Oligarki Kekuasaan di Republik Kapling

Usia republik sudah menginjak 61 tahun atau melewati setengah abad. Tapi tunggu dulu. Sebagai renungan, apakah setiap perayaan kemerdekaan kita menyadari esensi kemerdekaan itu sendiri. Sebeb mayoritas penduduk masih terus hidup dalam kemiskinan, rakyat harus menanggung utang tanpa pernah merasakan manfaatnya, korupsi kronis telah menyatu dalam mentalitas dan sistem sosial masyarakatnya. Sedangkan 60% daratan negara kepulauan ini sudah habis dibagi dan dikapling-kapling untuk perusahaan-perusahaan perkebunan dan tambang skala besar.
Tak bisa dihindari, negeri ini telah kehilangan kedaulatan. Pergantian rezim dan partai politik berkuasa hanyalah pergantian pemain namun tetap dengan perilaku yang sama: Mengkapling sekaligus mengeksploitasi bahan mentah sebesar-besarnya guna membiayai dan mempertahankan kekuasaan politik semata. Akibatnya, muncul fenomena berikut ini. Hutan sebagai kawasan pemasok air telah mengalami deforestasi hingga 3 juta hektar pertahun. Buruknya Pengelolaan air berakibat terjadinya 236 kali banjir pada 136 kabupaten di 26 propinsi. Juga terjadinya 111 longsor pada 48 kabupaten di 13 propinsi dan 80 kejadian kekeringan pada 36 kabupaten pada tahun 2003. Sebagaimana yang telah terjadi sekarang ini di beberapa daerah.
Revolusi hijau semasa Orde Baru, hanya melahirkan ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia. Keragaman hayati lokal dan ketahanan pangan rontok. Akhirnya impor beras dilakukan walau menyengsarakan petani. Lahan-lahan pertanian produktif berubah menjadi kawasan industri ekstraktif, ataupun dipaksa menanam komoditas pasar. Sementara itu sekitar 20 -70 persen jenis habitat asli telah lenyap, akibatnya negeri ini memiliki daftar spicies terancam punah terpanjang didunia mencapai 528 spicies (2002). Angka kekurangan gizi juga tinggi. Kualitas sumber daya manusia Indonesia (IPM) berada di urutan 111 dari 177 negara (UNDP, 2004).Energi pun diambang kebangkrutan. Sejak migas menjadi komoditas devisa dengan membuka pintu lebar bagi perusahaan-perusahaan lintas negara (TNC's) melakukan penghisapan didaerah kaya migas, cadangan minyak kita tinggal secuil. Ironisnya jumlah paling tinggi populasi keluarga miskin, kasus pencemaran lingkungan dan pelanggaran HAM ditemukan didaerah kaya migas tersebut. Bahkan penyelenggara negara justru menyerahkan tanggung jawab pemenuhan energi kepada korporasi asing seperti , Shell, British Petroleum, Caltex pada 23 November 2005. Harga BBM diatur oleh mereka, bukan pemerintah, apalagi rakyat.Melihat beragam fenomena objektif tersebut muncul pertanyaan yang krusial untuk diajukan, yaitu mengenai pendirian negara. Pertanyaan itu adalah, apakah negara, terkhusus pemerintah saat ini, telah berusaha sekuat tenaga untuk “ melindungi segenap rakyat dan tanah tumpah darah Indonesia” dan mengawal serta memastikan agar “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”? Jawabannya: hampir seluruh kabinet yang pernah terbentuk sejak 1968, menurut penulis, telah gagal menunaikan amanat pokok konstitusi tersebut. Lebih celaka lagi, sebagian besar dari mereka malah menjadi agen penjual kekayaan bumi nusantara atau paling kurang menjadi penjarah kemakmuran rakyat. Imbasnya, konflik sosial bermunculan.
Akibat perilaku tersebut, sangat tepat Noreena Hertz, dalam buku Silent Takeover and the Death of Democracy, mengatakan, bahwa demokrasi telah mati. Para pemimpin negara, demikian kata Hertz, memang dipilih oleh rakyat, tetapi mereka lebih sibuk melayani pelaku bisnis global yang tidak memilihnya. Para pemimpin negara akan melakukan apa saja asal para kapitalis yang telah mengglobal itu mau datang di negaranya. Bahkan, mereka bersaing satu sama lain menyodorkan tawaran, karena para investor hanya akan memilih negara yang memberikan dan menyediakan syarat-syarat yang paling menguntungkan bagi bisnis mereka.
