Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI)

8 Maret. Hari Perempuan Internasional.

2009-03-05T12:08:00.000+07:00

Ingatan saya buram, tentang sekian kisah yang hari ini menjadi sebuah peringatan. Internasional- atau kisah nasional. Bagaimanapun—sebagai perempuan, saya mengamini sebuah mimpi—meski jauh sekali.

Gelombang industrialisasi dan ekspansi ekonomi kapitalistis menyebabkan munculnya protes-protes terhadap kondisi kerja (kaum perempuan). Sejarah mencatat kebakaran pabrik Triangle Shirtwaist di New York tahun 1911 yang menyebabkan 140 perempuan tewas. Pada 8 Maret 1857, lagi-lagi di New York, buruh garmen memprotes kondisi kerja dan gaji yang rendah. Clara Zetkin, seorang sosialis Jerman, pejuang hak-hak perempuan, yang mula-mula mengusulkan diperingatinya Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret 1911.

Berbeda dengan Tanah Air. Banyak kisah, yang mungkin kering terdengar. Bukan apa, Indonesia adalah negara usang yang ternyata belum menjadi negara. Di sini, perihal kemiskinan, pembiadaban kemanusiaan begitu haru. Catatan masa lalu menggoreskan suara-suara—sejak polah Ken Dedes, keluguan Kartini, hingga Gerwani. Protes 98-un tak melepaskan betapa perempuan adalah salah satu bagian dari penindasan yang hari ini masih kita hadapi.

Terlalu jauh untuk itu semua. Saya akan bercerita tentang pertemuan dengan kelompok perempuan di desa Sukolilo saja.

Sore itu hujan begitu deras. Basah dan dingin membuat tubuh saya menggigil. Tapi tidak setelah saya berganti baju—yang dipinjamkan mbak Sri. Buruh kasar di pabrik kacang Atom- Juwana. Delapanpuluh ibu-ibu telah menanti sejak siang tadi. Para lelaki pun sabar menunggu. Itu tiga minggu lalu, di dukuh Curug, Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo—Pati, Jawa Tengah. Ada cerita, terselip kemarahan, dan mimpi mempertemukan kami. “Sekarang, setiap hari polisi datang ke sini. Mereka mengawasi kita, membuat kita tidak nyaman.”

22 Januari lalu, sekelompok ibu-ibu membuat blokade jalan, menutup jalur masuk desa. Tim survey dari PT Semen Gresik Tbk tidak bisa masuk. Sejak pagi, mereka tertahan blokade yang dibuat warga. Di barisan depan, para perempuan. Boleh saja tubuhnya renta, tapi jangan dilupa. Merekalah yang pergi ke sawah setiap pagi, menyemai benih, menandur, merawat, memanen, mengeringkan apa yang kita makan. Pati merupakan penyumbang pangan terbesar di Jawa Tengah, dan Sukolilo menutup lubang kekurangan pangan di Pati. “Kami menolak pembangunan Semen Gresik di daerah kami,” lugu dan bersemangat. Mungkin, kaum yang menyebut dirinya feminis sudi kiranya bertemu mereka. Tak berpanjang teori, perempuan menolak pembangunan pabrik semen Gresik di Sukolilo, Pati.

Mereka lancar bercerita, bagaimana ketika senja sepatu lars menghantam tubuh. Kain panjang ditarik kasar, dan tubuh-tubuh renta mereka terhempas ke jalan. “ kita ini nenek-nenek, tapi diperlakukan semena-mena.” Senja itu, 22 Januari sore hari. Tanpa wartawan, tak ada kamera atau alat dokumentasi lainnya. Apa yang bisa dikisahkan ulang, dari sebuah perayaan?

Kabar Dari Jawa Tengah

2009-02-14T09:04:00.002+07:00

Depoksari, Boyolali. Front Perjuangan Pemuda Indonesia menggelar hajatan NDK I-se-Jawa Tengah. Acara yang berlangsung sejak tanggal 6 – 9 Februari ini dimotori oleh komite daerah Jawa Tengah.

Hadir dalam acara ini FPPI perwakilan dari Wonosobo, Pekalongan, Semarang, Kudus, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya dan Mamuju. Peserta dari Ambon yang sedianya menyatakan diri untuk ikut—tak dapat hadir mengingat situasi Ambon yang masih memanas.

Setelah acara usai, FPPI Komda Jateng melakukan aksi unjuk rasa mengampanyekan golput pada 2009.

11 Februari 2009. Aksi unjuk rasa berlangsung di kota Salatiga. Tak hanya mengampanyekan golput. Aksi ini merupakan aksi solidaritas untuk petani Sukolilo. Aksi damai dilakukan dengan melakukan longmarc memutari kota Salatiga, dan berhenti di kantor DPRD Salatiga. Pengunjuk rasa meminta DPRD agar mendesak jajaran pemerintah kota Pati menghentikan tindakan intimidasi yang dilakukan kepada warga Sukolilo Pati. Dan juga mendesak agar sembilan petani yang ditangkap segera dibebaskan.

12 Februari 2009. Aksi unjuk rasa serupa berlangung di kota Kudus. Massa aksi yang hanya berjumlah 16 orang langung dihampiri kasad intel dan staf bupati Kudus. Meminta agar aksi segera dibubarkan. Negoisasi yang berlangsung tidak membarikan kesempatan pada FPPI untuk terus melakukan aksi. Tak sampai satu jam aksi dibubarkan paksa—13 orang massa aksi ditangkap. Dan segala atribut aksi diamankan.

13 Februari 2009. Aksi berlangsung di kota Semarang, Wonosobo, Jogja, Pekalongan, Salatiga. Aksi solidaritas untuk 13 orang anggota FPPI yang ditangkap.

Ibrahim Gidrach Zakir

2009-02-03T11:49:00.005+07:00

Gerakan Moral dan Perjalanan Yang Belum Usai

Ibrahim Gidrach Zakir alias Bram Zakir. Dia mati, akhir Januari lalu. Mati- secara fisik setelah 58 tahun hidupnya. Yang hidup pasti akan mati. Tapi tunggu, Bram sesungguhnya tidaklah mati. Ia hanya menitipkan kenangan—dan semangat perjuangan kemanusiaan.

Sebagai pemuda—manusia merdeka. Ia mencatatkan bahwa revolusi adalah sebuah praktek. Kerja yang dilakukan, membongkar selubung kepalsuan atas kesadaran yang dijejalkan dalam kepala-kepala tanpa makna. Dari Trisakti ke UI. Ia memang tak mendapatkan apa-apa. Suatu gelar yang dikejar. Tapi dia adalah Bram, dalam darahnya telah mengalir semangat berlawan.

Dari Matraman hingga Sawangan. Dinamika persekawanan, mendidik rakyat dengan pergerakan. Bram kini berdiam, dalam selubung tanah merah. Tapi, Bram, masih menyusuri jalan. Sebuah gerakan-perjuangan yang tetap dilangsungkan. Front Perjuangan Pemuda Indonesia, turut berasa kehilangan. Selamat jalan kawan.

GOLPUT 100% HALAL

2009-01-29T12:12:00.000+07:00

Front Perjuangan Pemuda Indonesia, Januari 2009. Secara serentak melakukan kampanye golput jelang pemilihan umum 2009. “ Saat ini situasinya memang sangat terbuka. Golput yang kita kampanyekan adalah ruang sebagai gerakan oposisi rakyat.” Secara langsung, FPPI yang mengusung Nasional Demokrasi Kerakyatan dalam sepak terjangnya, melawan fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia—terkait pengharaman golput. “Pemilu kali ini memang menawarkan banyak perubahan, namun kalau kita cermati perubahan hanya terjadi di tubuh elit politik—bukan massa rakyat.”

Di Salatiga, belasan massa aksi Front Perjuangan Pemuda Indonesia kembali menyerukan golput pada pemilu 2009. Rombongan aksi ini memilih untuk berkeliling kota Salatiga. Rombongan sempat tertahan oleh polres Salatiga—mengingat tiada ijin untuk melakukan aksi. “ Kita mengajak masyarakat untuk tidak memilih pada 2009, karena selama ini pemilu merupakan corong pengkhianatan negara terhadap rakyatnya.” Fahrudin, Ketua FPPI kota Salatiga menjelaskan.

Di Jogjakarta, sekitar 30 puluh orang anggota Front Perjuangan Pemuda Indonesia melakukan longmarch dari Tugu menuju Kantor Pos Besar dengan melewati Jalan Malioboro. Rombongan ini singgah di kantor DPRD DIJ dan menyampaikan aspirasinya. Bendera setengah tiang terentang. “"Bendera setengah tiang memiliki arti berkabung. Ini menunjukkan bahwa kami prihatin atas apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini," ujar Aditya Rahman, Ketua FPPI Jogjakarta.

Di Jakarta, Front Perjuangan Pemuda Indonesia Pimpinan Kota Jakarta juga menyerukan golput untuk pemilu 2009. Puluhan orang anggota FPPI melakukan longmarch dari Bundaran Hotel Indonesia menuju kantor Komisi Pemilihan Umum. Di sana mereka melakukan orasi politik menyampaikan aspirasinya. “Kita mengharamkan fatwa yang dikeluarkan MUI. Golput 100% HALAL,” papar Bagus Setiawan, ketua FPPI kota Jakarta.

Di Jombang, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Jombang, menggelar aksi demonstrasi di depan Kampus Universitas Darul ‘Ulum Jombang. Dalam aksi tersebut salah satu tuntutannya menyerukan untuk tidak memilih (Golput) pada Pilihan Presiden (Pilpres) 2009 mendatang. Hal itu dilakukan karena para penguasa yang telah dipilih rakyat selama ini tidak bisa mensejahterakan rakyat. “Siap memilih untuk tidak memilih dalam pemilu 2009,” ungkap para pengunjuk rasa yang tertulis dalam statement untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar yang melintas di Jalan Merdeka.

Di Kudus, puluhan aktifis yang tergabung dalam Front Perjuangan Pemuda Indonesia juga menyerukan Golput. Demonstrasi yang berlangsung di alun-alun simpang Tujuh Kudus ini merupakan bentuk keprihatinan atas situasi bangsa yang masih terjerat dalam lubang imperialisme. FPPI Kudus dalam aksinya menyimbolkan Golput dalam baluran cat di sekujur tubuh massa aksi.[sahat]

2008-11-27T19:22:00.002+07:00

MASA DEPAN PEREKONOMIAN INDONESIA
(SKB 4 MENTERI DAN NASIB BURUH INDONESIA)
Oleh : Ferry Widodo

Badai krisis yang dialami Negara Amerika serikat sebenarnya menunjukan bahwa lemahnya sistem ekonomi kapitalisme (baca : Neoliberalisme) yang saat ini dianut oleh banyak Negara maju dan berkembang. Dengan semangat kesejahteraan sesuai dengan wacana ekonom konservatif para ekonom kaum liberal memaksa banyak Negara untuk memakai sistem ekonomi neoliberalisme sebagai sebuah sistem yang paling bagus dan sempurna dalam menciptakan kesejahteraan secara umum. Namun kebertahanan sistem ekonomi neoliberalisme kembali dipertanyakan pada saat badai krisis ekonomi AS sebagai Negara penganut setia paham neoliberalisme mengalami krisis yang menyebabkan imperium Wall Stret harus berjalan terseok-seok, sehingga akhirnya imbas badai krisis ini harus dialami banyak oleh Negara-negara maju dan berkembang sebagai konsekuensi dari mereka yang mengikuti paham sistem ekonomi neoliberalisme. Pertanyaanya kemudian apakah ini pertanda kegagalan sistem ekonomi neoliberalisme?. Sebelum kita lebih jauh memberi jawaban atas pertanyaan tersebut mari kita lihat dulu sejarah dan subtansi dari pemikiran sistem ekonomi neoliberalisme.

SEJARAH NEOLIBERALISME
Bagi banyak pemikir liberal, pada awalnya kapitalisme dianggap dapat menyimbolkan kemajuan pesat eksistensi masyarakat berdasarkan apa yg telah berhasil diraih. Bagi mereka, masyarakat pra-kapitalis adalah masyarakat feodal yang penduduknya ditindas yang belum menemukan kebebasan dalam bentuk persaingan. Hal inilah yang kemudian mendorong terbentuknya paham dari kaum liberal yaitu kebebasan, yang berarti bahwa ada sejumlah orang yang akan menang dan sejumlah orang yang akan kalah. Kemenangan dan kekalahan ini terjadi karena persaingan. Apakah anda bernilai bagi orang lain, ataukah orang lain akan dengan senang hati memberi sesuatu kepada anda. Sehingga kebebasan akan diartikan sebagai memiliki hak-hak dan mampu menggunakan hak-hak tersebut dengan memperkecil turut campurnya aturan pihak lain. "kita berhak menjalankan kehidupan sendiri"

Saat ini, ekonom seperti Friedrich von Hayek dan Milton Friedman kembali mengulangi argumentasi klasik Adam Smith dan JS Milton yang menyatakan bahwa: masyarakat pasar kapitalis adalah masyarakat yang bebas dan masyarakat yang produktif. Kapitalisme bekerja menghasilkan kedinamisan, kesempatan dan kompetisi. Kepentingan dan keuntungan pribadi adalah motor yang mendorong masyarakat bergerak dinamis.

Pemahaman inilah yang kemudian dipakai oleh para ekonom kapitalis pada saat dekade tahun 1970an terjadi perubahan yang cukup signifikan seiring dengan terjadinya krisis minyak dunia akibat reaksi dari dukungan Amerika Serikat terhadap Israel dalam perang Yom Kippur yang kemudian disusul dengan embargo terhadap AS yang dilakukan negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah dan sekutu-sekutunya serta melipatgandakan harga minyak dunia, ini kemudian membuat para elit politik di negara-negara sekutu Amerika Serikat berselisih paham sehubungan dengan angka pertumbuhan ekonomi, beban bisnis dan beban biaya-biaya sosial demokrat (biaya-biaya fasilitas negara untuk rakyatnya). Disituasi inilah kemudian ide-ide liberalisme kembali bangkit dan mendapatkan posisi yang cukup dominant bukan hanya di Negara-negara maju tetapi juga dilembaga-lembaga donor seperti IMF dan Worl Bank.

Hal ini dengan cepat disambut baik oleh pemimpin beberapa Negara seperti AS dan Inggris dengan langsung menerapkan sistem ekonomi neoliberalisme di Negara meraka masing-masing yang kemudian dikenal dengan “Reaganomics” untuk AS dan “Thatcherisme" untuk Negara Inggris. Walupun secara praktek dan pertemuan pikiran mereka dengan paham liberal berbeda-beda tetapi secara subtansi mereka mendorong bahwa intervensi negara harus berkurang dan semakin banyak berkurang sehingga individu akan lebih bebas berusaha. Kemudian paham ekonomi neoliberal ini kemudian dikembangkan oleh teori gagasan ekonom neoliberal yang telah disempurnakan oleh Mazhab Chicago yang dipelopori oleh Milton Friedman.

Imbas paham dari sistem ekonomi neoliberalisme adalah semakin berkembangnya logika pasar yang akhirnya logika pasarlah yang berjaya diatas kehidupan publik. Ini menjadi pondasi dasar neoliberalisme, menundukan kehidupan publik ke dalam logika pasar. Semua pelayanan publik yang diselenggarakan negara harusnya menggunakan prinsip untung-rugi bagi penyelenggaraan bisnis publik tersebut, dalam hal ini untung rugi disektor ekonomi bagi pemerintah. Pelayanan publik semata, seperti subsidi dianggap akan menjadi pemborosan dan inefisiensi. Neoliberalisme tidak mengistimewakan kualitas kesejahteraan umum.

Sepanjang periode tahun 1970-sekarang paham dan sistem neoliberlisme berjalan massif di seluruh belahan dunia. Bagi Negara-negara yang mempunyai fondasi ekonomi yang kuat penerapan sistem ekonomi neoliberalisme membuat kemajuan yang cukup fantastis. Di Inggris, penduduk yang memiliki tempat tinggal sendiri mengalami lonjakan dari sekitar separoh pada tahun 1980 meningkat menjadi dua pertiga pada akhir kepemimpinan Thatcher. Penjualan TV, CD, AC dan mobil mengalami lonjakan yang cukup drastis, setiap empat dari lima rumah memiliki video recorder, sekitar 43 persen rumah tangga Inggris memiliki komputer. Di selandia baru mengalami tingkat pertumbuhan rata-rata empat persen selama sejak tahun 1992 dan mampu mencapai angka pengangguran sebesar 6 persen. Australia menikmati satu tingkat lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan Negara-negara maju. Cile mengalami pertumbuhan tujuh persen pertahun selama satu dekade 1988-1998. tidak terkecuali beberapa Negara asia seperti Singapura, Thailand, Cina dan India yang menikmati kue neoliberalisme.

Kemudian apa yang terjadi di Negara Indoesia pada saat sistem ekonomi neoliberalisme harus diterapkan di negeri ini mengingat bahwa fondansi sistem ekonomi kita masih belum cukup kuat. Bisa kita saksikan sendiri bahwa akhirnya perampokan aset-aset Negara terjadi, semenjak kran privatisasi dibuka dengan sekejab aset-aset penting Negara seperti BRI, BNI, PT Adhi Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Perusahaan Gas Negara, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Kawasan Beriket Nusantara, PT Pulo Gadung Kumpus Negara, Telkomsel, Bank Mandiri, PT Danareksa, PT Angkasa Pura I dan II, PT Kimia Farma, PT Indosement, PT Jakarta Internasional, PT Semen Gersik, PT Wisma Nusantara, PT Intirub, PT ATmindo, PT Iglas, PT Kertas Padalarang, PT Kertas Basuki Rahmat dan lain-lain. Ini belum lagi ditambah dengan proses swastanisasi beberapa Rumah Sakit yang ada di Jakarta. Kebijakan pemerintah saat ini pun begitu gila dan semena-mena dengan memprivatisasi 37 BUMN tahun ini, dimana 34 BUMN merupakan BUMN yang baru masuk program privatisasi tahun 2008 ini dan 3 BUMN yang privatisasinya telah tertunda di tahun 2007.

Proses ini masih belum cukup, pemerintah dengan berani melakukan penarikan subsidi di beberapa sektor masyarakat serta proses liberalisasi perdagangan barang dan jasa juga semakin semakin massif dengan terbitnya UU dan Perpres yang memfasilitasi proses liberalisasi, hal ini kemudian semakin menggiring masyarakat masuk pada jurang kemiskinan yang akut. Seiring dengan proses penenarapan sistem ekonomi neoliberalisme dan turunannya, menyebabkan tanggung jawab Negara terhadap kesejahteraan masyarakatnya semakin hilang dan peran Negara hanya diwakili oleh institusi-institusi administratip yang berperan hanya tidak lebih sebagai event organizer bagi even-even pemerintah

PASAR YANG (Masihkah) BERKUASA…??
Sesuai dengan semangat Neoliberalisme yang mengampanyekan pasar bebas dengan bersandarkan pada model pasar persaingan sempurna yang menjadi acuan mazhab teori ekonomi neoklasik, pada model ini sejatinya berlaku persyaratan free entry dan free exit (bebas masuk dan keluar). Keuntungannya adalah bukan pemerintah yang dapat menentukan pelaku ekonomi masuk pasar dan menyerap surplus, lalu keluar saat defisit karena proses itu berlangsung begitu rupa sehingga seluruh surplus di pasar terserap dan mencapai keseimbangan pada posisi ”keuntungan normal” (normal profit). Seharusnya mekanisme pasar bebas bekerja seperti itu, sebagaimana pakem yang diyakini kalangan ekonom neoliberal. Tetapi untuk beberapa bulan terakhir mekanisme dan paham neoliberalisme kembali dipertanyakan. Pada saat kekisruhan di kerajaan Wall Street juga dapat dipandang sebagai bagian proses mekanisme pasar.

