan-kedaulatan tanah, air, udara dan isinya justru direpresi. Gelombang protes menolak kebijakan kenaikan harga minyak justru disambut dengan tindakan anarkis brutal aparat kepolisian. Penyerangan aksi demonstrasi mahasiswa, menghembuskan isu narkoba dan kekerasan. Mengkriminalkan gerakan rakyat.
FRONT PERJUANGAN PEMUDA INDONESIA secara tegas menyerukan TOLAK KENAIKAN HARGA BBM!!!
Kenaikan harga BBM harus ditentang. SBY-JK harus secara serius melaksanakan tanggungjawabnya untuk meringankan beban hidup dan memakmurkan rakyatnya. Alasan pemerintah menaikkan harga BBM untuk menyelamatkan APBN sungguh tidak bisa diterima. Masih banyak cara lain untuk mengamankan posisi APBN, semisal memaksimalisasi pemasukan pajak lewat tindakan tegas terhadap para pengusaha pengemplang pajak, penjadwalan pembayaran hutang yang tahun ini nilainya Rp 152 triliun (cicilan dan bunga), efisiensi dan menekan kebocoran di PLN dan Pertamina, pemberantasan korupsi dan penyitaan aset-aset koruptor, serta renegosiasi skema bagi hasil kontrak-kontrak migas.
Selain itu, FPPI juga menuntut untuk:
TOLAK KENAIKAN BBM!!!
TURUNKAN HARGA KEBUTUHAN POKOK!!!
BEBASKAN KAWAN-KAWAN DEMOSTRAN YANG DITANGKAP!!!
BERIKAN TANAH PADA PETANI!!!
PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN!!!
PENDIDIKAN MURAH DAN BERKUALITAS!!!