Fenomena pengkaplingan sumber daya strategis bangsa dimulai pada masa Orde Baru. Mulai zaman itu, setiap jengkal dan petak bumi Nusantara ini telah dipecah-pecah dalam satuan kapling ekonomi politik dalam berbagai ukuran sesuai dengan skala modal yang ditanam dan jumlah upeti yang dipersembahkan ke rekening pejabat negara dan daerah serta para anggota DPR Pusat dan Daerah. Bukit-bukit Timika untuk Freeport, Lhoksumawe untuk Exxon Mobil, Buyat Minahasa dan Sumbawa untuk Newmont Internasional, Teluk Bintuni, Papua Barat untuk British Petroleum, Kalimantan Timur untuk PT Kaltim Prima Coal. Semakin banyak usaha ekonomi berpindah tangan ke modal asing yang justru tidak memberi kemakmuran sama sekali bagi negara dan masyarakatnya.
Akibat kondisi tersebut, maka tak aneh semangat nasionalisme Indonesia meluntur dengan kecepatan yang sangat menguatirkan pasca reformasi. Lihat saja, berbagai upaya pengkaplingan dan penutupan daerah berdasar sentimen suku (isu putera asli daerah) dan agama, dengan pengusiran pendatang misalnya, begitu mencolok mata dan menjadi wabah yang terus meluas dan cenderung dipertahankan. Orang Jawa diusir oleh orang Aceh, orang Madura diusir oleh orang Dayak, Halmahera dan Ambon dikapling-kapling oleh agama-agama yang berbeda. Penulis, sebagai seorang sosiolog, meyakini semua konflik yang terjadi di negara ini bukanlah konflik yang cenderung bisa disederhanakan sebagai konflik agama atau etnis semata. Namun, akibat dari tidak terjadinya distribusi sumber daya strategis, baik ekonomi, sosial hingga politik, yang terdistribusi secara adil dan merata di antara semua komponen anak bangsa. Akibatnya, tak ayal bangsa ini dihinggapi beragam konflik bak api dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa meledak. Apalagi sebagai bangsa, menurut penulis, ternyata kita tidak punya lembaga, sistem, mekanisme, maupun instrumen deteksi dini ketegangan masyarakat yang mumpuni.
Bila pengkaplingan sumberdaya strategis sudah sedemikian timpang, seperti sekarang ini, maka ledakan konflik dengan kekerasan hanya soal waktu saja untuk terjadi oleh faktor pemicu yang sepintas sama sekali sepele. Apalagi, keadaan masyarakat dan negara Indonesia setelah turunnya Soeharto adalah masyarakat tidak berdaya mengurursi dirinya sendiri karena terbiasa diatur dan didikte oleh negara satu pihak, sedangkan di lain pihak negara dalam keadaan berantakan porak-poranda. Bila terjadi ledakan kekerasan akibat ulah pengkaplingan sumber daya strategis ini, maka rakyat kecillah yang paling menderita. Dan bangsa ini kembali tak kunjung bangkit.
Melihat sekian problematika tersebut, muncul pertanyaan, apa penyebab utama yang bisa dijadikan “tertuduh pertama” atas sekian kerusakan tersebut. Bagi penulis, kekuasaan yang oligarki adalah penyebab utamanya. Sebagaimana yang kita ketahui, negara Orba muncul dan dibangun dengan struktur politik yang sentralistis. Negara berpijak pada koalisi dan aliansi aktor-aktor politik seperti militer, teknokrat, elemen Islam dan nasionalis, pengusaha Tionghoa dan pribumi, pengusaha asing dan dukungan negara industri Barat serta lembaga multilateral. Masing-masing memiliki kepentingan sendiri, kadang beriringan dan kadang berbenturan. Kebijakan politik dan ekonomi Orba diwarnai oleh pergumulan dan persaingan kepentingan aktor-aktor di dalamnya.
Kekuasaan oligarki diperkuat dengan mengguritanya bisnis keluarga, dari elite-elite politik. Kemampuan mereka beraliansi dengan modal asing dan mengembangkan jaringan bisnis ke luar negeri, membuat kekuatan ekonomi oligarki makin menjadi-jadi. Akibatnya, negara hanya dijadikan arena pengkaplingan dan penjarahan dan pemerasan dari aktor-aktor politik di dalamnya. Maka sangat wajar semasa Orba, negara bukan berfungsi untuk memakmurkan rakyat, sebaliknya, berisi para penjarah ekonomi politik semata.