Awalnya, berbagai koorporasi diberi insentif untuk membesarkan diri dengan membebaskannya dari aturan-aturan yang merintangi akumulasi kekayaan. Mereka difasilitasi regulasi yang sengaja dibiarkan longgar sehingga memberi ruang untuk moral hazard melalui penciptaan berbagai produk keuangan yang ajaib dan berisiko tinggi. Hal inilah yang menyebabkan permainan di pasar keuangan AS semakin tidak terkontrol. Awal dari kredit macet perumahan yang kemudian berlaku efek domino yang menyebabkan ambruknya beberapa saham unggulan AS di pasar finsial dan berujung pada kebangkrutan perusahaan sekuritas seperti Lehman Brothers dan Mutual Washington, menunjukan bahwa saat ini paham pasar bebas (baca : neoliberalisme) menyebabkan para investor terjebak dalam insting dasar manusia yaitu kerakusan seperti yang pernah diungkapkan Joseph Stiglitz, pemenang Nobel Ekonomi 2001 di Financial Times (25/7/2008), ”They got what they asked for” (mereka mendapatkan apa yang mereka minta) yaitu kerakusan para pemburu rente yang berbuah bencana.

Kemudian AS sebagai penganut paham neoliberalisme kembali dipertanyakan konsistensinya, pada saat pemerintah AS menerapkan kebijakan yang sebenarnya tidak sesuai dengan paham neoliberalisme dengan memberi napas buatan (baill out) melalui dana talangan tanpa banyak persyaratan dan tak ada tenggat waktu pengembalian dan batas maksimum dana yang harus digelontorkan, serta pemerintah AS tidak juga mengatur apa yang harus dilakukan dan bagaimana perusahaan harus mereformasi organisasinya dan kebijakannya guna memastikan dana talangan itu dapat dikembalikan ke negara. Hal itu amat kontras bila dibandingkan dengan aneka syarat yang dianjurkan AS melalui IMF dalam structural adjustment programmes (SAP) kepada negara-negara berkembang, pada saat Negara tersebut mengahadapi krisis seperti yang pernah di alami Indonesia.

DAMPAK KRISIS AS Dan KELUARNYA SKB 4 MENTERI
Pelan-pelan krisis AS telah menjalar keseluruh dunia, beberapa pasar saham dunia telah terkena imbas krisis tersebut. Sebut saja Indonesia, sebagai Negara penganut rezim devisa bebas, pasar saham Indonesia terkena dampak yang cukup nyata, penurunan beberapa harga saham unggulan dan terus menurunya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadikan banyak investor yang bermain di bursa saham menjadi kalang kabut dengan kembali menarik diri dari bursa saham Indonesia (BEI), hal ini terus diperparah dengan rontoknya nilai rupiah di pasar Valuta Asing yang menyebabkan kepercayaan para investor juga semakin melemah. Disatu sisi pemerintah Indonesia pun terlalu terburu-buru dengan mengeluarkan 10 paket kebijakan ekonomi yang sebenarnya hanya kebijakan normatif tanpa adanya orientasi pembangunan fundamen ekonomi yang nyata.

Seperti kebijakan Negara yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri menyangkut penetapan upah nominal perburuhan. Alih-alih agar tidak terjadi PHK massal terhadap pekerja, pemerintah mengeluarkan SKB 4 menteri dengan tidak mengacu pada masalah kesejahteraan dan keadaan nyata rakyat Indonesia. Kehidupan rakyat Indonesia saat ini begitu sangat memprihatinkan setelah kenaikan harga BBM pada bulan Mei lalu, angka kemiskinan di masyarakat ini mencapai 49,5 persen hampir separuh dari seluruh rakyat Indonesia (data yang dirilis oleh Bank Dunia) dengan pendapatan kurang dari $ 2 perhari. Angka ini berbeda dengan angka yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini. Pemerintah mengklaim bahwa telah terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 2,21 juta jiwa dari angka semula 34,96 juta jiwa menjadi 37,17 juta jiwa, angka ini kemudian dianggap pemerintah sebagai sebuah keberhasilan yang nyata yang telah dilakukan pemerintah saat ini. Ini juga selaras dengan klaim pemerintah yang mengatakan bahwa pemerintah telah berhasil menurunkan angka pegangguran di Indonesia, mengacu pada angka pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6 persen. Padahal saat ini saja, besaran angka pengangguran terdidik meningkat dari tahun ke tahun. Proporsi penganggur terdidik dari total angka pengangguran pada tahun 1994 tercatat sebesar 17 persen, menjadi 26 persen pada tahun 2004, dan kini pada tahun 2008 meningkat menjadi 50,3 persen. Artinya bahwa angka-angka yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini merupakan kebohongan publik dan semata-mata angka-angka politis demi menarik simpati masyarakat untuk pemilu 2009.

SKB 4 MENTERI DAN NASIB KAUM BURUH INDONESIA
SKB 4 Menteri yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, dan Menteri Perindustrian Fahmi Idris yang kemudian membuat banyak aksi penolakan dari para buruh di Indonesia merupakan kebijakan yang salah kaprah dan terburu-buru. Kebijakan yang memuat 5 pasal ini betul-betul menjadi kebijakan yang sangat merugikan nasib kaum buruh. Tercatat dalam pasal 2 bahwa penetapan upah buruh diupayahkan terlebih dahulu adanya komunikasi Bipartit antara unsur buruh yang diwakili oleh serikat buruh dan pengusaha di perusahaan. Tetapi yang kemudian mengkuatirkan adalah angka yang tercatat dari seluruh buruh yang ada di negeri ini, hanya 10 % kaum buruh yang terdaftar di serikat buruh. Pertemuan Bipartit juga sebenarnya hanyalah akal-akalan pemerintah dalam melepaskan tanggung jawabnya terhadap nasib buruh Indonesia, sebab dalam pertemuan Bipartit yang selama ini ada, posisi tawar kaum buruh sangatlah lemah dengan sedikit ancaman bahwa akan ada PHK apabila kaum buruh berselisih paham dengan pengusaha di pertemuan Bipartit, menyebabkan para buruh mengikuti keputusan hasil dari pertemuan Bipartit. Di pasal 3 kemudian juga disebutkan bahwa dalam penetapan upah buruh, Gubernur mengupayakan agar tidak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar enam persen, artinya angka kenaikan upah buruh yang akan ditetapkan oleh Gubenur hanya sebesar enam persen. Ambil contoh di D.I Yogyakarta angka upah minimum propinsi pada tahun 2008 hanya sebesar 586.000, apabila angka upah minimum pada tahun 2009 tidak boleh melampaui angka pertumbuhan nasional maka nilai UMP hanya sebesar 621.160. angka ini secara otomatis jauh dari angka KHL buruh di D.I Yogyakarta yang mencapai angka 850.000 ribu rupiah. Jadi dapat dibayangkan apabila angka UMP yang hanya sebesar 621.160 mampukah para buruh hidup ditengah himpitan semakin melonjaknya harga kebutuhan pokok, serta harga-harga kebutuhan buruh lainnya.

Maka dengan kata lain bahwa penerapan SKB 4 menteri ini merupakan tindakan pelepasan tanggung jawab Negara dalam melindungi nasib para buruh serta Negara lebih cenderung melindungi nasib para pengusaha yang selama ini memang tidak pernah mempunyai visi mensejahteraakan nasib para buruh. Sehingga menjadi wajar apabila terjadi banya aksi penolakan dari para buruh terhadap kebijakan SKB 4 menteri yang dipandang semakin memarjinalkan nasib buruh Indonesia, dengan demikian SKB 4 menteri merupakan akal-akalan pemerintah dalam menjerumuskan rakyat khususnya para buruh di Indonesia pada jurang kemiskinan.

MENUNTUT TANGGUNG JAWAB NEGARA (Pemerintah)
Kebijakan pemerintah dalam menaggulangi krisis hari ini masih dipandang sebagai kebijakan yang sangat normatif. Hal ini menunjukan bahwa peran Negara melalui dewan ekonominya tidak mempunyai sedikitpun orientasi pembangunan ekonomi yang bersandarkan dari ekonomi rakyat. Kebijakan Negara hanya akan memperparah dampak krisis ekonomi ini, beberapa hal yang menjadi catatan penting adalah sepanjang periodesasi tahun 1980an sampai dengan dengan sekarang kebijakan ekonomi bangsa ini sangat bercorak sistem ekonomi neoliberalisme, pertumbuhan ekonomi didasarkan angka-angka statis investasi yang masuk ke Indonesia, perhitungan angka kemiskinan dan pengangguran yang dikeluarkan pemerintah pada periode sekarang pun, juga menjadi persoalan dan harus kembali dipertanyakan. Ini akibat peran pemikir ekonom liberal seperti Boediono, Srimulyani, Marielka Pangestu, Aburizal Bakrie dan lain-lain, sangat berperan penting dalam menentukan struktur kebijakan ekonomi Indonesia. Seperti yang di ungkapkan Rizal Mallarangeng dalam bukunya Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 1986-1992, bahwa peran komunitas epistemis liberal telah mampu mengehegemoni pemikiran masyarakat Indonesia melalui media cetak, seminar, diskusi, dan pertemuan publik lainnya. Selain itu, gagasan neoliberalisme juga berjalan dalam sebuah institusi besar yang bernama lembaga Negara, dalam perspektif itulah Mallarangeng melihat bahwa liberalisasi ekonomi terjadi.

Jadi jangan heran apabila Negara AS sebagai penganut dan penyebar paham neoliberalisme mengalami guncangan yang cukup hebat di sector ekonomi, Indonesia kemudian mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Dalam hal ini sebenarnya infrastrutur ekonomi Indonesia memang cukup lemah dan sekali lagi bahwa kebijakan ekonomi yang hadir pasca 1965, bukanlah kebijakan ekonomi yang berorientasi melakukan penguatan ekonomi rakyat yang bersumber pada sumber daya alam dan bentuk produksi masyarakat.

Melihat semakin tidak terkontrolnya situasi krisis global saat ini, semestinya pemerintah dengan berani melakukan langkah antisipasi yang seharusnya sejak dulu dilakukan pemerintah. Beberapa langkah antisipasi tersebut adalah :

1.Pemerintah berani melakukan pemutusan hubungan kepada semua lembaga-lembaga neoliberalisme serta berani melakukan negosiasi dalam penciptaan hubungan kerjasama dengan Negara-negara maju yang adil dan seimbang.

2.Pemerintah harus berani melakukan proteksionisme pasar dan memberikan insentif kepada sector industri rakyat, demi menjaga kelangsungan hidup industri dalam negeri. Langkah ini juga harus selaras dengan penciptaan pemintaan domestik yang mampu menyerap hasil produksi industri nasional.

3.Demi menanggulangi tindakan PHK massal akibat semakin tingginya biaya produksi dan hancurnya pasar luar negeri akibat krisis global ini, pemerintah harus sudah berani melakukan :

a.Memangkas ketidak efisiensinan birokrasi dalam praktek pungutan liar di setiap proses produksi industri nasional.
b.Membangun industri nasional dengan pemerintah berani melakukan nasionalisasi aset-aset Negara yang dikuasai asing serta melakukan reforma agraria sejati sebagai pembentukan fondasi ekonomi bangsa.
c.Menarik semua kebijakan dalam bentuk perpres dan UU yang selama ini hanya melindungi dan lebih memfasilitasi proses liberalisasi di Negara ini. Hal ini sejalan dengan pemerintah pun berani memprioritaskan Usaha Kecil Menengah dengan payung hukum yang jelas serta melibatkan mereka sebagai bagian dari pembangunan fondasi ekonomi bangsa.
d.Serta melakukan pengalihan sejumlah anggaran infrastruktur dan sektor publik untuk memperbaiki krisis disektor finansial dalam neger yangi akan berpotensi tidak terserapnya angka pengangguran angkatan kerja yang semakin tinggi. Serta melakukan pengelolaan anggaran yang seharusnya memberikan ruang yang lebih besar untuk perbaikan upah pekerja, pembukaan lapangan kerja, perbaikan infrastruktur, dan strategi industrialisasi.

PENUTUP
Pada akhirnya karena situasi ekonomi global yang dikuasai paham neo-liberalisme saat ini ternyata penuh dengan mitos-mitos palsu dan belajar dari krisis yang pernah melanda negeri ini, semoga fenomena krisis tersebut mampu dijadikan ruang kritis bagi kita semua atas kebijakan pemerintah dalam membangun system ekonomi yang tidak berorientasi pada pembangunan ekonomi rakyat. Sekali lagi tindakan nyata yang berorientasi pembangunan ekonomi rakyat haruslah menjadi prioritas utama. Dengan demikian akan tercipta fondasi ekonomi yang kuat yang itu bersandar atas corak produksi masyarakat.

Penulis adalah Sekjend Front Perjuangan Pemuda Indonesia Pimpinan Kota Yogyakarta, juga sebagai bagain dari redaksi Koran Selembar “Respublika” Front Perjuangan Pemuda Indonesia Pimpinan Kota Yogyakarta.

Unjuk Rasa Pemuda Warnai Pembacaan Pledoi

2008-09-10T19:59:00.001+07:00

Oleh; Sahat Tarida

Masih dari Pendeglang, Banten. Front Perjuangan Pemuda Indonesia, pimpinan kota Pandeglang, Banten ramaikan pembacaan pledoi sidang penangkapan 2 petani. Massa FPPI mengutuk keras sikap aparat dalam penangkapan petani.

Sebelumnya, Hendi dan Walma ditangkap tanpa surat penangkapan atau pemberitahuan penangkapan. Penangkapan dilakukan oleh polres Pandeglang saat malam, sembari merusak kediaman tersangka. "Kami menuntut kepada Hakim agar mencabut segala tuduhan yang didakwakan kepada 2 pejuang petani. Petani bukan penjahat tetapi pahlawan pangan ummat," teriak Eman Sulaeman, Ketua FPPI Pandeglang.

Aksi ini juga diikuti oleh Kamirudin, kepala desa tempat dua tersangka tinggal. Penangkapan dua warganya bagi Kamirudin merupakan bentuk ketidakadilan hukum. "Awal masalahnya dari perluasan batas TNUK tanpa koordinasi ke aparat desa dan warga, kenapa pihak TNUK tidak ditahan ?” Kamirudin, Lurah Desa Ujung Jaya, kecamatan Sumur.
Usai berorasi di depan gerbang gedung PN Pandeglang, massa masuk ke dalam ruang persidangan. Pengawalan aparat keamanan begitu ketat.

Sementara itu, dalam pembelaannya, tim penasehat hukum petani dari Indonesian Human Rights Committee (IHCS) for Social Justice, menegaskan, bahwa dakwaan JPU kabur, tidak cermat dan tepat. Ini dilandasi dari kesaksian para saksi yang dihadirkan—baik dari pihak petani maupun JPU. “Tidak ada bukti, yang secara langsung menguatkan tuduhan penebangan kayu. Saksi tidak ada yang melihat.” Janses Sihasolo.

Setelah Tak Dihadiri Jaksa, Sidang Tuntut Hukuman 2 Tahun penjara

2008-09-05T19:20:00.000+07:00

Pandeglang, Banten. Sidang dibuka pukul 13.30 WIB dengan Agenda Pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pada sidang minggu sebelumnya, jaksa penuntut umum tidak menghadiri persidangan. Walhasil, janji majelis hakim untuk tetap meneruskan persidangan tidak terjadi. "Padahal hakim janji, sidang akan terus berlanjut, sidang tidak dilanjut gara-gara jaksanya kabur " ujar Eman Sulaeman, pimkot FPPI Pandeglang.

Tidak dilanjutkannya agenda persidangan otomatis menyia-nyiakan dua orang pengacara dari IHCS-Jakarta. Setiap minggunya, sidang atas tuduhan pembalakan liar dua petani Ujung Kulon, didampingi tim kuasa hukum Indonesian Human Rights Committee (IHCS), yang dikomandoi oleh Ecoline Situmorang.

Untuk kedua terdakwa, Walman warga Kampung Legon Pakis, dan Hendi warga Kampung Tanjung Lame, Desa Ujung Jaya, Kecamatan Sumur. Keduanya dituntut atas pelanggaran UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Pasal 50 ayat 1 dan 3) tentang perambahan hutan. JPU menuntut masing-masing terdakwa dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 500.000 ribu atau subsider 3 bulan kurungan.

" Tanah yang kami kelola adalah tanah nenek moyang kami yang dimiliki turun-temurun. Warga di kampung kami melakukan hal yang sama," ujar terdakwa dalam pembelaannya. Hingga saat ini, belum ada pembahasan sidang mengenai masalah pokok. Kisruh sengketa lahan terjadi atas klaim TNUK terhadap lahan warga. Warga yang membayar pajak hasil bumi dan bangunan atas tanah yang mereka kelola, menolak klaim TNUK. Satu warga tewas tertembak polisi hutan tahun 2006. Lima orang warga ditahan pada tahun 2007 atas tuduhan provokator pembakaran pos jaga polhut.

TNUK, melalui jagawan juga kerap merusak tanaman warga, namun warga tidak melakukan perlawanan yang berarti. Minggu depan, 9 September 2008, persidangan dilanjutkan dengan agenda Pledoi. Rencananya, anggota Serikat Tani Ujung Kulon dan Front Perjuangan Pemuda Indonesia akan meramaikan persidangan dengan aksi. "Hukum harus melihat masalah pokok yang terjadi. Ada sengketa lahan, ketidakjelasan tapal batas. Jika ini tidak dilakukan, petani yang ditangkap, ditembak, ditahan akan terus bertambah jumlahnya," Rahmat Pasau, ketua FPPI. Rahmat menilai bahwasanya kasus ini melupakan sengketa lahan tanah milik TNUK dan warga.[sahat]

Lanjutan Sidang Penangkapan Petani Ujung Kulon

2008-08-25T07:39:00.000+07:00

Lanjutan Sidang Penangkapan Petani Ujung Kulon
Di Hadapan Sidang Walman & Hendi Akui Pemaksaan
Jaksa dan Penyidik Kalang Kabut
Oleh; Sahat Tarida

[20 Agustus 2008] Walman dan Hendi, dua warga Ujung Kulon yang sejak April lalu menjadi tahanan di Polres Pandeglang. Kini keduanya memasuki masa persidangan yang enam pada 19 Agustus lalu.

Pada sidang minggu sebelumnya, setelah perdebatan yang alot, dua laki-laki yang mengakrabi tanah sebagai mata pencaharian di kampungnya mengakui tindakan pemaksaan dan kekerasan dalam proses penyidikan. Hal ini dibantah oleh Bripka Khaerul. " Dalam proses penyidikan, kami berprilaku sangat ramah dan memberikan pemahaman tentang dakwaan yang diajukan," ujar Khaerul dalam proses persidangan. Bripka Khaerul adalah penyidik yang menangani Hendi. Khaerul memulai karirnya dikepolisian sejak 1999, dan baru pada tahun 2001 bertugas di Polres Pandeglang.