Kini, perilaku itu ditiru para ‘petualang politik’ yang menjadikan negara sebagai sasaran sapi perah. Pusat-pusat kekuasaan dan aset-aset ekonomi menjadi rebutan. Bagi-bagi kekuasaan adalah menu politik mereka sehari-hari. Kasus anggota DPR yang dipecat adalah bukti nyata watak oligarkis. Cara pikir kaum oligarkis bisa disederhanakan seperti ini, mumpung institusi demokrasi masih lemah, mengapa tidak ambil kesempatan untuk mengeruk keuntungan? Terjadilah konspirasi kotor antara pemegang kekuasaan dan pemegang modal, dengan akibat jabang bayi demokrasi akan tewas sebelum dia tumbuh besar. Kalau di negara yang sudah lama demokratis mengalami kesulitan membendung rayuan dan belitan kapitalis global, apalagi negara yang "sedang belajar" berdemokrasi.
Ada empat yang turut mengantarkan bangsa ini ke tepi jurang disintegrasi dan tidak meratanya sistribusi sumber daya strategsi. Faktor itu adalah (1) ketimpangan struktural internal (2) praktek dan budaya politik yang elitis sebagai faktor ikutan dari ketimpangan struktural internal (3) rezim pemerintahan teknokratik yang neo-fasistik-militeristik; serta (4) birokrasi pemerintahan yang sentralistik. Akhirnya, pengeroposan negara ini dari dalam tubuh birokrasinya sendiri adalah sebab utama dan pertama mengapa gonta-ganti presiden 5 kali dalam 6 tahun terakhir tidak membawa perubahan apa-apa dibanding dengan Thailand dengan satu kali pergantian Perdana Menteri telah banyak merubah nasib rakyat kecilnya. Artinya, menurut penulis, sebaiknya kita sebagai bangsa tidak mencari kambing hitam di luar pagar negeri kita. Siapapun yang datang ke negeri ini secara bersahabat adalah tamu kita yang mampu kita lindungi. Penyebab luka martabat bangsa adalah para baron yang korup-baik di Pusat maupun Daerah-yang senantiasa dikerubungi laron-laron yang mengajak selingkuh.

Epung Saepudin (Berbagai Sumber)

Mereka yang Melawan Amerika

Aku yakin benar bahwa tatanan ekonomi sekarang ini, yang dipaksakan oleh negara maju, tidak saja kejam, tidak adil, tidak manusiwawi, akan tetapi juga, secara inheren, rasis (Fidel Castro). Siapapun tak menyangkal bahwa Amerika masih penguasa tunggal panggung politik global. Pasca runtuhnya Uni Soviet Amerika berjalan sendiri mengatur irama dan gerak dunia global. Hal itu dilakukan dengan berbagai kekuatan; ekonomi, politik, bahkan tak jarang invasi militer. Seperti yang dilakukan ke Irak dan Afganistan. Maka sangat wajar jika kunjungan kenegaraan pemimpin Amerika ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia pada 20 November nanti, banyak ditolak gugat berbagai kalangan.
Dalam hal budaya, Amerika juga menginvasi seluruh dunia melalui berbagai korporasinya. Mc Donald, Pepsi, Coca Cola, adalah kenyataan yang tidak bisa dibantah bagaimana mengguritanya kekuasaan korporasi tersebut membentuk cita rasa masyarakat dunia. Tak terkecuali cita rasa masyarakat bangsa ini. Hanya saja, di tengah mengguritanya kekuasaan tersebut, sangat jarang kita temukan para pemimpin dunia mampu bersikap tegas dan berani melawan. Mereka justru hanya bisa mengangguk tuntuk dihadapan kekuasaan hegemoni Amerika.
Di Indonesia, hanya Soekarno saja yang sangat tegas dalam bersikap menghadapi arogansi negara adidaya tersebut. Suatu ketika tatkala kegeramannnya memuncak, Soekarno dengan tegas dan berani mengatakan “Go to hell with your aids”. Ungkapan tersebut diklontarkan Soekarno sebagai jawaban akibat desakan negara-negara maju yang akan menciptakan ketergantungan terhadap negara-negara yang baru meredeka melalui kebijakan utang. Lalu bagaimana dengan pemimpin sesudah Soekarno?