Hal ini dibantah oleh Hendi. "Saya diperlakukan tidak manusiawi. Gertakan, ancaman, hingga pemukulan itu bukan suatu kebohongan." Ujar Hendi tegar di hadapan majelis hakim. Hendi percaya ada hukum yang lebih adil. "Sebagai umat beragama, segala sesuatunya akan dipertanggungjawabk an di hadapan Tuhan, tambah Hendi mantap.

Tak berbeda dengan Hendi, Walma membantah keterangan yang disampaikan oleh Bripka Akhmad (Penyidik Sdr. Walman). "Saya dipukuli, ditendang, tapi bukan oleh saudara saksi." Menurut pengakuan Walma, penyidik yang memeriksa tersangka atas tuduhan perambahan hutan di Ujung Kulon terdiri lebih dari dua petugas.

Penangkapan dua petani yang menjadi anggota Serikat Tani Ujung Kulon ini merupakan buah dari konflik tapal batas wilayah antara warga Ujung Kulon dengan Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Surat pembayaran pajak bangunan dan hasil bumi yang dimiliki warga tidak dianggap sebagai bukti kepemilikan lahan warga di Ujung Kulon. Sebagian besar dari warga sendiri kini tidak lagi memiliki sertifikat tanah asli sejak beberapa tahun lalu. Hal ini atas tindakan BPN Pandeglang yang menarik girik cap Garuda milik warga, untuk diganti dengan sertifikat tanah yang baru. Girik hilang, sertifikat tanah tak datang.

Suhendi dan Walma ditangkap sejak April lalu. Penangkapan yang tidak disertai berkas penangkapan ini juga sempat memicu ketakutan warga Ujung Kulon akibat tindakan aparat yang tidak manusiawi dan turut merusak rumah warga.

Konflik tapal batas ini juga telah meminta nyawa seorang warga Ujung Kulon yang tewas tertembus timah panas. Namun, pelaku penembakan dilepaskan dari hukuman. Ruang persidangan, dimana kebenaran dipertaruhkan. Namun, hingga saat ini hukum di Indonesia belum lagi mampu untuk meniscayakan keadilan dan kebenaran.

Ke Jakarta Tolak KSO

2008-06-20T03:15:00.000+07:00

Kamis 18 Juni 2008. Seribu orang gabungan dari karyawan PTPN X dan Asosiasi Petani Tebu Rakyat mendatangi gedung DPR/MPR. Kedatangan mereka menuntut dibatalkannya kerja sama operasi antara PT Perkebunan Nusantara X dan PT Kencana Gula Manis di pabrik gula Ngadirejo, Kediri, Jawa Timur. Mereka juga menolak penunjukkan Subiyono sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan, Pulungan.
Program KSO PTPN X dengan KGM telah direncanakan sejak 2005 dengan tujuan meningkatkan produktivitas PG Ngadiredjo. Dari KSO tersebut, KGM menginvestasikan dana lebih dari Rp. 500 miliar untuk revitalisasi PG Ngadiredjo. Pergantian direksi di tengah gejolak karyawan PG Ngadiredjo dan Serikat Pekerja PTPN X yang menolak perjanjian KSO, memunculkan dugaan kalau dua direksi PTPN X itu sengaja dilengserkan untuk memuluskan rencana itu. Sumber lain menyebutkan, kedua direksi PTPN X itu mengundurkan diri, karena tidak setuju dengan rencana KSO yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Ketua Serikat Pekerja PTPN X Joko Dariono mengatakan, Hadi Prasongko yang dicopot dari jabatan Direktur Utama memiliki kinerja dan kepedulian tinggi pada karyawan. Joko menegaskan, penolakan karyawan atas pergantian Direktur Utama dan Direktur Keuangan adalah harga mati.

Di Jakarta, perwakilan rombongan dating menemui komisi VI DPR. Komisi VI menjanjikan akan membahas kasus ini dalam panitia kerja. Rombongan membatalkan rencana melanjutkan aksi ke Kementrian BUMN dan Istana. “ DPR telah menjanjikan untuk mengusut,” ujar Mardi, salah seorang demonstran.

Jelang petang, rombongan bergerak kembali ke Jawa Timur.

Dari Demo FPPI Pk-Ambon, Bila tidak figur yang memihak kepada rakyat, kenapa harus memilih?

2008-06-03T18:34:00.000+07:00

Reformasi Agraria, Cabut UU PMA (Penanaman Modal Asing), Nasionalisasi Aset, Tuntaskan kasus Trisakti, Supermasi Hukum Untuk Rakyat, Tolak Kenaikan BBM, Tolak UU BHP (Badan Hukum Pemerintah).

Ambon, MM.- Reformasi Agraria, Cabut UU PMA (Penanaman Modal Asing), Nasionalisasi Aset, Tuntaskan kasus Trisakti, Supermasi Hukum Untuk Rakyat, Tolak Kenaikan BBM, Tolak UU BHP (Badan Hukum Pemerintah). Demikian butir-butir tuntutan Front Perjuangan Pemuda Indonesia Pimpinan Kota Ambon (FPPI Pk-Ambon), saat melaksanakan aksi unjuk rasa, dalam rangka memperingati se-abad Kebangkitan Nasional, dan Sepuluh Tahun Reformasi Indonesia, Sabtu (17/5) kemarin, di bundaran Tugu Trikora Ambon.

FPPI Pk –Ambon dalam pernyataan sikapnya, menegaskan bahwa, seratus tahun silam, bangsa ini berusaha keluar dari belenggu imperialisme asing, yang telah mengeruk tanah dan jiwa-jiwa negeri ini. Puncak kebebasan yang diidamkan 62 tahun lalu, ketika Ir.Soekarano dan Drs. Moh Hatta memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia.

Tapi sayang seperti kata pepatah “ Bebas Dari Mulut Harimau Masuk Mulut Buaya” itulah realitas Indonesia dewasa ini. Setelah bebas dari imperialisme asing, dalam topeng kekuasaan, pembangunan dan globalisasi.

Beribu kasus yang dilakukan, diantaranya lumpur lampindo, illegal loging, Friport, Sambas, Sampit, Priuk, dan sejumlah UU, guna melegiitimasi kekuasaan dan absolutsitas kapitalisme internasional, sementara rakyat tetap miskin dan melarat. Ironisnya, para penguasa tidak hanya bersembunyi dibalik topeng pembangunan dan globalisasi, namun penguasa rela menipu rakyat demi menutupi hutang luar negeri, dengan cara hendak dinaikan BBM, dan merayu rakyat dengan iming-iming subsudi bantuan langsung tunai (BLT), yang hanya berkisar pada 7 kota ( Jakarta, Banjarmasin, Medan, Surabaya, Malang, Padang dan Makasar).
Lantas kota-kota lain dikemanakan? Apakah daerah yang tidak kebagian subsidi, bukan wilayah NKRI?.

Sementara pada tataran lokal, FPPI Pk-Ambon berpendapat bahwa, Maluku telah dieksploitasi oleh investor asing. Semisal yang terjadi di Negri Paperu, Kecamatan Saparua Kabupaten Malteng, besok lusa akan menjadi milik Swis. Pulau Osi, yang sedang dieksploitasi terumbu karangnya, Buru, Laha, serta SBB yang sedang dieksploitasi tambang nikelnya.

Menurut FPPI Pk-Ambon, semua itu dibiarkan penguasa, lagi-lagi dengan alasan pembangunan, modernisasi dan industrialisasi. Pada hal kenyataannya, demi kesejahteraan mereka sendiri. Sementara rakyat hanya dijadikan sebagai alasan pembangunan. Disatu sisi, ribuan problem sosial kerakyatan, tidak pernah selesai.

Seperti PKL, pengungsi, dan anak jalanan. Pada akhirnya janji penguasa dipertanyakan. Bila tidak figur yang memihak kepada rakyat, kenapa kita harus memilih? Kita memilih untuk tidak memilih (Golput).

Unjuk rasa tersebut, berlansgung kurang lebih dua jam tersebut, berjalan tertetib dan aman. Setelah selesai berorasi dan membacakan tuntutan, para pengunjuk rasa membubarkan diri secara teratur. (Red)Harian Mimbar Maluku - Ambon

FPPI Demo Tolak Kenaikan Harga BBM

2008-06-03T18:31:00.001+07:00

PANDEGLANG – Belasan aktivitis Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) berunjuk rasa di ruas Jalan Pandeglang-Labuan tepatnya di depan kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Syech Mansyur (Staisman) Pandeglang di Cipacung, Kamis (22/5).
Tujuannya, menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan meminta pemerintah konsisten membantu masyarakat kecil.
Selain berorasi, massa yang menggelar aksi dari pukul 12.00 hingga 12.30 WIB juga membawa poster bertuliskan penolakan dan membagi-bagikan pamflet kepada pengguna jalan. Tak satu pun polisi yang mengamankan jalannya aksi. “Kenaikan BBM suatu penghinaan terhadap rakyat. Ketidakmampuan rakyat untuk membeli berbagai kebutuhan pokok sengaja dijadikan sebagai komoditas politik,” ujar Roni, salah seorang orator dalam unjuk rasa tersebut.
Penanggung Jawab Aksi tersebut Eman Sulaeman menambahkan, kenaikan harga BBM bukan solusi untuk menyejahterakan rakyat. Kebijakan ini merupakan sebuah langkah yang tak berpihak pada rakyat. Karena dengan menaikkan harga BBM mengakibatkan harga-harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi akan melambung tinggi akan membuat rakyat kecil semakin sengsara. “Tolak kenaikan harga BBM. Jangan biarkan rakyat terus tertindas dengan kemelaratan,” tukasnya. (zis)

FPPI Surabaya Desak DPR RI Tolak Pencabutan Subsidi BBM

2008-06-03T18:26:00.000+07:00

Ari Armadianto - Surabaya, Mereka yang mengaku sebagai organisasi gerakan ekstra parlementer yang berbasiskan kader pemuda tanpa memandang atribut mahasiswa dan pekerjaan itu menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bulan Juni 2008 mendatang.

Mereka juga menilai kebijakan pemerintah tersebut merupakan ritual tahunan dari setiap rezim pemerintah yang berkuasa. Pergantian kekuasaan hanyalah pergantian rupa namun wataknya tetaplah sama.

FPPI Kota Surabaya menuntut pemerintah pusat dan DPR RI untuk segera menolak kenaikkan harga BBM, tolak intervensi asing untuk pencabutan subsidi BBM, nasionalisasi aset tambang dan migas, talak konversi minyak tanah ke elpiji, hapus hutang luar negeri, tolak hutang baru dan melaksanakan reformasi pembaruan struktur agraria. (heh)

TOLAK KENAIKAN HARGA BBM!!!

2008-06-03T18:11:00.002+07:00

Sepuluh tahun reformasi, seratus tahun kebangkitan nasional—Indonesia masih belum juga mendapatkan kemerdekaannya, kedaulatan rakyatnya. Ini dijelaskan kembali dengan kenaikan harga BBM sejak dua hari lalu. Tak ubahnya otoriterianisme orde baru, SBY – Kalla justru meningkatkan program pemiskinan struktural. Sekian kebijakan yang digagas dan dikeluarkan, semakin menjauhkan akses rakyat miskin untuk kehidupan yang layak.

Presiden dan wakil presiden berbohong, meingkari janjinya untuk tidak menaikkan harga BBM. Harga BBM naik kisaran 30-an persen. Bensin yang semula Rp 4.500 per liter menjadi 6.000, solar dari Rp 4.300 menjadi 5.500, dan minyak tanah dari Rp 2.000 menjadi Rp 2.500.

Kenaikan harga BBM memicu kenaikan harga-harga lainnya. Harga BBM dinaikan disaat pemerintah belum mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penyelenggara negara tidak melakukan tanggungjawabnya. Penyediaan lapangan pekerjaan, kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan untuk rakyat, jaminan kesehatan, kewajiban penyediaan lahan untuk para petani, perlindungan secara hukum dan ekonomi kaum buruh, dan jaminan kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi. Kesemuanya hingga hari ini tidak pernah dilakukan. Rakyat Indonesia yang secara kreatif dan kritis mengupayakan sendiri apa yang menjadi hak-haknya sebagai warga negara.

DPR melempem. Tidak heran, mengingat perwakilan partai politik yang duduk di bangku DPR/MPR tidak mau terganggu stabilitas kekuasaannya. Pemerintah buta. Perjuangan rakyat, untuk kemerdekaan-kedaulatan tanah, air, udara dan isinya justru direpresi. Gelombang protes menolak kebijakan kenaikan harga minyak justru disambut dengan tindakan anarkis brutal aparat kepolisian. Penyerangan aksi demonstrasi mahasiswa, menghembuskan isu narkoba dan kekerasan. Mengkriminalkan gerakan rakyat.
FRONT PERJUANGAN PEMUDA INDONESIA secara tegas menyerukan TOLAK KENAIKAN HARGA BBM!!!
Kenaikan harga BBM harus ditentang. SBY-JK harus secara serius melaksanakan tanggungjawabnya untuk meringankan beban hidup dan memakmurkan rakyatnya. Alasan pemerintah menaikkan harga BBM untuk menyelamatkan APBN sungguh tidak bisa diterima. Masih banyak cara lain untuk mengamankan posisi APBN, semisal memaksimalisasi pemasukan pajak lewat tindakan tegas terhadap para pengusaha pengemplang pajak, penjadwalan pembayaran hutang yang tahun ini nilainya Rp 152 triliun (cicilan dan bunga), efisiensi dan menekan kebocoran di PLN dan Pertamina, pemberantasan korupsi dan penyitaan aset-aset koruptor, serta renegosiasi skema bagi hasil kontrak-kontrak migas.
Selain itu, FPPI juga menuntut untuk:
TOLAK KENAIKAN BBM!!!
TURUNKAN HARGA KEBUTUHAN POKOK!!!
BEBASKAN KAWAN-KAWAN DEMOSTRAN YANG DITANGKAP!!!
BERIKAN TANAH PADA PETANI!!!
PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN!!!
PENDIDIKAN MURAH DAN BERKUALITAS!!!

Tahan 2 petani, polres didemo

2008-04-11T11:00:00.000+07:00

Jumat 11 April 2008

PANDEGLANG – Seratusan pemuda tergabung dalam Solidaritas Pemuda Mahasiswa Untuk Petani Ujung Kulon (SPMUPUK), Kamis (10/4), demo ke Polres Pandeglang.

Kedatangan massa SPMUPUK tersebut menuntut 2 petani asal Kecamatan Sumur yang ditahan di Mapolres Pandeglang segera dibebaskan.

Hendi, 39, Desa Ujung Jaya, dan Arman, 42, warga Desa Taman Jaya, ditangkap petugas Polisi Kehutanan (Polhut) pada Jumat (4/4) lalu. Kedua petani ini dituduh melakukan perambahan hutan di Kawasan

Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Oleh petugas Polhut, dua petani itu diserahkan ke Mapolres Pandeglang. “Mereka tak seharusnya ditahan karena tidak melakukan pengrusakan hutan,” teriak Tb. Nurjaman, korlap aksi.

Kasat Reskrim Polres Pandeglang, AKP Yusuf Rahmanto, mengatakan dua tersangka masih ditahan, namun Yusuf mengaku telah menerima surat permohonan penangguhan dari keluarga. “Masih kami kami pertimbangkan,” ujar Yusuf.

Polisi Hutan dan Polres Pandeglang Tangkap Anggota Serikat Tani Ujung Kulon

2008-04-06T19:06:00.001+07:00

Dua orang warga ditangkap dan ditahan. Semena-mena, tanpa surat pemberitahuan penangkapan. Kejadian tersebut berlangsung saat malam. Kampung Legon Pakis, kecamatan Sumur, kabupaten Pandeglang.

Suhendi (37 tahun), ditangkap di rumahnya. Aparat Kepolisian, dan polisi hutan yang menumpangi dua kendaraan datang tanpa surat pemberitahuan penangkapan. Mereka mendobrak pintu rumah milik Suhendi hingga rusak. Polisi meneriakkan kata-kata makian, memborgol dan menutup mata Suhendi dengan lakban. Sebelumnya, aparat kepolisian juga menangkap Walma (32 tahun). Walma mendapat perlakuan yang sama dengan Suhendi. Tangan diborgol, mulut disumpal. Keesokan paginya di polres Pandeglang, barulah lakban penutup mata dan mulut dibuka.

“ Mereka menebang pohon untuk membuka lahan. Tapi yang mereka buka bukan kawasan hutan inti.” Ujar Suhaya, tokoh masyarakat yang juga ketua STUK. Suhaya menambahkan bahwa masyarakat berhak untuk mengelola tanahnya.

Tahun lalu. Satu orang warga mati ditembak polisi hutan atas tuduhan yang sama. Kematian Komar, menimbulkan solidaritas warga kampung. Kontan saja, pos jaga polisi hutan, dan dua kendaraan bermotor dibakar. Hingga kini, pos jaga polisi hutan dibiarkan terbengkalai oleh pengelolan TNUK.

Konflik Tanah Ujung Kulon
Konflik tanah di wilayah Ujung Kulon bermula dari keinginan TNUK memperluas area. Mereka memajukan tapal batas secara sepihak, tanpa melakukan musyawarah pada warga dan aparatus desa. “ Kakek kita sudah tinggal lama di sini, masyarakat juga melakukan kewajiban dengan membayar Pajak Hasil Bumi dan Pajak tanah,” ujar Kamirudin. Suhaya menjelaskan bahwa tapal batas itu masih ada. “ Tapal batas mulai dari sungai Cilintang di sebelah barat, dan gunung Honje di sebelah timur. Sekarang TNUK maunya batas wilayah masuk sampai ke kampung pemukiman.”

Budi Sihabudin menjelaskan bahwa TNUK seharusnya mempertimbangkan kewajiban yang telah ditunaikan masyarakat, sebelum menuduh masyarakat merambah hutan.
“ Selama ini masyarakat melakukan kewajiban membayar pajak, mereka juga memiliki sertifikat tanah. Tidak ada itu masyarakat melakukan penebangan liar di hutan.”

Hal ini juga dipertegas Suhaya. “ Sejak jaman nenek moyang, kita sudah tinggal di sini. Di sini berlaku hukum kampung, untuk tidak merusak hutan. Kalau mau menggunakan kayu, warga harus menanamnya jauh-jauh hari.”

Tahun lalu, perwakilan masyarakat Ujung Kulon mendatangi kantor Komnas HAM dan BPN di Jakarta. Mereka juga telah melakukan koordinasi dengan BPN wilayah, yang merekomendasikan untuk melakukan pengukuran ulang. Tapi sampai hari ini, belum pernah dilakukan pengukuran ulang tapal batas.

“Pengukuran ulang harus segera dilakukan. Kalau tidak dilakukan, akan terus terjadi konflik seperti ini.” Tandas Budi.

KRONOLOGIS PERJUANGAN DAN PENANGKAPAN PETANI ANGGOTA SERIKAT TANI UJUNG KULON (STUK)

2008-04-06T19:04:00.002+07:00

Sengketa agraria kembali menempatkan warga negara Indonesia dan kaum tani kecil yang mempertahankan lahannya untuk kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai pihak yang dipersalahkan dan dikorbankan oleh aparatus negara. Perampasan tanah warga oleh Balai Taman Nasional Ujung Kulon diawali oleh penetapan Ujung Kulon sebagai Taman Nasional melalui SK Menteri Kehutanan No. 284/Kpts-II/1992, dengan luas areal 120.551 Ha. Pada tahun 1992 komisi warisan dunia dari UNESCO menetapkan TNUK sebagai World Heritage Site dengan Surat Keputusan No. SC/Eco/5867.2.409.

Setelah peristiwa penembakan yang menewaskan Komar, warga Ujung Jaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Hutan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) pada 4 November 2006 yang di respon oleh massa petani dengan pembakaran pos-pos jaga dan fasilitas transportasi milik Balai Taman Nasional Ujung Kulon, situasi di wilayah ujung kulon kembali tegang

Tuntutan warga Ujung kulon kepada Pemerintah dan Balai Taman Nasional semakin menguat seiring dengan pembentukan Serikat Tani Ujung Kulon (STUK) seperti yang dimanifestasikan dalam aksi boikot dan penutupan jalan menuju kawasan TNUK pada hari senin, 4 juni 2007, sekaligus menyikapi penangkapan terhadap 5 orang petani yang dianggap sebagai pelaku pengrusakan dan pembakaran fasilitas milik balai TNUK, tuntutan yang diajukan yaitu : (1). Kembalikan Tanah warga yang dirampas TNUK, (2). Bebaskan 5 orang warga yang ditahan, (3). Warga menolak Program Relokasi.

Kemudian STUK mengutus 3 orang petani yang dipimpin oleh Bpk Suhaya (Ketua Serikat Tani Ujung Kulon) untuk memperjuangkan pengakuan dan pengembalian tanah petani Ujung Kulon di Jakarta. Bersama-sama dengan Pimpinan Nasional Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) mendatangi dan menemui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan secara langsung mengadukan terjadinya pelanggaran HAM di Ujung ulon kepada Bpk Amidhan. Pada saat itu dijanjikan akan dilakukan pengumpulan data dan kunjungan ke lokasi. Selanjutnya STUK, FPPI dan PBHI menemui Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melaporkan dan mendesak adanya tindakan terhadap perampasan tanah warga yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Ujung Kulon dengan mengajukan bukti-bukti kepemilikan tanah yang di miliki warga. Oleh BPN di janjikan akan melakukan pemeriksaan dan meneruskan laporan tersebut ke BPN Pandeglang.

Dari konsolidasi STUK di Ujung Kulon diputuskan untuk melakukan aksi massa di Departemen Kehutanan menuntut pengembalian tanah rakyat dan pengukuran ulang tapal batas Taman Nasional Ujung Kulon. Aksi yang diikuti petani anggota STUK, FPPI dan PBHI di depan Gedung Departemen Kehutanan, diterima oleh kepala Humas Departemen Kehutanan dan bagian KSDA. Pada pertemuan itu pihak kehutanan tetap bertahan bahwa masyarakat hanya dibolehkan mengelola, sementara tuntutan aksi massa pada saat itu pengembalian tanah milik warga yang dirampas TNUK. Setelah aksi di Departemen Kehutanan terjadi pergantian Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon kepada Ir. Agus Priambudi.

Ujung kulon kembali memanas, upaya Balai Taman Nasional mendirikan Pamswakarsa yang terdiri dari mantan lurah dan jawara yang berasal dari desa-desa disekitar kawasan taman nasional mencemaskan warga. Dengan seragam hitam-hitam, dalam aktivitasnya pam swakarsa sering melakukan patroli dan menyatroni warga yang sedang melakukan pekerjaan sehari-hari termasuk ketika inisiatif warga untuk melakukan pembersihan tdi tapal batas lama, pam swakarsa sejak pagi telah melakukan penjagaan.

Hingga pada malam sabtu tanggal 4 April 2008 pukul 01.00 WIB terjadi penangkapan terhadap petani anggota Serikat Tani Ujung Kulon (STUK) yaitu:
1. Nama : Suhendi
Umur : 37 Thn
Pekerjaan : Tani
Alamat : Warga Legon Pakis, Desa ujung Jaya Kec. Sumur Kab. Pandeglang

2. Nama : Walma
Umur : 32 Thn
Pekerjaan : Tani
Alamat : Warga Tanjung Lame Desa ujung Jaya Kec. Sumur Kab. Pandeglang

Kedua warga anggota Serikat Tani Ujung Kulon tersebut ditangkap oleh anggota Polisi Resort Pandeglang dan satuan Polisi Hutan dengan tuduhan melakukan pengrusakan di wilayah taman nasional.

Kronologis penangkapan:

Penangkapan dilakukan oleh pihak Kepolisian Pandeglang bersama dengan Polisi Hutan TNUK di rumah petani yang bersangkutan, Aparat dengan menggunakan 2 mobil, melakukan penangkapan yang disertai tindak kekerasan dan perusakan rumah warga. Selain itu penangkapan tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan surat penangkapan terhadap pihak Aparat Desa Ujung Jaya.

Jum’at 4 April 2008 sekitar Pukul 00.00 WIB:

Aparat Kepolisian dengan menggunakan 2 mobil mendatangi rumah Sdr. Walma (32 Th) di Kp. Tanjung Lame. Pada mulanya aparat yang tidak menggunakan seragam kepolisian bersama dengan Polisi Hutan, tetapi tanpa basa-basi langsung membungkam mulut Sdr. Walman dengan Lakban dan memborgol kedua tangannya, lalu dibawa ke mobil mulutnya yang dibungkam dengan lakban tersebut baru dibuka di Polres Pandeglang pada pagi harinya.

Jum’at 4 April 2008 Pukul 00.30 WIB :

Aparat kepolisian dan Polisi Hutan, melanjutkan operasi penangkapannya ke rumah Sdr. Suhendi (37 Th). Pihak aparat langsung mendobrak pintu Sdr. Suhendi hingga rusak, sambil memaki-maki dengan perkataan yang tidak sopan dan langsung memborgol tangan Sdr. Suhendi, serta menutup kedua matanya dengan menggunakan lakban, hingga sampai ke Polres Pandeglang yang berjarak ratusan kilometer baru dibuka.

Sabtu 5 April 2008 Pukul 05.30 WIB:

Sdr. Suhendi dan Sdr. Walma tiba di Polres Pandeglang dan langsung dimasukkan kedalam sel tahanan.

Sabtu 5 April 2008 Pukul 08.00 WIB:

Tim dari FPPI Pandeglang mendatangi Polres Pandeglang dan meminta dipertemukan dengan Sdr. Suhendi dan Sdr. Walma, tetapi tidak diijinkan oleh polres tanpa alasan yang jelas.

Sabtu 5 April 2008 Pukul 14.00 WIB:

Tim dari FPPI Pandeglang kembali mendatangi Polres Pandeglang, untuk meminta dipertemukan dengan Sdr. Suhendi dan Sdr. Walma. oleh Polres diijinkan bertemu. Kesempatan untuk bertemu dan berbincang-bincang dengan 2 orang petani anggota STUK tersebut digunakan untuk menanyakan kabar dan bagaimana proses penangkapan yang terjadi serta perlakuan terhadap mereka hingga di tahanan polisi resort pandeglang.

Demikian kronologis ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk keperluan perjuangan petani ujung kulon mempertahankan lahan kehidupan dan tanah kelahirannya.

Jakarta, 08 April 2008

Kronologis ini disusun oleh Pimpinan Nasional Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI)

Sumber keterangan :
Sdr. Suhendi (37 Thn)
Sdr. Walma (32 Thn)
Bpk. Carik Udin/ Aparat Desa Ujung Jaya
Bpk. Lurah Kamirudin/ Kepala Desa Ujung Jaya
Bpk. Suhaya. Ketua Serikat Tani Ujung Kulon (STUK)
Eman Sulaeman, Ketua Pimpinan Kota FPPI Pandeglang
Budi Sihabudin, Pengurus Biro Tani FPPI

Pernyataan Sikap

2008-04-06T19:01:00.001+07:00

Terhadap Penangkapan Anggota Serikat Petani Ujung kulon (STUK)

Salam perjuangan.!
Tanah untuk Rakyat !. Land Reform dan perjuangan rakyat hak atas tanah serta kekerasan aparatus negara terhadap perjuangan rakyat tersebut, selalu menjadi warna kisah perjuangan kita dalam menata ulang sistem penguasaan lahan di bumi pertiwi ini. Kini, kisah kekerasan aparat tersebut kembali terjadi, dengan ditangkapnya 2 orang petani Ujung Kulon yang sedang memperjuangkan tanahnya atas perampasan yang dilakukan oleh pihak Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Penangkapan tersebut adalah bagian dari bentuk penjegalan perjuangan rakyat oleh Negara dan sekaligus Negara dengan mata telanjang telah memperlihatkan dirinya sebagai anjing penjaga modal.

Niat suci para petani yang tergabung dalam Serikat Tani Ujung Kulon (STUK), untuk berjuang mempertahankan tanah warisan leluhurnya, yang dengan tanah itu dapat menghidupi diri, keluarga serta masyarakat dan bangsanya, tetapi perjuangan kaum tani Ujung Kulon selalu dijawab dengan sikap represif aparat serta tuduhan kriminalisasi terhadap perjuangan yang dilakukannya.

Petani bukan Penjahat, Petani pemberi makan dunia !, Kriminalisasi perjuangan petani Ujung Kulon, telah menambah panjang deretan kasus perjuangan petani yang diwarnai oleh kekerasan pihak aparat keamanan, pelanggaran HAM. Tuduhan yang dilontarkan pihak aparat adalah pengrusakan wilayah konservasi Taman Nasional Ujung Kulon sama sekali tidak pernah bisa masuk akal sehat, karena lahan pertanian petani bukan berada di wilayah konservasi, dan malah pihak TNUK dengan sepihak telah memperluas wilayah konservasinya melewati batas tanah-tanah rakyat. Perluasan wilayah konservasi tersebut jauh menembus batas tanah dan perkampungan petani Ujung Kulon. Dari situasi tersebut betapa direndahkannnya martabat manusia dibandingkan dengan binatang-binatang yang berada di taman nasional ujung kulon, maka dari itu atas nama fakta dan hati nurani kami dari Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) dan Serikat Tani Ujung Kulon (STUK) Menuntut.!

Bebaskan 2 anggota serikat Tani ujung kulon (STUK)

Kembalikan tanah petani ujung kulon yang dirampas TNUK

Usut dan tindak tegas pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di ujung kulon

Catatan dari Ujung Kulon II

2008-03-28T16:19:00.002+07:00

Abah Sukemi, seorang nelayan. Ia berbesan dengan lurah kampung—Kamirudin. Anak-anak lelakinya mengikuti jejak sang ayah. Setiap hari melaut. Tubuhnya kekar, hitam terpanggang matahari.

Siang hari kami berangkat. Cikawung Girang menuju desa Cikawung. Jarak tempuh tak seberapa. Sungai yang menjadi pintu utama desa Cikawung Girang agak sukar dilalui. Dua hari hujan turun tanpa henti. Volume air meluap, arus bertambah deras. Abah Kemi tak mau dikecewakan. Dua bulan lalu kami ke sini, ia merasa agak cemburu. Hanya desanya yang tak dikunjungi.

Bukan maksud hati enggan mengunjungi. Sukemi dan anak-anaknya tak sungkan memperlakukan teman-teman laiknya raja. Padahal, kita tak tahu bagaimana kondisi ekonominya. Udang laut bertubuh gemuk, ikan bakar dan sambal asam dihidangkan. Untuk menu yang disajikan, kita perlu mengeluarkan kocek kira-kira sebesar Rp.300.000—itu di Jakarta. Di Ujung Kulon, laut, ladang, sawah dan hutan memberikan segalanya. Masyarakat tak begitu saja mengambil. Di sini berlaku kepercayaan. Yang telah diamalkan secara turun temurun sejak generasi pertama Abah Pelen.

Abah Pelen dipercaya warga sebagai leluhur masyarakat Ujung Kulon. Ia adalah pejuang kemerdekaan Indonesia. Syahdan, ia merupakan salah satu orang kepercayaan Soekarno. Ia juga dipercaya memiliki kemampuan supranatural—hal yang lazim di masyarakat sini. Abah Pelen meninggalkan pesan untuk anak-cucunya. Mereka yang hidup bersanding dengan alam. Manusia, adalah srigala. Tapi di sini, manusia adalah penjaga. Sangat dilarang untuk menebang pohon sembarangan. Balai Taman Nasional Ujung Kulon tak bosan menuduh warga sebagai perambah huton. Di kampung, nama abah Pelen masih begitu dikagumi. Pesan-pesannya, dijunjung begitu tinggi.

Abah Sukemi, sama seperti leluhurnya. Meski ia tak berladang. Ia mengambil isi laut seperlunya. Subsisten. Abah Sukemi dan nelayan lainnya, melaut dengan cara yang masih tradisional. Kapal kayu yang ditumpangi tak mampu menampung awak berhitung belasan. “ Saya baru bisa menangkap udang tahun 1999,” ujar abah Kemi polos. Ia mendapatkan pengetahuan menangkap udang dari nelayan Indramayu yang datang. Jaring pukat yang digunakan nelayan sini pun mulai beragam.

Catatan dari Ujung Kulon I

2008-03-27T15:50:00.004+07:00

220 km dari Jakarta. Desa Ujung Jaya, Kecamatan Sumur, Pandeglang-Banten. Di sana, terselip kisah, tentang semangat warga yang berjuang mempertahankan hak-haknya. Hak atas tanah, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak untuk kehidupan yang layak. Sebagian besar dari kita masih bertarung untuk mendapatkan itu semua. Warga Ujung Kulon tidak sendiri.

Kampung Legon Pakis. Di sana, listrik tidak ada. Pak Kadir, seorang juragan kopra—hanya dia yang memilikinya. Minggu ini, Kamsah putri Kadir dinikahkan. Meninggalkan kesan pada dinamika perjuangan seorang kawan. Seluruh kampung ramai, orang dari luar kecamatan turut diundang.

Legon Pakis saat ini dirundung sedih. Sudah tiga orang mati. Sakit panas dan liver. Di sana tak ada layanan kesehatan. Warga masih mempercayakan pengobatan pada dukun ataupun mantri. Seorang warga masih bertahan dalam kesakitannya. Perutnya membesar, tubuhnya melayu. Jasa rumah sakit di ibukota propinsi pernah dicoba. Tehnologi modern membantu si sakit mengempiskan perut yang membusung. Sekali sedot, mampu mangambil sepuluh liter air dari tubuh. Perut mengempis, tapi tak berapa lama. Sedang untuk penggunaan peralatan kesehatan membutuhkan biaya. Di sana, desas-desus tak bisa dibendung. “Ini hasil guna-guna”—kata warga kampung.

Cikawung Girang, sekitar sepuluh kilometer dari Legon Pakis menggunakan kendaraan roda dua. Lebih cepat menembus hutan. Resikonya—ular hitam. Jika terpatuk, tubuh hanya akan bertahan dalam bilangan jam. Carik Udin, menceritakan beberapa pengalaman. Ada yang selamat dari patukan si bulat hitam, itupun dengan merelakan sebelah tangan. Ular hitam, menurut orang-orang adalah ular yang sangat mematikan. Semakin dewasa ia, semakin memendek ukuran tubuhnya—semakin keras bisa-nya.

Di Cikawung Girang, seluruh masyarakat bermasalah dengan pengelola taman nasional. Hutan yang menjadi tapal batas wilayah masyarakat dengan balai, dimajukan secara sepihak sampai memasuki lahan garapan warga. Kang Rohman, kepala rukun tetangga tak tinggal diam. Tahun lalu ia datang ke Jakarta, meminta solidaritas perjuangan. Rohman menembus lima jam jarak Ujung Kulon-Pandeglang, dilanjutkan tiga jam Pandeglang-Jakarta. Ia tak tahan naik mobil, apalagi yang ber-AC. Tetapi ia meneguhkan, derita yang ia rasakan tak berbanding dengan derita yang ditimbulkan dari hegemoni kekuasaan. Hutan diperluas, menggusur lahan garapan dan pemukiman warga.

Omong Kosong Penyewaan Lahan

2008-03-11T09:20:00.010+07:00

Kisah Negeri Salah Urus
Oleh Sahat Tarida

Lumpur Lapindo kini hanya menampakkan lautan kelam. Hunian, ladang sawah tempat bekerja, dan pabrik rumahan tenggelam. Pengungsi tak semuanya mendapatkan ganti rugi—yang layak. Penyelenggara negara menganggapnya sebagai bencana alam.

Bencana alam ini dimulai dari kebijakan penyelenggara negara yang memberikan ijin operasi penambangan di Jawa Timur. Tanpa sepengetahuan warga, operasi dilakukan. Semburan lumpur perdana, diumumkan sebagai dampak dari Tsunami yang menggoncang Jawa. Pembohongan publik semena-mena. Lumpur saat ini menambah luasan area, menggeser hunian dan pusat kegiatan. Anak-anak tanpa sekolah, dan petani tanpa sawah.

Kali ini, pemerintah kembali menunjukkan ketidakmampuannya dalam pengelolaan negara. Tak mampu—paling terang tak mau. Diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2008 menunjukkan itu. PP No.02 tahun 2008 berisi tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan yang berlaku di Departemen Kehutanan Republik Indonesia.

Dalam peraturan ini, pemerintah memberikan kewenangan pada siapapun untuk mengelola hutan lindung dengan sistem sewa. Tarifnya murah, hanya Rp. 300 permeter persegi untuk hutan lindung, dan Rp.120 permeter untuk hutan produksi. Jika dihitung, biaya sewa perhektar lahan hutan hanya sekitar Rp. 1.800.000 hingga Rp.3.000.000. Biaya sewa lahan hutan lebih murah dibandingkan seliter minyak goreng.

Bencana Ekologi Terencana
Pertemuan Internasional Perubahan Iklim di Bali beberapa waktu lalu merekomendasikan upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang timbul akibat aktifitas manusia. Tak hanya diakibatkan penggunaan bahan bakar berbasis fosil, perubahan iklim sejatinya didukung oleh kerusakan lingkungan.

Indonesia, merupakan salah satu negara penyumbang terbesar untuk kerusakan lingkungan. Lautnya, hutan dan gunung kerap diperkosa. Tanpa upaya pemulihan yang memadai dan berkelanjutan. Aneka kebijakan telah diterbitkan, untuk mengatur penggunaan dan eksploitasi lingkungan yang ramah. Apa lacur, sistem hanya untuk dibuat. Sekian peraturan diluncurkan kembali, aturan dan perundang-undangan timpang tindih.

PP No.02/2008 salah satunya. Peraturan serupa dibuat pada era Megawati—menjelang akhir jabatannya sebagai orang nomor satu di Indonesia. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Pemilu—jika jadi dilangsungkan, tinggal satu tahun lagi. Yang berarti pertarungan politik skala nasional memperebutkan kekuasaan. Di sini tampak modus yang hampir tak beda. Kontroversi dimunculkan kembali. Kebijakan ini secara langsung mementahkan komitmen Indonesia dalam kepemimpinan kolektif untuk mengupayakan pengurangan perubahan iklim.

Banjir, longsor bukan semata kehendak tuhan apalagi fenomena alam yang terjadi begitu saja. Namun, prilaku terhadap alam yang mendorong terciptanya sebuah fenomena.