Soeharto yang menggantikan Soekarno justru sebaliknya. Ia terang-terangan membuka keran investasi asing tanpa terlebih dahulu menciptakan ketahanan ekonomi politik negara dan masyarakat. Imbasnya, hingga sekarang bangsa ini secara ekonomi politik tidak pernah bisa tegas dalam membela kepentingan rakyat dan kehormatan bangsanya. Semua kebijakan yang keluar dari penguasa dimunculkan sekadar demi melayani kepentingan pihak asing. Akhirnya ketidakadilan, demoralisasi dan dehumanisasi menjadi fenomena sosial dalam masyarakat. Bahkan terparah para elit politik hanya memikirkan kepentingan pribadi dan kelompoknya dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan.
Buku Presiden Radikal karya Eko Prasetyo, lahir dari rasa optimisnya bahwa dunia lain dimungkinkan. Dunia yang adil dan sejahtera yang lahir dari tangan para pemimpinnnya. Buku ini sungguh tepat kiranya ketika dalam percaturan politik global mulai bermunculan para pemimpin negara yang berani mengambil berbagai kebijakan demi terciptanya kesejahteraan rakyat mereka. Bahkan tak jarang berani konfontatif dengan negara adi kuasa Amerika Serikat. Mereka adalah Evo Morales, Hugo Chaves, Mahmoud Ahmaninejad dan Fidel Castro. Mereka inilah, di mata Eko, bisa memberi optimisme bahwa dunia yang lain itu dimungkinkan. Dunia yang berkeadilan dengan berdasar prinsip kedaulatan yang utuh. Meski tentu saja di mata para penguasa global kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan keempat pemimpin tersebut dinilai negara maju, terkhusus Amerika, hanya akan merusak tatanan dunia yang sedang dalam genggamannya.
Eko memberi contoh Evo Morales. Presiden Bolivia ini menjalankan kebijakan yang menentang keras praktek neo liberalisme. Kaki tangan perusahaan multinasional dibekuk dengan kebijakan nasionalisasi. Dengan nasionalisasi keuntungan perusahaan dialihkan kepada negara kemudian didistribusikan kepada rakyat. Tentu saja kebijakan nasionalisasi di mata Amerika sangat ditolak karena dinilai merugikan dan mengganggu stabilitas pasar dan ekonomi global yang sedang digenggamnya. Akibatnya, melalui kebijakan nasionalisasi, seperti yang pernah dilakukan Soekarno, pemipin negara tersebut dikucilkan negara-negara maju.
Molarez sejatinya menyadari bahwa dirinya sedang melawan sebuah tahta kekuasaan yang punya segalannya dan repotnya kekuasaan modal memiliki taring dan jaring dimanapun. Tapi Moralez tetap berdiri gagah dan terhormat untuk tetap teguh mengikuti kebijakan radikal ini; ia tahu bahwa malapetaka sosial yang sudah terlampau lama diderita rakyatnya hanya bisa dihapus dengan menentang kezaliman korporasi multinasional. Sikapnya ini kemudian menjadi tauladan di kawasan Amerika Latin sehingga nasionalisasi asset kemudian menjadi keputusan politik yang dilakukan dimana-mana. Bolivia dibawah kepemimpinan Evo Moralez telah menunjukan kembali prinsip kedaulatan, persamaan dan kebebasan bersikap suatu negara tidak bisa di intervensi oleh negara manapun.
Neoliberalisme ditentang karena para presiden ini tahu berapa besar ongkos sosial yang harus dibayar akibat dari kepatuhan mereka pada rezim pasar bebas. Argentina terjatuh dalam kubangan hutang, Venezuela mengalami nasib serupa dan Bolivia yang sebenarnya kaya dengan bahan-bahan alam harus gigit jari karena hasilnya dikeruk untuk kepentingan perusahaan multinasional. Pertanyaannya kemudian, adakah sikap seperti yang ditunjukan Moralez dan Chaves, hadir dari pemimpin bangsa ini? Jika melihat sekian kebijakan yang ada; pemotongan subsidi, biaya pendidikan semakin mahal, dan dilindungi terus menerus pelaku korupsi kelas kakap seperti Soeharto, maka memang pemimpin bangsa ini masih bermental banci. Maka sangat tepat komentar Buya Syafii Ma’rif terhadap perilaku pemimpin negara ini. Mereka cenderung tunduk terhadap intervensi negara adi kuasa, Amerika.