Perkembangan masyarakat Indonesia dalam rentang sejarah menunjukkan sinergi harmoni antara manusia dan alam. Hal ini membekas dalam prilaku masyarakat modern yang masih menempati hutan dan lingkungan pedesaan. Tak semena-mena memperlakukan lingkungan. Tindakan tidak terpuji justru lahir dari rekomendasi kebijakan yang dilahirkan pemerintah pusat—yang memberikan ruang untuk operasi industri. Sebut saja Freeport di Papua atau Newmont, di Nusa Tenggara atau Sulawesi Utara.

PP no.02/08 menambah keluwesan industri untuk kembali mengekspolitasi lingkungan. Tanpa memberikan kepastian pertanggungjawaban atas kerusakan yang ditimbulkannya kelak. Pengusaha industri dengan nyaman berlindung di balik ketiak pemerintah, dan ini nampaknya akan terus berulang. Kasus Lapindo memberikan pelajaran, bahwa pemerintah tidak tegas dalam menjalankan aturan hukum. Dari Rp.300, bukan tak mungkin pembayar pajak menanggung Rp.3.000.000 untuk recovery terjadinya kerusakan yang makin parah. Jadi, patutkah rencana ini disetujui?

KRISIS PANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

2008-03-10T10:47:00.006+07:00

oleh :Feri Widodo
Sekjen FPPI PK Jogjakarta

Memasuki tahun 2008 keadaan situasi masyarakat semakin lama semakin terhimpit. Isu krisis pangan dunia (Global Food Crisis) menjadi cukup hangat beberapa bulan terakhir. Hal ini mengingat bahwa FAO sebagai organisasi pangan dunia pernah merilis dan menyebutkan, jumlah orang yang lapar di dunia, termasuk Indonesia, nyaris tidak bergeser jauh dari angka 10 tahun lalu.

Menurut laporan Task Force on Hunger (2006), lebih separuh dari penduduk yang mengalami kelaparan (food entitlemens) dan kurang gizi berasal dari keluarga petani miskin yang terputus aksesnya atas sumber-sumber pangan, baik akibat bencana alam atau pun manajemen ketahanan dan distribusi atas komoditi/produk pangan yang kacau. Tak hanya Indonesia, ancaman krisis pangan juga mengintai negeri lainnya. Masih menurut versi FAO, kebutuhan pangan dunia pada 2007-2008 diperkirakan meningkat 2.103 juta ton atau naik hampir 2 persen dibandingkan periode sebelumnya. Sementara stok pangan dunia yang diperhitungkan hingga akhir musim tanam 2008 justru akan turun sekitar 420 juta ton atau nyaris 2 persen dari stok sebelumnya.

FAO memprediksi bahwa perdagangan sereal dunia mencapai 252 juta ton atau turun 1 persen dibandingkan periode 2006-2007.¹ Harga internasional komoditas ini akan tetap tinggi dan diprediksi terus meningkat karena suplai yang ketat. Hal ini belum lagi ditambah dengan data yang dikeluarkan seluruhnya ada 37 negara yang akan terkena dampak krisis pangan, dengan jumlah terbesar di Afrika (20 negara), disusul Asia (9), Amerika Latin (6) dan Eropa Timur (2) dan akan di kwatirkan bahwa krisis pangan di beberapa negara telah dan akan memicu krisis sosial diberbagai level masyarakat.²

Sebelum kita mengulas lebih jauh dampak krisis pangan, ada baiknya kita telusuri dahulu penyebab krisis pangan yang melanda dunia saat ini. Kenaikan harga minyak dunia selalu menjadi determinan atas krisis pangan yang melanda dunia saat ini, biang keladinya adalah lonjakan tajam harga minyak bumi. Harga minyak yang menggila, mendekati angka US$105 per barrel, mendorong kenaikan harga sarana produksi dan ongkos angkut. Hal ini ditambah dengan produksi minyak bumi dan gas tak bisa mengikuti kenaikan permintaan, dan akhirnya harga energi juga naik tajam. Tragisnya, negara-negara maju memutuskan untuk mengalihkan pemakaian energi berbahan bakar fosil ke bio-fuel. Minyak sawit dipakai untuk bio diesel. Jagung, tebu dan singkong digunakan untuk bio ethanol. Hal ini menyebabkan produksi beras sebagai komoditi utama pangan akan semakin sempit ruang produksinya. Pengalihan atas produksi ini menjadi dorongan utama kenaikan beberapa kebutuhan pokok terutama beras. Proses pengalihan produksi ini sebenarnya mulai timbul pada periode tahun 2005 yang lalu pada saat beberapa Negara produksi pangan yang berbasis biji-bijian seperti AS, China, Brasil Australia dan Negara-negara lainnya mengubah struktur konsumen komoditas pangan secara besar-besaran. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi atas kenaikan harga minyak dunia dari hasil pertambangan minyak yang berbasis fosil.³ Dan lagi-lagi perubahan Negara-negara di dunia sangat lambat diantisipasi oleh negeri ini.

Sebenarnya reaksi pemerintah atas isu krisis pangan dunia ini baru muncul pada Juni 2007 ketika OECD (Organisasi Kerja Sama Ekonomi Pembangunan) dan FAO merilis dan mengembuskan isu akan adanya kenaikan harga pangan dunia. Sekarang sekitar 6,3 miliar penduduk dunia akan dihadapkan pada tantangan global yaitu krisis pangan, tetapi, sebenarnya isu krisis pangan telah mampu dibaca indikasinya oleh beberapa Negara-negara didunia dan indikasi atas krisis pangan dunia inilah yang kemudian menjadi dorongan beberapa Negara untuk meningkatkan cadangan pangan mereka terutama beras. Coba kita bandingkan dengan cadangan beras pemerintah China yang mencapai 34 juta ton, India (7 juta ton), Thailand (2 juta ton), Korea Selatan (1,1 juta ton), Vietnam (1 juta ton), Jepang (1 juta ton), dan Filipina (0,75 ton). Sedangkan pemerintah saat ini hanya memiliki 350.000 ton stok beras yang terdapat digudang-gudang Bulog. Cadangan itu jelas terlalu kecil dan sangat sulit dijadikan jaminan bagi stabilisasi harga beras. Walaupun pemerintah telah melakukan intervensi pasar guna menstabilkan kenaikan harga beras dan kebutuhan pokok lainnya, toh kenaikan itu tetap tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah. Pertanyaan kemudian bahwa kebijakan pemerintah apa yang dapat menjawab krisis pangan yang akan dan sudah melanda negeri ini ?????..............

Dampak Krisis Pangan Di Negeri Ini

” Pada rakyat kami minta pengertian. Kami bertanggung jawab mencarikan solusi. Kami secara serius mengelola permasalahan harga pangan akibat gejolak ekonomi dunia. Kami yakin ada solusi stabilkan harga pangan tersebut. “ SBY menegaskan seusai memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Departemen Keuangan, Jakarta (Detik, 21.02.08). Kutipan pidato Presiden ini kembali menunjukan bahwa pemerintah belum siap dan bahkan tidak siap dalam mengantisipasi krisis pangan yang melanda negeri ini, terlepas dari rasa pengertian yang kita berikan kepada pemerintah, dampak sosial yang sudah sangat terasa atas krisis pangan ini adalah kenaikannya harga-harga sembako dibeberapa pasar tradisional di beberapa daerah di Indonesia.

Kenaikan ini sudah barang tentu sangat memukul masyarakat kecil, misalnya saja kenaikan harga minyak goreng yang mencapai Rp 15500/kilo-yang normalnya sekitar Rp 9000/kilo-di Tegal, merupakan gambaran kecil dari kenaikan beruntun beberapa kebutuhan pokok akhir-akhir ini. Tercatat dibulan ini saja setidaknya tiga jenis pangan mengalami kenaikan secara beruntun, mulai dari beras, kedele, sampai minyak goreng. Bulan ini dilalui bagai mimpi buruk oleh ibu rumah tangga yang kantongnya semakin kempis. Mimpi buruk terutama dialami oleh rakyat jelata yang paling miskin. Fenomena gizi buruk dan busung lapar mungkin yang paling mengkwatirkan yang pasti akan terjadi di negeri ini.

Data menunjukan bahwa sepanjang Januari-Desember 2007 tercatat ada 123 ⁴ kasus gizi buruk dan busung lapar yang terjadi dibeberapa daerah di Indonesia. Sementara, menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2006, bahwa lebih dari sepertiga populasi anak-anak yang berusia balita mengalami kekurangan makan, gizi, dan nutrisi akut. Situasi ini amat memprihatinkan mengingat usia balita adalah masa penting bagi proses tumbuh-kembang anak. Bagi balita, makanan yang bergizi adalah kebutuhan mutlak. Jika tidak, ke depan negeri ini akan menghadapi problem the lost generation. Dan dari indeks harapan hidup manusia, angka risiko kematian paling tinggi di Indonesia ada pada kelompok usia balita. Dari 1000 kelahiran hidup, 35 bayi mati tiap harinya. Sementara angka kematian ibu yang melahirkan hingga kini juga masih tinggi, yakni sekitar 307 orang untuk tiap 100.000 kelahiran hidup (BPS, 2002). Berdasarkan kajian Institute for Ecosoc Rights (2006), masalah kurang gizi, gizi buruk, dan busung lapar yang mengemuka di Indonesia sejak pertengahan 2004 lalu, jumlah angka resminya sebenarnya jauh di bawah fakta sesungguhnya. Meski masalah gizi buruk dan busung lapar sudah sedemikian struktural dan laten sifatnya, di mana 72 persen kabupaten/kota di Indonesia tercatat mengidap kasus gizi buruk tiap tahunnya, namun pola penanganannya hingga kini masih bersifat darurat, karitatif, dan sporadis.⁵

Menuntut Tanggung Jawab Pemerintah

Kenaikan harga kedelai pada waktu awal Januari 2008 yang menjadi Rp7.500 per kg, dengan cepat direspon oleh pemerintah. Hingga tepatnya pada tanggal 15 Januari lalu Presiden SBY langsung menggelar Sidang Kabinet Terbatas mencari solusi atas krisis kedelai. Dalam Rakor (Rapat Kordinasi) terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden SBY di gedung Departemen Pertanian, presiden menyatakan tiga isu utama sekaligus sebagai kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Tiga isu yang penting dalam menanggulangi krisis kedelai, yaitu ketahanan pangan, stabilitas harga pangan dan kesejahteraan petani.

Dalam hal ini isu utama yang di keluarkan presiden, mungkin oleh sebagian kalangan masyarakat dapat dikatakan baik dan mempunyai visi ntuk mensejahterakan petani, tetapi bila kita kaji lebih mendalam kebijakan yang diambil oleh pemerintah merupakan kamuflase pemerintah dalam menutupi situasi yang sebenarnya terjadi. Isu ketahanan pangan yang kemudian dihembuskan oleh pemerintah merupakan suatu hal sedikit mustahil apabila pemerintah hanya mengandalkan tingkat produksi pertanian dalam negeri tanpa melakukan proteksi atas produksi pertanian. Artinya kalau kita selama ini masih mengandalkan produk pangan impor maka hal ini mungkin cukup sulit untuk dilakukan dalam lima sampai sepuluh tahun mendatang, mengingat bahwa isu krisis pangan dunia ini diperkirakan akan tetap berlangsung selama 5-10 tahun kedepan dan akhirnya setiap Negara yang yang memiliki kelebihan pasokan pangan saat ini pun, akan sangat memprioritaskan pemenuhan kebutuhan domestiknya dalam jangka dekat serta menambah pasokan pangan digudang-gudang mereka untuk jangka waktu beberapa tahun kedepan. Disinilah tugas pemerintah dalam memberikan proteksi bagi produksi pertanian.

Asumsi proteksi bukan hanya memberikan kebijakan yang ketat bagi semua produk impor pertanian tetapi juga memberikan jaminan sosial bagi petani dalam berproduksi pertanian. Kedua adalah pemerintah berani dalam melakukan Reforma Agraria, sebagai fondasi pertanian dalam penyediaan pangan juga sebagai penggerak utama pembangunan khususnya perekonomian perdesaan yang mampu mengentaskan kemiskinan di wilayah pedesaan.⁶. Yang pasti harus pemerintah lakukan adalah, mengkaji/mengoreksi ulang kebijakan-kebijakan pemerintah dalam perundingan bilateral dan multilateral yang selama ini lebih menguntungkan kaum kapitalis dan negara-negara yang secara politik dan ekonomi sangat kuat. Selama ini, keberdaulatan kita atas pangan, amat diragukan. Misalnya, untuk menentukan bibit yang dipakai saja pun pemerintah harus tunduk pada kebijakan negara lain. Gambaran paling nyata bahwa, hingga saat ini, untuk memenuhi kebutuhan akan kacang kedelai, kita harus mengimport sebesar 70 persen dari total kebutuhan.

Dengan demikian, kebutuhan kacang kedelai kita mau tidak mau harus bergantung pada negara lain.⁷ Melihat perkembangan situasi sosial yang semakin akut ini bahwa sudah saatnya kita menuntut pertanggung jawaban dari pemerintah, hal ini mengingat sejak empat tahun terakhir, bahwa peran pemerintah dalam menangani situasi rawan pangan nasional tak kunjung teratasi oleh pemerintah.⁸ Inilah situasi yang sangat nyata terjadi di tanah air dan tampaknya belum dimaknai oleh pemerintah sebagai urusan serius bangsa. Secara normatif, hidup sejahtera dan bebas dari kemiskinan adalah impian setiap warga negara. Namun, bagi rakyat Indonesia, agaknya semua itu masih sebuah mimpi yang sulit terwujud.

Pluralitas Sebagai Modal Sosial

2008-03-05T17:26:00.000+07:00

Front Perjuang Pemuda

Indonesia

atau FPPI lahir dari komunitas-komunitas aktivis yang plural. Bagi mereka, perbedaan merupakan modal sosial yang berharga untuk pengorganisiran masyarakat.

Yusran, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga asal Makassar, Sulawesi Selatan. Pria berkacamata yang hafal 30 juz Al-qur’an ini menghabiskan masa remaja dan sekolah menengahnya di pondok pesantren Tarbiyah Takalar. Setamat dari pesanten, dia memutuskan untuk berkuliah di Yogyakarta. Di kota ini, rupanya Yusran menjadi mahasiswa yang tak puas hanya dengan 3D (datang, duduk dan dengar). Sebagai santri yang punya minat besar pada kajian Al Qur’an, Yusran bergabung dengan Jam’iyyah al-Qurra’ wa al-Huffadz Al-Mizan, sebuah unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang concern pada kajian, hafalan, dan berbagai kegiatan seni Al Qur’an.

Kuliah, mengaji dan dan berdiskusi. Begitulah Yusran menjalani hari-harinya. Entah karena apa, Yusran lalu tertarik untuk membicarakan banyak hal, di luar topik-topik yang selama ini dia diskusikan. Mungkin karena factor bahan bacaan yang kian beragam, atau cara pandang atas realitas kehidupan yang mulai berkembang. Pria yang kini berambut gondrong ini mulai bergaul dengan teman yang beragam. Ia mulai terlibat dalam obrolan-obrolan tentang keberagamaan, kondisi social masyarakat hingga perpolitikan. Akhirnya Yusran merasa cocok untuk berproses dengan teman-temanya yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi atau lebih dikenal KMPD.

Sejak 1990-an awal, hampir semua aktivis di kota Gudeg mengenal komunitas mahasiswa ini. Di zaman Orde baru dulu, kelompok ini dikenal sebagai komunitas aktivis mahasiswa yang radikal. Advokasi masyarakat Kedung Ombo, demonstrasi penurunan Bupati Bantul Sri Roso yang masih keluarga Soeharto merupakan sebagain dari peristiwa sejarah yang membuat kelompok ini dikenal.

Sejak zaman dulu aktivis KMPD berusaha membangun komunikasi dengan komunitas-komunitas serupa di kampus lain, bahkan di luar kota. Kendati aktivis di kelompok ini sebagian berlatar belakang santri atau pendidikan pesantren, mereka tak pernah melihat perbedaan agama atau etnis dalam menjalin jaringan kerja dengan komunitas lain. Maka tak heran bila setelah reformasi 1998, mereka bersama seluruh jaringan organisasi gerakan mahasiswa yang telah terbangun sejak era 1990-an mampu membentuk Front Perjuangan Pemuda Indonesia atau FPPI.

Di kota Yogyakarta, komposisi basis kampus organisasi ini cukup plural. Lihat saja dari asal kampus mereka. UIN Sunan Kalijaga, Universitas Sanata Dharma, Atmajaya, Janabadra, UPN Veteran hingga UGM. Maka tak heran bila toleransi beragama bukan lagi isu yang relevan bagi mereka karena mereka tak merasa ada sekat antar teman yang berbeda agama.

Seluruh aktivis dari UIN Sunan Kalijaga pasti beragama Islam, dan hampir semua yang dari Universitas Sanata Dharma beragama Katholik. Mereka hidup dalam satu rumah kontrakan yang biasa mereka sebut base camp. “Saat adzan berkumandang diskusi harus dihentikan untuk memberi kesempatan sholat bagi yang Muslim. Begitu pula saat Sabtu sore atau Minggu pagi, banyak teman Muslim yang meminjamkan motor atau mengantar teman-teman Katholik dan Kristen ke gereja” Yusran bercerita.

Dari kampus Universitas ada Pangihutan Blasius Sihaloho atau biasa dipanggil Iyut. Mahasiswa asal Jambi ini lahir dan tumbuh dalam keluarga dan lingkungan Katholik. Iyut mengaku awalnya mengikuti LDK (latihan dasar kepemimpinan) yang diselenggarakan oleh BEM UJB. Lantas enam bulan kemudian baru mengkuti pelatihan kader SMPR (Sarekat Mahasiswa Peduli Rakyat), basis FPPI di kampusnya. Ketika ditanya kenapa tidak masuk organisasi mahasiswa yang berbasis keagamaan, ia mengaku karena latar belakang pemahaman agamanya yang cukup minim. Selain itu memang karena dinamika di Universitas Jana Badra, tempat ia kuliah, tidak didominasi oleh organisasi pergerakan yang berbasis keagamaan. Dan pada akhirnya dengan pilihan rasional, ia memilih FPPI sebagai organisasi pergerakannya. “Di dalamnya persekawanan cukup baik, ada solidaritas, dan cara pandang melihat situasi cukup akomodatif,” kesannya pertama kali terhadap FPPI.

Berbeda dengan Veronica Indrianingrum atau biasa dipangil Varo. Kesan pertama yang ia rasakan, FPPI adalah organisasi yang serius dan akomodatif. “Dari banyak organisasi yang sudah saya lihat dan ikuti, FPPI membuat saya ingin berbuat sesuatu. Intinya dari orientasi sertifikat menjadi “hidup rakyat…!” ungkapnya dengan penuh semangat. Soal perbedaan di dalamnya, Varo dengan tegas mengatakan sudah terbiasa dengan keberagaman. “Keluarga saya adalah keluarga katolik, tapi salah satu kakek saya muslim dan sebagian saudara juga ada yang Kristen. Jadi sudah terbiasa dengan keragaman,” imbuhnya.

Baik Yusran, Iyut maupun Varo tak memerlihatkan sekat bergaul sama sekali. “Kami sudah terbiasa tinggal dalam satu rumah kontrakan bersama teman-teman yang berbeda agama,” kata mereka. Mereka bersepakat bahwa perbedaan dan keragaman, baik agama atau ras, merupakan suatu keharusan di muka bumi ini. Namun bukan penghalang untuk membangun cita-cita bersama.

Aditya Rahman, ketua FPPI pimpinan Kota Yogyakarta, sangat bangga dengan pluralitas kader yang ada. Menurutnya, sejauh ini tidak pernah ada pertentangan sekalipun. Bisa saling memahami, berkomunikasi dengan baik dan menghormati perbedaan yang ada. Ia juga mencontohkan ketika lebaran atau natal, banyak pengurus organisasi yang minta libur dan organisasi mengizinkan. “Kalau rapat yang mau sholat diizinkan sholat dan yang mau ke gereja diizinkan ke gereja,” jelasnya.

Bagi kader FPPI, perbedaan kepercayaan bukan persoalan yang harus diperdebatkan bahkan dipermasalahkan sebab pada intinya kepercayaan bersifat personal, hubungan hamba dengan Tuhannya. Beda agama bukan berarti beda prinsip dalam bermasyarakat dan cita-cita pembebasan nasional menuju demokrasi kerakyatan.

Ketika ditanya tentang komentar orang lain atas aktifitas mereka, beragam jawaban bermunculan. Varo mengatakan bahwa keluarga dan teman-temanya mendukung tetapi dalam taraf memberikan semangat secara moral saja. Sedangkan beberapa dosen ada sebagian yang kritis dan concern juga dengan masalah-masalah kerakyatan tetapi di kampus seperti Sanata Darma mereka lebih memilih moderat karena sudah masuk dalam lingkungan sistem. “Yang lain lebih menyuruh saya study orented daripada social orented, padahal udah jelas motto Sanata Darma itu adalah memadukan keunggulan akademis dan nilai-nilai humanistik,” ceritanya panjang lebar.

Tak beda jauh dengan cerita Pangihutan Blasius Sihaloho, cowok kelahiran Jambi ini sepenuhnya mendapat dukungan dari orang-orang di sekitarnya, mulai dari keluarga, dosen, teman dan saudara. “Teman-teman men-support, baik dari LKM atau Permahi (Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia). Orang tua juga mendukung dengan catatan menyelesaikan dan mendahulukan studi,” tutur Iyut dengan tersenyum.

Beda halnya dengan Yusron, kader FPPI yang sempat kuliah satu semester di UMI Makassar ini. Ia dengan susah payah meyakinkan keluarga dan orang-orang terdekatnya agar mau memahami sikap dan pilihannya. “Bapak saya NU, ibu saya Muhammadiyah dan saya sendiri bertekad memilih untuk keluar dari mainstream politik aliran tersebut,” ceritanya.

Pluralitas sebagai Modal Sosial

FPPI sendiri dideklarasikan di Jakarta tahun 2000 silam. Organisasi ini lebih memilih menggunakan terma pemuda supaya lebih memperluas keanggotaan. Namun sebagian besar kader atau anggotanya memang mahasiswa perguruan tinggi. Menurut Aditya Rahman, organisasi ini telah memiliki cabang atau pimpinan kota hampir di seluruh propinsi, termasuk Yogyakarta. Dari database FPPI Yogyakarta, jumlah kader FPPI Jogja kurang lebih 200 orang yang terdiri dari 60% beragama Islam, 35% beragama katolik, dan 5% dari selain Islam dan Katholik. Terdiri dari beberapa etnis serperti Jawa, Sunda, Madura, Lombok, Kalimantan, Batak, Irian, Sulawesi, Sumatra dan lain sebagainya. “Kalau di kongres kemarin yang hadir cuma 105, tetapi yang tidak hadir lebih banyak. Terdiri dari bermacam kampus seperti UIN, UMY, USD, UAJY, UJB, UPN, UTY, UGM, UNY, dan kampus-kampus lain,” terang Adit. Di samping basis kampus, FPPI Yogyakarta juga mempunyai kader yang berlatar belakang buruh, petani dan pedagang kaki lima berkat proses advokasi dan pengorganisiran yang telah lama dilakukan.

Untuk mengelola keberagaman ini, tambah Adit, harus disiasati dengan persekawanan atau pendekatan kultural, bukan pendekatan formal yang dikedepankan. “Sebenarnya bukan mengelola tetapi mengikuti alur saja karena itu sensitif dan personal,” jelas mahasiswa Universitas Sanata Dharma ini.

Menurut Adit, potensi organisasi ini terletak pada diri seorang kader untuk mengelola potensi diri sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Dari potensi yang dimiliki setiap kader, kelak akan terbangun sinergi social yang sangat kaya karena mereka berasal dari lingkungan keagamaan dan social yang beragam. Bagi kami, terang Adit, pluralitas merupakan potensi berharga yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pengorganisasian social masyarakat yang memang plural. Dengan kohesi social yang kuat, baru dimungkinkan untuk membangun cita-cita dan kerja bersama.

Lebih lanjut, Adit mengatakan, bahwa selain mendidik dan mengembangkan potensi kepemimpinan kader, FPPI secara organisasi juga menjadi fasilitator untuk melakukan kerja-kerjka riil di masyarakat, seperti advokasi kebijakan, pendampingan, dan pendidikan kader.

Selain kegiatan di atas, FPPI juga kerap membangun komunikasi pemuda lintas etnis, agama, dan ormas-ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah. “Setiap tahun kita selalu melakukan buka puasa bersama, kita juga pernah menyelenggarakan kursus politik bagi teman-teman paroki Katholik,” kata Adit.

Organisasi kepemudaan ini lahir dengan menyebut “Nasional Demokrasi Kerakyatan” sebagai ideologinya. Dengan ideologi tersebut, mereka mampu mengelola pluralitas yang ada demi cita-cita nasional yang lebih akomodatif terhadap keragaman. Tak ayal bila kader FPPI tampak merasa nyaman dengan perbedaan yang ada. Bagi mereka, berbeda kepercayaan bukan berarti berbeda cita-cita.

Ditulis oleh: M. Falikul Isbah

Reportase oleh: Ficky Ubaidillah dan Abdul Aziz

Aroma Derita Warga dan Komitmen Pemerintah

2008-03-04T14:29:00.001+07:00

Peraturan dan perundangan-undangan Indonesia secara jelas menyatakan bahwa penguasaan tanah diatur oleh negara dan pemanfaatan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan pengusaha.

Telah satu minggu Oman ditempatkan di penjara Polres Palabuan Ratu. Jumat malam 23 Februari 2007, Oman ditangkap dan langsung ditahan kepolisian, dengan alasan telah memasuki dan menggunakan lahan perkebunan Tugu Cimenteng Sukabumi, tanpa ijin. Keesokan harinya, Imas, sang istri baru mengetahui keberadaan suaminya. Imas tidak menangis, meski hatinya sedih. Sesungguhnya, ia merasa sangat takut. Tidak terbiasa dengan keadaannya kini. Tanpa suaminya—dalam hari-harinya. “ Saya nanya, kata orang-orang dia di rumah komandan,” papar Imas. Kedua anaknya belum mengetahui apa yang sedang terjadi. Satu minggu pula Imas tidak memasak makanan. Sawahnya dibiarkan terlantar. Rumahpun enggan dibersihkan. Semangatnya hilang, kerapuhannya datang. “ Ya gimana, kita istri masak ama bebenah buat nyenengin suami, biar suami betah di rumah. Gara-gara ini, saya jadi malas ngapa-ngapain. Makan saja nggak nafsu.” Kedua anaknya bergantian diurus para tetangga, sering juga mertuanya. Kedua orangtua Oman tinggal tak jauh dari kediaman mereka. Angga si sulung, beberapa kali menanyakan keberadaan bapaknya. Imas hanya dapat memberikan kebohongan yang sama, sebelum ia mengetahui keberadaan suaminya. Setelah penangkapan, beredar desas-desus penangkapan lanjutan. Kali ini ditujukan pada kaum perempuan dan anak-anak. Istri dan keluarga “pembangkang”. Ketakutan Imas bertambah. Atas prakarsa warga, ia diungsikan ke kediaman Komandan.

“Komandan”, alias Taufik selama ini menjadi tumpuan masyarakat dalam menghadapi masalah sengketa tanah mereka. Berbekal pengetahuan akademik, Taufik yang pernah mengenyam pendidikan Sejarah sejak tahun 1990 di Universitas Indonesia dengan sukarela membantu warga. Ia menikah, memiliki anak dan menetap di sana. “ Lebih enak tinggal di desa. Di Jakarta semuanya mahal, yang murah cuma satu, harga diri,” ujarnya berkelakar. Jalur ekstraparlemen pernah ditempuhnya, perlawanan dari jalanan. Ini tidak cukup. Berbekal kepercayaan warga, Taufik yang kini sedang menunggu kelahiran anaknya yang kedua maju dalam kontestasi pemilihan kepala desa. Ia terpilih, dan pada tahun ini pula, ia akan dilantik sebagai lurah desa Bojong Haur, Sukabumi.

Penangkapan

Iptu. Enan Supena. SH. Bripka. Cahya. Spd. Bripda. Anthonius. Amd. Briptu. Omon Sutisna Spd. Bripda. Ali Indriawan—berbekal surat perintah penangkapan dengan nomor : Sp.Kap/40/II/2007/Reskrim datang ke kampung Cibunut, Babakan Baru (BBR). Bersama mereka, Kanon yang juga warga setempat, merangkap keamanan perkebunan menjadi pemandu—penangkapan tetangganya. Tanpa perlawanan berarti, Oman ditangkap. Sebelumnya, ancaman dan teror dialami. Penangkapan dan penahanan ini bukanlah kali pertama dialami Oman. Tahun 2004, ia mendekam di prodeo selama duapuluhtujuh hari. Surat penangkapan menginstruksikan untuk membawa serta Sohibin, Kosasih, dan Hidayatulloh. Ketiganya lari ke hutan. Bersembunyi di sana. Sohibin dan Kosasih serta bapak Oman, meneruskan perjalanan ke Jakarta. Menembus hutan, melewati bukit. Berharap derita yang dialaminya akan dibantu oleh “orang-orang pintar” di Jakarta. Usahanya tidak sia-sia. Gerak Lawan, Gerakan Rakyat Lawan Nekolim dengan segera berangkat ke sana.

Rombongan berangkat menggunakan dua kendaraan. Ada tujuh belas orang, termasuk Kosasih. Dari Jakarta, rombongan langsung menuju Polres Palabuan Ratu, tempat Oman ditahan. Setiba di sana, polisi piket menjelaskan bahwa Kapolres sedang tidak ditempat. Begitu juga Wakapolres, petugas penyidik dan Iptu. Enan Supena SH, petugas berwenang yang menangkap dan menahan Oman. Iptu. Budhi, selaku petugas piket mengantarkan rombongan membesuk Oman. Pembicaraan diawasi, pengambilan gambar dilarang. Oman menyerahkan kuasa hukumnya pada pengacara dari PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia). “ Ini merupakan tindakan waspada hukum, jika kasus saudara Oman ditindak lanjuti hingga pengadilan.” Ujar Janses, koordinator tim pengacara. Bersamanya Manahar dan Benny, masing-masing pengacara PBHI.

Setelah dari polres, rombongan Gerak Lawan bergerak ke kecamatan Lengkong. Sebelumnya, kami mampir di kediaman “komandan”, mendiskusikan kronologi dan langkah-langkah yang akan ditempuh selanjutnya. Pukul sembilan malam, rintik gerimis dan lantunan suara alam malam menyertai kami ke kediaman camat Lengkong. Tak sungkan, ia mengajak kami ke kantornya. Pertemuan merekomendasikan camat untuk meninjau ulang kasus sengketa tanah yang dialami warganya. Rapat Muspika akan segera digelar, sehubungan dengan kasus ini. Tugas pertama dalam satu bulan jabatan barunya sebagai camat Lengkong.

Dusun BBR

Kampung Cibunut, desa Cilangkap, kecamatan Lengkong kabupaten Sukabumi. Dusun Babakan Baru, dihuni 20 kepala keluarga. Ada dua puluh rumah hunian, dan satu Musholla, yang kesemuanya berbentuk rumah panggung. “ Kita sih pengennya permanen, tapi kan dilarang.” Ujar Kosasih, menjelaskan mengenai model rumah panggung yang dihuni warga. Memerlukan waktu sekitar tiga jam dengan berjalan kaki menuju dusun BBR. “ Bisa cepat, lewat jalan pintas. Kira-kira satu setengah jam-lah nyampe.” Untuk memasuki wilayah ini, tersedia ojek. Bebatuan kasar, jalan tanah menyempit. Hujan yang datang merupakan tantangan tersendiri bagi orang yang hendak menyambangi dusun yang terletak di balik bukit perkebunan teh. Penumpang ojek tidak selama perjalanan dapat duduk di atas jok motor. Jika dirasa sulit, supir ojek akan meminta penumpangnya untuk turun dan berjalan kaki. “ Demi keselamatan,” ujar supir ojek. Bersama kami, seorang yang pernah aktif menjadi penggemar alam. Berbekal petunjuk via sms, dia berada di depan, menunjuk jalan.

Bermula pada bencana tanah longsor yang terjadi tahun 1999, di Kecamatan Lengkong, Sukabumi. Kosasih, kepala dusun Cijeruk, desa Cilangkap dan tokoh masyarakat lainnya, meminta agar sebanyak 150 KK direlokasi. Dibuatlah kesepakatan antara, Muspika (musyawarah pimpinan kecamatan) Lengkong, Kadus Cilangkap, masyarakat dan pihak perkebunan Tugu Cimenteng—agar warga yang rumahnya terancam longsor direlokasi.

Perkebunan Tugu Cimenteng, PT. J.A. Wattie, mendapatkan HGU (Hak Guna Usaha) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.44/HGU/BPN/1998. Tanah seluas ± 1.893,7160 Ha diberikan HGU dengan komoditi teh kepada PT.J.A Wattie yang akan berakhir haknya pada 31 Desember 2023.

Hingga tahun 2001, terdapat 12 KK yang telah direlokasi, jauh dari permohonan warga dan hasil inventarisir yang telah disepakati. Masing-masing KK yang telah direlokasi mendapatkan tanah dari PT. J.A. Wattie, perkebunan Tugu Cimenteng sebesar 200m2, dengan status pinjam pakai. Warga yang direlokasi, membersihkan sendiri tanah yang kelak akan digunakannya. “ Dulu mah ini alang-alang. Kita bersihin sendiri. Namanya tanah di bukit.” Ujar Kosasih. Alang-alang tinggi, perkebunan yang tidak terawat, pucuk-pucuk daun teh tidak dipetik. Masuk ke tengah areal perkebunan, tampak pohon-pohon karet yang berusia muda. “ Setelah tanah kita bersihin, perkebunan nanam karet. Mereka bilang, tanah yang kita bikin rumah juga akan ditanam karet.” Di atas kerta ijin HGU adalah penanaman teh. Di lapangan, areal perkebunan ditanami karet. Inilah yang menjadi alasan pengusiran warga. Perkebunan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pembersihan lahan.

Pihak perkebunan keras berusaha mengusir warga. Teror senantiasa datang. Mereka ketakutan. Warga tidak mau pergi. Mereka tetap berupaya untuk mempertahankan rumahnya. Pinjam pakai yang disepakati atas tanah yang digunakan warga tidaklah gratis. Setiap panen, mereka wajib menyetorkan parabon sawah (hasil panen) pada pihak perkebunan. Parabon sawah yang disetorkan, disesuaikan dengan luas tanah yang mereka gunakan. Umumnya, mereka bertanam padi, kacang tanah, jagung dan ubi kayu. “ Warga memang harus mempertahankan tanahnya. Kemana lagi mereka akan tinggal dan mencari nafkah.”

Kekerasan Pada Petani

Adalah Engkos Kosasih. Mantan kepala dusun Cijeruk, desa Cilangkap. Sejak tahun 1980 ia telah dipercaya masyarakat untuk memimpin dusun. Atas prakarsanya pula warga mendapatkan relokasi atas tempat tinggal yang terancam longsor. Semasa menjabat sebagai kepala dusun di BBR, melanjutkan amanah setelah hijrah dari Cijeruk—ialah yang paling sering diintimidasi, oleh perkebunan dan kepolisian. “ Tahun 2004, saya diundang ke kecamatan, untuk membicarakan hal ini. Belum sampai di kecamatan saya dihadang pasukan Brimob. Saya ketakutan. Sama mereka saya disuruh tandatangan surat.” Kosasih menceritakan kejadian yang pernah dialaminya. Ia diminta secara paksa untuk menandatangani surat, yang berisi tuntutan agar tidak lagi menghasut warga dan tidak lagi muncul di masyarakat. Ia sangat tahu, ancaman yang akan didapatkan jika tidak menendatangani surat yang disodorkan Brimob. Pasukan Brimob juga pernah menyerbu masuk ke dusun BBR. Memeriksa rumah-rumah, mencari dan menangkap para lelaki, serta mengejar untuk menahan kelompok yang membantu masyarakat untuk mempertahankan tanahnya. “ Kita lari dan bersembunyi ke hutan.” Kata Hidayatulloh. Lari dan bersembunyi ke hutan, merupakan pilihan yang diambil oleh sebagian besar warga untuk menghindari teror dan kekerasan yang dialami oleh mereka. Budaya perlawanan sangat jarang dalam masyarakat Sunda. Mereka memilih menyingkir. Pendidikan yang relatif rendah, serta budaya cinta damai menjadi latar belakang yang menjelaskan pilihan tersebut. Lelah terus-menerus diteror, Kosasih dan beberapa warga mencari bantuan lain.

Di sana, rombongan Gerak Lawan, dipertemukan dengan masyarakat yang tersebar di beberapa lokasi dusun. Anak-anak, orang tua dan para istri. Tidak tampak wajah-wajah pemuda dalam pertemuan yang di gelar di halaman rumah Kosasih. “ Anak mudanya pada di kota. Kerja konveksi, pembantu rumah tangga. Kalau Lebaran nanti baru pulang.”

Hidayat, pun kembali dari persembunyiannya di hutan. Kegiatan pengajian yang dipimpinnya belum dapat dilaksanakan segera, setelah terhenti akibat kaburnya Hidayat, menghindar dari upaya penangkapan aparat. Kejar-kejaran warga dengan aparat, teror yang diterima warga menyebabkan terhentinya kerja masyarakat. Sawah tidak terawat, sebagian dari mereka memilih bersembunyi.

Reforma Agraria

Sebagai upaya penyelesaian konflik agraria, dan upaya mengatasi ketimpangan penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan struktur agraria, pemerintah Indonesia saat ini menyelenggarakan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Sebanyak 8,15 juta hektar tanah akan akan di re-distribusi kepada petani. Program yang dipimpin langsung oleh Presiden melalui kepala Badan Pertanahan Nasional, sejatinya akan mengurangi angka kemiskinan masyarakat Indonesia.