Para pemimpin yang yang dijadikan contoh dalam buku ini sesungguhnya menyadari benar kepada siapa semestinya menjadi pelayan. Reputasi mereka selama ini telah mencatat kegemilangan dalam melayani rakyat. Ahmadinejad punya kebiasaan, jauh sebelum memegang kekuasaan, membagi makanan tiap pagi kepada rakyatnya. Ia tinggal di perkampungan yang sesak dengan penduduk dan bertempat di rumah sederhana. Kedisiplinannya yang memukau, datang lebih pagi di kantor dan menilai bahwa seorang tukang sapu dan dirinya memiliki nilai sama. Fidel Castro juga sesungguhnya memiliki kesederhanaan serupa. Castro hanya mendapat gaji setara upah buruh dan mobil yang dipakainya hanya satu, kendaraan dinas. Sungguh contoh kesederhanaan itu berbeda 180 derajat dengan pemimpin negara ini yang gemar menghamburkan uang rakyat.
Pertanyaannya sekarang, bagaiamana kebijakan pemimpin negara ini? Tampaknya, para pemimpin kita belum memiliki kesadaran seperti Hugo Chavez, Evo Moralez, Mahmoud Ahmadinejad, dan Fidel Castro. Para pemimpin di negara ini selalau memandang posisi kekuasaan dengan cara pikir yang selalu politis. Bahkan jabatan presiden lebih dimaknai sisi politisnya saja dibandingkan pengabdiannya. Akibatnya, kebijakan yang muncul tidak mencerminkan kebutuhan dan jawaban sesungguhnya dari masalah yang menimpa rakyatnya. Bahkan tak jarang mereka lebih tunduk dan sujud dihadapan kekuasaan Amerika.
Negara Terkikir
Menurut Eko, meski tercatat sebagai negara yang paling kaya dan adi kuasa, siapa sangka sesungguhnya Amerika Serikat begitu pelit dalam memberikan bantuan kepada negara miskin. Dalam buku ini, Eko memberi data-data bahwa di banding negara maju lain, Amerika Serikat ternyata berada dalam posisi paling buncit dalam soal memberi bantuan. Pelit merupakan watak utama kebijakan luar negeri pemerintahan Amerika. Kalaupun bantuan diberikan itu hanya untuk memelihara kepentingan dan mengutip laba setinggi-tingginya. Tiap setetes bantuan yang diberikan dimbuhi dengan timbunan prasyarat. Syarat agar kepentingan Amerika, terkhusus perusahaan mereka, dilindungi terutama dari kebijakan nasionalisasi.
Menurut Eko, sanksi ekonomi merupakan senjata andalan Amerika, disamping tentu saja invasi tentaranya, yang lazim dikerjakan oleh penguasa Amerika. Libya, menurut eko, adalah contoh terbesar bagaiamana penguasa Amerika telah menjerumuskan bangsa ini dalam kesengsaraan abadi. Dengan menuduh Qaddafi sebagai sosok teroris maka Amerika di bawah Ronald Reagan melancarkan banyak pengeboman. Di samping itu Amerika juga menekan PBB untuk menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Libya. Eko mencatat sepanjang 80 tahun terakhir sanksi-sanksi ekonomi dipaksakan terhadap berbagai negara dalam 120 kesempatan terhadap berbagai negara dalam 120 kesempatan, 104 diantaranya adalah semenjak Perang Dunia II. Pada 1998 saja, Amerika Serikat telah memberikan sanksi terhadap 75 negara, yang mencakup 52% dari populasi dunia.
Pemimpin negara ini mesti belajar banyak kepada para tokoh yang diangkat dalam buku ini. Mereka adalah pemimpin yang memiliki moralitas sosial. Moralitas yang punya sandaran tanggung jawab publik dan tak gentar berhadapan dengan kekuasaan global meski akan dikucilkan. Mereka tahu, rakyat miskin berada di belakang barisan mereka. Mereka percaya kalau kekuasaan yang mengabdi dan melayani rakyat miskin, adalah kekuasaan yang akan bertahan. Berpihak adalah karakter dasar keempat pemimpin yang termuat dalam buku ini, tanpa slogan, tanpa pidato, dan tanpa banyak bicara. Mereka seakan memberi pesan tegas, tunjukan kepemimpinanmu dengan tindakanmu! Yang penting untuk kita ketahui keempat presiden ini hidup di bumi yang sama. Mereka berhadapan dengan tantangan yang serupa dengan bangsa ini, bahkan jauh lebih berat. Tapi semua rentetan masalah itu tak membuat mereka gentar, cemas, takut atau kuatir. Sejarah pada akhirnya akan menulis tentang apa yang mereka lakukan.

Epung Saepudin