Pemerintah telah menyatakan komitmennya untuk menjadikan agenda pembaruan agraria sebagai bagian dari visi, misi dan program pemerintahan. Pelaksanaan agenda ini diletakkan dalam dua kerangka program pembangunan nasional, yaitu sebagai bagian dari agenda “perbaikan dan penciptaan kesempatan kerja” dan “revitalisasi pertanian dan aktivitas pedesaan”. Sesuai Perpres 10 Tahun 2006, pelaksanaan agenda ini juga menjadi mandat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Agenda ini, bersama dengan pengkajian dan penanganan konflik agraria, merupakan bagian dari 21 fungsi BPN RI dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

Pada tataran kebijakan, titik tolak bagi pelaksanaan agenda ini juga telah ditunjukkan oleh komitmen pemerintah yang dinyatakan Presiden SBY beberapa waktu lalu untuk mengalokasikan sejumlah lahan sebagai obyek pelaksanaan pembaruan agraria. Hal ini akan dilaksanakan dalam sebuah kerangka terpadu Program Pembaruan Agraria Nasional (disingkat PPAN). Kerangka terpadu PPAN ini mengandung pengertian bahwa agenda pembaruan agraria harus dijalankan dengan kandungan dua aspek sekaligus. Selain merupakan upaya struktural untuk menjamin hak rakyat atas sumber-sumber agraria (baca: asset reform), ia juga mesti diikuti program-program pendukungnya yang membuat aset tadi akan berkembang produktif, seperti dukungan teknologi, pendidikan, pembiayaan, infrastruktur, pasar, kebijakan ( access reform).

Dengan kedua aspek ini, maka pelaksanaan pembaruan agraria secara langsung akan berkontribusi kepada penyelesaian konflik agraria, penciptaan sumber-sumber baru kesejahteraaan rakyat, penyediaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan. Tetapi lebih dari itu, dengan berkembangnya aktivitas perekonomian pertanian di pedesaan. Dengan demikian, pelaksanaan pembaruan agraria memiliki landasan yang kuat bukan saja dari sudut politik dan hukum, tetapi juga secara sosial dan ekonomi.

Seiring dengan komitmen pemerintah ini, hal yang kemudian harus dilakukan adalah menggalang kebersamaan dan kesatupaduan langkah di antara semua komponen bangsa secara umum, dan khususnya mereka yang bergerak di bidang agraria. Kebersamaan dan kesatupaduan langkah ini penting untuk menjamin agar pelaksanaan PPAN ini dapat berlangsung secara sinergis, terkelola, dan terarah sehingga berhasil mencapai tujuannya untuk menjamin akses rakyat pada sumber-sumber agraria, mendorong perekonomian nasional, dan melahirkan kemakmuran bangsa secara keseluruhan.

” Udah miskin, dianiaya pula,” keluh Imas. Imas berupaya tetap tabah. Ia yakin, yang dialami suaminya adalah konsekuensi perjuangan yang juga menimpa banyak orang, sehubungan dengan konflik tanah yang dialami masyarakat. Di luar itu, ia tidak memahami pertarungan besar antara kekuatan koorporasi-koorporasi dengan masyarakat miskin. Akankah negara dan penyelanggara negara dapat melindungi warga negaranya ?

Bendera Setengah Tiang: Tanpa Makna

2008-02-01T09:08:00.000+07:00

Oleh. Sahat Tarida

Merah putih, kain kenangan yang pada awalnya jahitan tangan seorang perempuan. Dua warna yang disiapkan, kaum muda Indonesia, yang tergesa-gesa—ingin MERDEKA.

Saat ini, beberapa hari mangkat Soeharto, rakyat demam memasang bendera setengah tiang di halaman. Rumah, kantor, sekolah. Sakit yang ditularkan oleh Susilo Bambang Yudoyono—adik kelas si mangkat dalam kemiliteran. Saat ini, SBY adalah presiden Indonesia. Sikap reaksionernya mengumumkan hari berkabung nasional, kibarkan bendera setengah tiang—dan meminta Soeharto untuk dimaafkan. Memaafkan—bukanlah soal sulit.

Matinya, tanggal 27 Januari lalu. menurut hitungan Jawa 2 + 7 = 9. Tepat angka favorit si mati. Hingga nafasnya tak ada, rakyat masih bersuara—menuntut keadilan, dari ketidakadilan, penderitaan dan penindasan yang dilakukannya selama ini. Bagaimanapun, dia seorang Jawa yang menisbikan dirinya bak raja dalam kepemimpinan republik Indonesia. Sebelumnya, Soekarno berkehendak menjadi raja. Ia menggagas dan memaksakan Demokrasi Terpimpin, yang kemudian membangkitkan sentimen ras, hingga memunculkan perpecahan. Indonesia dalam Indonesia.

Soeharto, pada tahun 1983 ia diangkat sebagai Bapak Pembangunan. Lima belas tahun setelah MPRS mengukuhkan dirinya sebagai presiden. Tap MPR No.V menegaskan ini. Ilusi keberhasilan yang diukur melalui evaluasi per lima tahun menjadi anggapan umum, bahwa republik baik-baik saja. Minimal, rakyat tidak kelaparan, meski berkubang kebodohan dan kemiskinan.

Surat Perintah Sebelas Maret. Surat sakti yang tak pernah terbukti sebagai naskah asli hingga kini. Menjadi legitimasinya untuk bertindak sebagai dan atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Panglima Besar Revolusi. Saat itu, tindakan pengamanan dan stabilisasi dilakukan dengan membubarkan Partai Komunis Indonesia. Membunuhi orang-orang tidak berdosa yang menterjemahkan kemerdekaannya dengan kehidupan sama rata sama rasa.

32 tahun ia berkuasa. Selama itulah ia menjadi raja. Berbicara sama dengan kritik. Bergerak sama dengan subversip. Semua demi stabilitas negara. Hingga pada akhirnya, perjuangan yang telah lama dimulai sejak awal kediktatoran ala militer yang menjadi pandu negeri mampu menunjukkan titik terangnya. Mei 1998 adalah pelajaran. Sayangnya, hanya sebatas reformasi. Perubahan tidak terasa, bahkan kehidupan kian merana. Soeharto, sedemikian kuat. Ini ditunjukkan dengan tidak adanya itikad dari rezim yang telah berganti untuk menciptakan keadilan—hukum dan sosial.

Diusianya yang ke 87, ia mati. Meninggalkan untaian kisah gagah yang dipaparkan kolega dan kroninya. Kita bisa menyaksikan miniatur Indonesia, yang pembangunannya kala itu menuai kontroversi. Lahan pemukiman dan anggaran negara yang harus dikorbankan. Demi cintanya pada sang istri. Siti Hartinah, seorang putri wedana yang dinikahinya pada Desember 1947. Kita juga masih mendengar kisah, kemarahan yang berbaur dengan kesedihan dari keluarga korban yang dihilangkan secara paksa. Setiap Kamis sore, kerabat korban pelanggaran HAM berdiri di bawah payung hitam menghadap muka Istana negara. Tuntutan mereka masih sama—keadilan. Keadilan yang begitu susah didapatkan.

Pada kematiannya, SBY begitu reaksioner memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang selama tujuh hari. Hal yang tidak bisa diterima begitu saja. Begitu juga permintaan untuk memaafkan Soeharto, tanpa berani menjelaskan kesalahan yang telah dilakukan.

Saat ini, harga beras dan kebutuhan pokok yang begitu mencekik. Akses pendidikan dan kesehatan yang begitu sulit. Kita kibarkan merah putih di muka rumah, untuk mengenangkan Soeharto. Yang entah bagaimana keadaannya di kerajaan barunya. Yang pasti, lembaran bunga terus terganti, dan nisan pualam begitu menyilaukan. Banjir, kebakaran hutan, kelaparan dan kemiskinan kontras dengan keindahan Astana Giri Bangun. Bendera setengah tiang menjadi tanpa makna.

Pak Harto Setengah Tiang Vs kita Setengah Sinting?

2008-02-01T09:06:00.000+07:00

Oleh. Lodzi
(Catatan sekenanya 'menonton' upacara meninggalnya Sang Smiling General)

Sodara sodara sebangsa dan setanah air.

Bukannya saya ini orangnya tegaan. sebagai seorang yg sadar budaya saya juga mengerti pepatah Jawa yang cukup terkenal "tega lorone ora tega patine".

saya juga setuju bahwa pak harto juga punya andil besar dlm proses konsolidasi ekonomi kebangsaan. ini yg kadang bikin salah paham. pasca reformasi ternyata keadaan memburuk...dgn sderhana rakyat kita trus bilang, "aduh mendingan dulu deh kalo gini jadinya...smua serba mahal, srba sulit, malah gak karu karuan".

loh sbentar, jangan salahkan rakyat kalo mreka bilang gitu...keterpurukan kesadaran politik mreka terhambat juga gara gara pak harto, jangan salah. '98 smua teriak...gak teriak reformasi brarti ktinggalan, dus, musuh! smua bilang anti orba, emoh kalo dibilang orba, nyrempetpun ogah. pokoknya reformis..terus stelah itu rebutan macem macem, dari meja, kursi, taplak, lap, kemucing... Eh baru kemarin Sang Smiling General meninggal...sudah muncul drama heboh kayak gini...

Sbentar, bukannya saya ini tega loh ya... Orang mati itu urusan dia dan Tuhan. urusan dia dan manusia..ya urusan kita-hablun minan nas. lah pak Harto itu pernah kita cacimaki karena dianggap bersalah. celakanya seluruh proses hukum mandek. lantas gara gara bliau sakit trus meninggal tiba tiba kita jadi berpaling dari kebenaran yang baru saja kita teriak2kan...lo kok bisa?

bukan masalah tega ato nggak tega. soal memaafkan, ya udah kita maafkan. yang gak mau memaafkan ya biarin urusan sendiri2, jangan maksa orang memaafkan dong. gimana kalo kayak gini lantas jadinya...pak jendral besar mati, dosa2nya blum terungkap scara hukum. citranya masih ngambang, kekuatannya masih 50-50, eh ujuk2 sampean nangis nang tipi, demo bawa lilin sambil nyanyi gugur bunga, terus ngerek bndera setengah tiang....maksud sampean itu apa?!

Jadi sodara sodara sebangsa dan setanah air. saya itu ngenes loh, td pagi saya dan kawan2 mau berangkat ke Sukabumi untuk ketemu petani dan pengusaha yg sedang brtikai royokan tanah. warga dikalahkan dan setelah kita libatkan Komnas Ham, ada gnti rugi 7 juta per orang, itu buat rumah dan lahan pertanian, gimana mbaginya coba? kami yang mustinya ngerek bndera setengah tiang karena kasus kayak gini gak cuman satu dua, dan itu timbul dari mentalitas sistemik birokrasi politik bntukan Suharto. Di hari yg sama pagi ini mungkin mbak Tutut dan smua orang pada sibuk, termasuk anda mungkin. saya melintas Jalan diponegoro Menteng udah mulai disisir jalannya...

Nah kalo gini bukan brarti saya tega loh ya,...tapi coba anda tanya hal sederhana saja, ato menjawab? bukankah tivi yang bikin kipas2 berlebihan itu, pencitraan kayak over proporsi..ada apa? kok tiba tiba dia berbalik jadi pahlawan lagi? ingat bagaimana Soeharto memperlakukan Soekarno hingga Si Bung itu mati? jangan tanya jasa deh...

sekarang saya mau forward SMS teman saya pagi tadi: "kita beritakan kpada seluruh rakyat dan bangsa yg masih peduli pada nilai2 demokrasi: TOLAK PENGIBARAN BENDERA SETENGAH TIANG sebagai protes sipil atas belum terbayarnya hutang2 dosa politik Soeharto slama 32 tahun. Semua TV saat ini mengabarkan kebohongan!"

gitu bunyinya...
terserah kalo sodara jg mau forward..hanya saya sarankan anda baca naskah kuno Baghatvagita, anda akan ngerti maksud bersikap obyektip layaknya ksatria.

Lahan Kota: Cerita Masyarakat Tanpa Lahan

2008-02-01T09:00:00.000+07:00

Oleh. Sahat Tarida

Sudah tahun 2008. Dan kita masih di kota yang mengenaskan. Menyedihkan. Kita, masyarakat tanpa tanah. Bersama mereka yang tak pernah berhenti mendorong gerobak, memungut sisa-sisa. Bersama mereka, yang mengepak barang setiap harinya. Menyapu jalan raya, dan kembali ke bawah saluran air.

Warga Gasong, yang bermukim di Kelurahan Menteng Atas, Kuningan. Di belakang Pasar Festival, warga membayar pajak tanah dan retribusi daerah. Mereka membayar pada negara, untuk tempat tinggal yang menjadi haknya. Tapi mereka harus menyingkir—dipaksa minggir. Untuk pembangunan Bakrie Tower, perusahaan milik Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Perusahaan yang hanya menanamkan kemarahan dan kebencian masyarakat Lapindo Jawa Timur—dan solidaritas Indonesia.

Kita menghadapi masalah pelik mengenai tanah. Kita dihadapkan pada ketimpangan akses tanah, masyarakat miskin jelas berada pada posisi yang sulit mengakses tanah. Selain itu, kebijakan perundang-undangan yang saling bertentangan sama sekali tidak membantu penyelesaian masalah yang terjadi. Kota, ibukota. Tempat apa ini. memberi mimpi-mimpi, dan kenyataan yang menyesakkan.

Trend PHK massal yang terjadi satu dasawarsa ini, mendorong kreatifitas warga untuk membantu negara menciptakan lapangan pekerjaan. Mereka memanfaatkan lahan untuk kelanjutan hidup. Yang terjadi, pembakaran dan penggusuran paksa semena-mena akibat usaha warga mempertahankan haknya. Pemberantasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan hidup sepertinya akan digaungkan kembali oleh gerilyawan parlementer, mengulang janji manis senior. Yang tentunya dibumbui dengan sekian derita warga. Nasib kita diperdagangkan

Revitalisasi pertanian, yang menjadi landasan kebijakan pengurangan jumlah kemiskinan—di negara berbasis agraria, sama artinya dengan revitalisasi tanah perkotaan. Pembangunan ramah lingkungan, dan berkeadilan. Ini tidak terjadi. Di ibukota, tanah didominasi oleh bentangan aspal jalan raya, pancang beton dan lapis semen gedung-gedung, dan berjamurnya bangunan perbelanjaan metropolitan. Semua bukan milik kita.

Setiap hari kerja, warga datang dan kembali pulang ke kota penyangga. Mereka bermukim. Tinggalah pekerja sektor informal, bersama sisa-sisa buangan gas kendaraan, yang begitu sesaknya. Mereka mendorong gerobak, dari satu tempat ke tempat lainnya. Memunguti buangan, untuk menyambung kehidupan. Mereka yang terus berlari menghindar kejaran dan pentungan tramtib. Mereka tidak memiliki lahan untuk bermukim, berproduksi, apalagi sebagai tanah sebagai aset. Matipun kita tidak berani.

Redistribusi lahan perkotaan
Redistribusi lahan perkotaan, mutlak dilakukan. Tidak akan ada yang bisa menghentikan laju urbanisasi, jika tata lahan di pedesaan tidak dilakukan. Petani kita jauh tertinggal dalam pengetahuan dan pemanfaatan teknologi pertanian, tapi juga dibebani dengan ketidakpastian hukum untuk bekerja. Mereka tidak dapat berproduksi, minimnya lahan dibarengi dengan mahalnya ongkos produksi. Perubahan iklim menambah deret masalah pencapaian hasil produksi pertanian.

Dan, tidak akan ada yang dapat menghapuskan kemiskinan, jika tidak ada itikad untuk memperbaiki ketimpangan struktur kepemilikan tanah. Redistribusi lahan, baiknya bukan hanya relokasi pemukiman warga, sebagai ganti penggunaan lahan untuk pembangunan umum. Redistribusi lahan perkotaan adalah bagaimana pembangunan kota sinergi dengan pengembangan masyarakat, secara ekonomi, sosial dan budaya. Kita menggunakan tanah, terlahir, hidup, bekerja dan kembali pada tanah. Kita membutuhkan tanah, dan tanah menginginkan kita. Untuk digunakan secara manusiawi.

Redistribusi lahan, bisa kita awali dengan berapa jumlah bangunan pusat perbelanjaan, dan berapa keluarga yang tidak punya rumah. Mari berhitung.

Aku Mengonsumsi Maka Aku Ada

2008-01-18T22:21:00.000+07:00

“Runtuhlah kekuatan teologis, berjayalah kekuatan teleonomis” Jean Baudrillard

Kolonialisme masih hidup. Namun bukan dalam wujud fisik. Kolonialisme yang dimaksud adalah kolonialisme dalam bentuk tanda. Keseharian hidup kita, terutama yang tanggal di perkotaan, setiap detiknya tidak akan pernah lepas dari jeratan ‘shock terapi’ billboard-billboard, pamflet-pamflet, dan iklan konsumerisme. Slogan-slogan ‘licik’ dengan wajah dan kata-kata yang manis, persuasif, dan penuh gairah terus ditayangkan terkhusus melalui media. Untuk itu siapa pun tak akan menyadari bahwa dirinya sedang terhegemoni, terjajah oleh tanda dan citra yang menawarkan kebebasan, kenikmatan, dan kebahagiaan hidup, yang tentu saja fetish dan semu.

Begitu juga dalam ikonografi (penandaan) yang dibuat oleh para penguasa, khususnya penguasa ekonomi, di dalamnya terkandung nilai-nilai yang direkayasa dan dipaksakan. Kita tidak bisa menentukan dan mengidentifikasi sendiri nilai-nilai yang berkenaan dengan istilah ‘bagus’, ‘modern’, ‘keren’, ‘canggih’, ‘maju’, ‘berperadaban’, dan lain sebagainya berdasarkan versi kita sendiri. Sebab canon-canon indokstrinisasi dan propaganda adalah hak mereka, produksi adalah hak mereka, sementara kita hanya cukup diberikan peran sebagai konsumen pasif.

Barthes mewartakan inilah era postmodernisme. Sebuah zaman yang mengagungkan budaya massa. Indikasinya; konsumsi mengalahkan produksi, nilai-tanda mengalahkan nilai-guna dan nilai-tukar, penampilan menjadi tujuan, tuntutan mengejar keuntungan adalah satu-satunya pegangan. Era postmodern, yang didalamnya terdapat budaya massa, adalah kurun sejarah yang memuja bentuk dan penampakan ketimbang kedalaman, kenikmatan ketimbang kekhusukan, serta mengejar keuntungan ketimbang kemanfaatan. Televisi, iklan, shopping mall, video game, kursus kecantikan, cat rambut, operasi plastik, sampai senam seks adalah sederet ikon gaya hidup dan kosakata baru budaya massa.

Mengutip Jean Budrillard, sejarah budaya massa dapat dilacak semenjak era "Roti dan Sirkus" dalam masa kekaisaran Romawi. Budaya massa pada saat itu muncul dalam bentuk pelbagai permainan, olahraga dan pesta rakyat yang diselenggarakan setiap tahun untuk seluruh penduduk Roma. Ia bersifat massal karena tidak hanya terbatas bagi kalangan keluarga kekaisaran Romawi. Budaya massa dan budaya populer kemudian semakin berkembang dengan awal kebangkitan era ekonomi pasar pada abad ke-17 M. Prinsip-prinsip seperti produksi massal, pembiayaan yang rendah, standarisasi, penyeragaman selera dan citarasa, menjadi hukum baru proses produksi.

Dalam pengertian itu, budaya massa dipahami sebagai budaya populer yang diproduksi melalui teknik produksi massal dan diproduksi demi keuntungan. Budaya massa adalah budaya komersial, produk massal untuk pasar massal. Budaya massa, dengan demikian tidak lain dari metamoforsa komoditi dalam bentuknya yang lebih halus dan lebih memikat. Budaya massa ditumbuhkan dari atas. Ia diproduksi oleh tenaga-tenaga teknis yang dipekerjakan oleh produsen; khalayaknya adalah konsumer-konsumer pasif, dimana partisipasi mereka terbatas pada pilihan membeli atau tidak membeli.

Oleh sebab itu dalam realitas kebudayaan dewasa ini, tak ada lagi budaya-tinggi, agung dan luhur, sebagaimana tak ada lagi budaya rendah atau pinggiran. Budaya-tinggi kini telah berubah menjadi komoditi, produk budaya yang dikomersialkan. Dengan industrialisasi dan urbanisasi serta perkembangan teknologi percetakan, secara perlahan-lahan terjadi proses transformasi sosial. Perubahan ini didorong oleh, di satu sisi, perkembangan teknologi mekanik berskala massal dan peningkatan populasi penduduk di kota-kota besar yang menyebabkan perubahan pola hidup masyarakat dari masyarakat agraris ke masyarakat industri.

Merebaknya budaya massa didukung oleh perkembangan kapitalisme lanjut – yang mengintegrasikan ilmu dan teknologi sebagai tulang punggungnya. Dalam kerangka kapitalisme lanjut, tujuan utama budaya massa, tentu saja adalah untuk kepentingan memperoleh keuntungan. Budaya massa merupakan salah satu strategi budaya yang disodorkan kapitalisme untuk menciptakan produk-produk massal, melalui industri produksi massal untuk konsumer yang massal pula. Lewat produk-produk budaya massa, kapitalisme berusaha memperbesar margin keuntungannya sampai batas yang tak terhingga. Semakin luas jangkauan penyebaran budaya massa dan budaya populer, maka semakin besar kapital yang dapat dikeruknya.

Menurut Barthes, karakter budaya massa dicirikan oleh sifatnya yang baku, standar, merupakan hasil duplikasi dan reproduksi. Budaya massa merayakan kesenangan yang dangkal, sepele dan sentimental, sembari menolak nilai-nilai yang otentik, luhur dan sakral. Maka budaya massa adalah budaya yang miskin rangsangan dan tantangan intelektual, namun kaya fantasi dan ilusi kesenangan. Ia adalah kebudayaan yang kehilangan semangat pemikiran dan penciptaan yang otentik.

Dalam buku ini penulis memaparkan bahwa sejalan dengan karakter khas budaya massa, terbentuklah konsepsi khas khalayak konsumer budaya massa. Khalayak budaya massa adalah para konsumen pasif, individu-individu yang rentan terhadap manipulasi dan bujukan media massa, tunduk pada daya tarik hasrat untuk selalu dan selalu membeli, menikmati kesenangan semu konsumsi massa dan merupakan objek eksploitasi komersial. Inilah massa yang nyaris tanpa pikiran, tanpa kemampuan berefleksi, tanpa kemampuan bernalar secara kritis, selain hasrat yang besar untuk mengkonsumsi dan mengkonsumsi.
Sebagai massa, mereka kehilangan kualitas dan identitas kemanusiaannya. Karena massa adalah keramaian: sejumlah besar individu yang tak mampu mengekspresikan dirinya sebagai manusia, karena berhubungan dengan orang lain tidak dalam kerangka individu ataupun anggota suatu komunitas – bahkan, mereka samasekali tidak berhubungan satu sama lain – melainkan sekedar berhubungan dengan sesuatu yang abstrak, berjarak, sesuatu yang bersifat non-human: seperti keramaian permainan sepakbola atau penjualan obral, sistem produksi industrial atau pun massa partai atau negara. Manusia massa adalah semacam atom yang teralienasi, seragam dan nyaris tak bisa dibedakan dengan ribuan bahkan jutaan atom lain yang membentuk "keramaian yang sunyi”.

Selanjutnya, menurut Barthes, budaya massa juga membawakan gagasan meledaknya nilai-tanda dan nilai-simbol di atas nilai-guna dan nilai-tukar. Karakter khas budaya massa dan budaya populer yang bersifat massal, dangkal, mengedepankan penampakan ketimbang makna dan kedalaman – sekaligus mengisyaratkan lebih diterimanya simbol status, prestise, penampilan dan gaya ketimbang manfaat atau maknanya. Merebaknya persaingan gaya hidup – dengan pelbagai simbol budaya pendukungnya: handphone, credit card, pakaian; diserbunya pusat-pusat perbelanjaan, kursus kecantikan atau bahkan iklan operasi plastik – sebagai simbol dominannya penampilan; sampai merebaknya paket wisata-budaya yang mengemas upacara adat, kesenian tradisional dan keunikan budaya etnis lokal, adalah beberapa bukti lebih dominannya nilai-tanda dan nilai-simbol dalam realiatas budaya massa.

Melalui iklan, kampanye, tayangan talk show, dan gempuran pelbagai informasi melalui media massa, konsumen dirayu untuk mengkonsumsi lebih dan lebih banyak lagi. Dalam mekanisme komunikasi seperti ini, tak ada lagi pesan, tak ada lagi makna, kecuali semata dorongan memikat untuk mengkonsumsi apa yang ditawarkan. Konsumen adalah, mengutip Baudrillard, "mayoritas yang diam" (the silent majorities), yang pasif menerima segala apapun yang masuk ke dalam tubuh dan pikirannya, menelannya mentah-mentah tanpa pernah mampu merefleksikannya kembali dalam kehidupan yang sebenarnya, dan bahkan hanyut dalam gelombang deras budaya massa.

Mengutip Idi Subandi Inrahim, dalam pengantar buku, inilah karya Barthes yang paling banyak dibaca, yang memperlihatkan bahwa Barthes adalah penganalisis yang paling jeli ihwal sosiopatologi kehidupan sehari-hari. Buku ini memiliki cakupan yang luas tentang berbagai praktek, peristiwa dan objek budaya. Setelah membaca buku ini, Anda akan melihat kehidupan keseharian dalam suatu pemahaman baru. Barthes mengajari kita untuk tidak lagi melihat dunia dengan mata sang penerima pengakuan dosa, atau fisikawan, tetapi dengan mata manusia yang berjalan-jalan di kotanya tanpa horison apa pun selain tontonan semata di hadapannya, tanpa kekuasaan selain matanya sendiri.

Epung Saepudin Kader FPPI
(Naskah ini pernah dipublikasikan di Media Indonesia, 14 Juli 2007

Alamat Baru

2008-01-18T21:45:00.000+07:00

Kawan2, untuk memudahkan orang lain (dan tentu diri kita sendiri) untuk mengingat nama blog ini, mulai sekarang blog FPPI bisa diakses dengan domain [ www.fppi.co.cc. ].

Namun demikian, www.fppi.blogspot.com juga masih dapat dipakai sehingga tidak akan menyulitkan kawan kawan yang lain yang belum mengetahui informasi ini.

Kepada Epunk UNJ, harap hubungi Kawan Lodzi di 085646442961, karena ada beberapa perubahan menyangkut akses account untuk posting materi.

Trimakasih.

Neokolonialisme Melanggengkan Ketidakadilan Sosial dan Ketidakadilan Iklim

2007-12-01T20:54:00.000+07:00

Mode produksi kapitalistik-neoliberal merupakan masalah utama yang menyebabkan pemanasan global. Karena kerusakan lingkungan yang terjadi pada sektor-sektor seperti pertanian, wilayah pesisir dan laut, pertambangan dan industri secara historis telah dieksploitasi dengan praktek-praktek kapitalistik yang rakus. Kesemuanya bertujuan tunggal, demi laba sebesar-besarnya. Mode produksi ini tak kenal puas, tak kenal batas untuk tumbuh.

Salah satu faktor penting menguatnya daya rusak neoliberalisme adalah utang luar negeri. Proyek dan program utang luar negeri atas sponsor lembaga kreditor seperti IMF, Bank Dunia, ADB, JBIC, dll telah menimbulkan biaya sosial-ekonomi yang sangat besar. Seperti pengusiran paksa, penggusuran, kerusakan lingkungan, korupsi, serta konversi lahan-lahan pertanian dan hutan. Akibatnya, proyek-proyek utang luar negeri hanya menjadi alat penghisapan ekonomi negara industri maju.

Di samping utang, perdagangan bebas juga menjadi salah satu faktor penyebab percepatan pemanasan global. Mode produksi kapitalistik-neoliberal pada industri-industri (terutama pertanian, industri dan jasa) seperti yang telah dinyatakan di atas terus berkembang hingga menjadi raksasa. Aktor-aktor utamanya, yakni perusahaan transnasional raksasa (TNCs) tentunya menghasilkan produk yang luar biasa masifnya untuk dijual, dilempar, atau di-dumping ke pasar. Hal ini berpengaruh pada tingkat konsumsi energi yang sangat besar untuk mendukung kapasistas industri yang sangat tinggi. Dan tingkat konsumsi energi yang tinggi untuk berproduksi dan memasarkan barang produksi, menjadikan negara-negara industri maju sebagai biang keladi kehancuran iklim saat ini. Sementara negara-negara miskin dan berkembang menjadi korban terbesar dari perubahan iklim yang semakin ganas.

Hingga saat ini, 20 % dari penduduk di dunia bertanggungjawab atas lebih dari 60% emisi (80% jika emisi masa lalu dihitung), Rata-rata sumbangan emisi gas rumah kaca (GRK) orang Amerika Serikat (AS) adalah 4 atau 5 kali dari sumbangan emisi rata-rata dunia (1 amerika = 9 china atau 18 India). Tetapi miliaran orang termiskin di Negara berkembang yang akan menghadapi dampak paling serius. Mereka yang paling tidak bertanggung jawab atas perubahan iklim justru membayar paling tinggi. Hingga saat ini Sistem ekonomi di AS berjalan dengan landasan energi murah dari bahan bakar fosil dimana setiap orang AS menggunakan energi 8 kali lebih tinggi dari bahan bakar fosil yang digunakan rata-rata penduduk negara berkembang. Penduduk AS hanya 4% dari penduduk dunia yg menyumbang emisi lebih besar daripada 136 negara berkembang digabung 24%. Bagi orang AS konsumsi lebih banyak produk dan jasa adalah ukuran penting bagi keberhasilan pribadi dan bangsa, bahkan ukuran dari kebebasan. Orang AS menggunakan pendapatan dan daya beli per kapita 8 kali lebih besar dan melepaskan proporsi CO2 lebih tinggi lagi dibandingkan orang ditempat lain

Dalam satu dekade terakhir, konsumsi energi Amerika naik menjadi 2,7 juta barel per hari, lebih banyak daripada yang dikonsumsi India dan Pakistan sekaligus, yang keduanya berisi total empat kali lipat penduduk Amerika. Secara total, rata-rata orang Amerika mengkonsumsi lima kali lebih banyak energi daripada rata-rata warga dunia, 10 kali lebih banyak daripada rata-rata orang Cina, dan 20 kali lebih banyak daripada rata-rata orang India.

Ketidakadilan ekologi terjadi karena negara miskin dan berkembang dan rakyatnya sebagai penyumbang terkecil pada pemanasan global, akan menghadapi dampak dan resiko terbesar dari fenomena tersebut. Kita ini pula yang secara historis sumber daya alam dan manusianya dihisap selama berabad-abad, sehingga kurang kapabilitas untuk menghadapi dampaknya. Sedangkan negara maju, lembaga keuangan internasional dan TNCs penyebab terbesar pemanasan global justru paling siap menghadapi resiko dan sulit mengubah gaya hidup dan berupaya untuk berbagi sumberdaya dengan negara dan masyarakat penyumbang terkecil.

Pemanasan global merupakan hasil persamaan yang kompleks dari gagalnya model pembangunan yang berkarakteristik neoliberal. Oleh karena itu setiap upaya untuk menghindari dan memerangi pemanasan global juga tidak sederhana. Melihat kembali persoalan hubungan antar negara, pemilik kapital (utamanya TNCs), lembaga keuangan internasional, rejim perdagangan bebas dunia dan tentu saja rakyat harus dilakukan segera. Struktur penindasan yang terjadi secara historis berabad-abad lamanya dan bertransformasi menjadi penjajahan gaya baru (neokolonialisme-imperialisme) cenderung melanggengkan ketidakadilan sosial yang masih terus menerus terjadi.

Maka untuk mengatasi masalah ekologi ini secara tuntas, rakyat memerlukan sebuah kebijakan dan praktek yang mempromosikan keadilan ekologi dan keadilan sosial. Keadilan ekologi merupakan hak untuk mendapatkan keadilan antargenerasi atas prinsip-prinsip keselamatan rakyat, pemulihan keberlanjutan layanan alam, dan perlindungan produktivitas rakyat dimana semua generasi baik sekarang maupun mendatang berhak terselamatkan akibat dampak pemanasan global dan mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim secara berkeadilan. Keadilan sosial dalam kebijakan dan implementasinya, haruslah melakukan pemerataan kesejahteraan sosial, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial. (posting: epunk)

Fenomena Dunia Pendidikan di Indonesia

2007-11-21T12:39:00.000+07:00

Oleh Ferry W (1)

“Pendidikan tidak mempunyai tujuan lain diluar pendidikan. Nilainya bersumber dari prinsip dan standart yang tersirat di dalamnya. Menjadi seorang yang terdidik tidak harus sampai pada suatu tujuan, tetapi mempunyai suatu pandangan yang berbeda.”[2]

Munculnya problema sosial, politik, budaya dan ekonomi di bangsa ini, seperti produktifitas penduduk terdidik yang merosot, persentase penduduk miskin yang meninggi, pengangguran yang semakin membesar, situasi negara yang mengalami ketergantungan dengan negara maju serta kultur budaya masyarakat bangsa yang kian tercerabut dari akar budayanya akan selalu dikaitkan dengan bagaimana pendidikan mampu menyelesaikan ini dan selalu akan memvonis dunia pendidikan itu sendiri. Karena cerminan kemajuan dan kebobrokan masyarakat disuatu negara pasti akan dilihat dari kualitas pendidikannya. Melihat dari semakin terdegradasinya moral dan etika serta carut marutnya sistem sosial masyarakat saat ini maka masyarakat pasti akan menghakimi ketidak-berdayaan lembaga pendidikan dalam menghasilkan out put pendidikan yang itu ternyata tidak mampu menyelesaikannya.

Mungkin inilah wajah pendidikan kita saat ini. Terlepas dari wajah pendidikan kita yang tercoreng moreng saat ini, kalau kita coba menilik ulang atas sejarah munculnya kaum terdidik pada era kolonial pada tahun 1900 dengan diterapkanya politik etis atau politik balas budi yang secara fundamental membuat 3 kebijakan dalam hal : Edukasi, Irigasi dan Emigrasi, oleh pihak kolonial Belanda. Ini adalah awal mula perkenalan rakyat bangsa ini dengan dunia pendidikan ala barat. Tetapi perkenalan pada dunia pendidikan ala barat ini ternyata mempunyai dampak sejarah yang sangat penting bagi bangsa ini. Edukasi (baca: pendidikan) ala barat ini ternyata mempunyai otoritas yang cukup dominan dalam membangun konstruksi berpikir masyarakat Indonesia ke depan.

Karena dari pembacaan sejarah yang ada ternyata pihak kolonial Belanda bukan hanya rakus atas sumber daya alam bangsa ini, namun juga melakukan penghancuran terhadap sendi-sendi berpikir masyarakat dengan memberikan ruang pendidikan pada para anak bangsawan dan priyayi, agar tradisi Feodalisme yang selama ini menguntungkan pihak kolonial tidak akan lenyap. Sarana yang diberikan pada anak-anak Priyayi, dalam hal pendidikan ternyata tidak lebih hanya menghasilkan tenaga operasional / administratif dalam menjalankan mesin-mesin yang digunakan pemerintah kolonial untuk meningkatkan efisiensi monopoli ekonominya, namun infrastruktur yang mengatur tetap pemerintah VOC. Maka seiring dengan penindasan yang terjadi di tubuh kaum terdidik pri-bumi / anak bangsa, beberapa dari mereka menyatakan untuk melakukan perlawanan dilandasi semangat Nasionalisme yang begitu kuat seperti : Tirto Adi Suryo, Mas Marcokartodikromo, Kartini, Ki Hajar Dewantara, Soekarno dan Tan Malaka. Mereka sadar karena telah menjadi korban praktek pendidikan kolonial untuk semakin mempersempit ruang kesadaran masyarakat terhadap makna kemerdekaan 100%.

Dunia Pendidikan kita, apa dan bagaimana saat ini ?
Sejarah tidak sedang berubah tetapi hanya berganti cover depan. Dunia pendidikan sebagai salah satu bagian yang terpenting dalam menciptakan intelektual-intelektual organik[3] seperti yang dikatakan Antonio Gramsci, karena ternyata yang sampai hari ini yang terjadi melihat dari fenomena out put pendidikan yang dihasilkan dari sistem pendidikan kita saat ini, adalah hanya akan menciptakan robot-robot pekerja guna memenuhi kebutuhan “pasar” atau kebutuhan dunia kerja dengan kata lain pendidikan hanya akan menghasilkan intelektual-intelektual yang berorientasi sebagai pekerja (working oriented).[4]

Ini jelas terlihat adanya dan telah kita rasakan bahwa ternyata dunia pendidikan yang ada tidak lebih dari sebuah lelucon sejarah bagi bangsa ini. Paradigma pendidikan yang di Era kolonial memakai orang-orang Pribumi sebagai tenaga operasional dan administratif VOC, ternyata hari ini mengalami semacam proses Reinkarnasi, yaitu Institusi pendidikan ditingkat pusat maupun daerah melalui Otonomi Daerahnya semakin menampakkan taring komersialisasi yang secara hakekatnya ialah Etos Kapitalisme melalui sistem Edukasi. Tercerabutnya mental dan semangat anak bangsa dari hasil dunia pendidikan dalam membangun bangsa ini ternyata banyak mendapat warna dari kekuasaan pemimpinnya, jika kita tengok pasca hengkangnya kolonialisme di Indonesia, yang menyisakan banyak semangat perlawanan untuk memerdekakan Nusantara.

Tirani / kekuasaan yang dipimpin oleh Soeharto pasca penurunan Soekarno melalui SUPER SEMAR (Surat Perintah Sebelas Maret) di tahun 1966, menggunakan kiblat Ekonomi sebagai Panglima dengan nuansa Developmentalisme atau Pembangunan-isme [5], memasuki babak baru bagi bangsa ini dalam catatan sejarah yang hitam. Melalui putaran Tokyo tahun 1966 (Tokyo Around) , yang darinya Indonesia mendapat kebaikan negara-negara maju untuk menjadwal ulang hutang-hutang yang diwariskan Orde Lama, adalah penjualan Tanah Air Indonesia sebagai jaminan utang Orde Baru. Keterlibatan Indonesia dengan Internasional dalam rantai pertukaran yang timpang atau tidak seimbang (unequal exchange) dimulai dari sini, dan ini kemudian dikenal sebagai Peraturan Oktober, yang dilandasi oleh kerakusan sekaligus kebodohan para penguasa, lagi-lagi punggung rakyat Indonesia kembali ditimpa kemiskinan akibat Kapitalisme Internasional. Dengan pembangunan Taman Mini Indonesia Indah, oleh ibu Tien Soeharto.

Penetrasi Kapitalisme Internasional bukan saja mengurita dalam hal ekonomi politik bangsa ini. Tetapi telah merasuk ke dalam sendi-sendi terdalam bangsa ini. Pendidikan sebagai bagian sendi-sendi yang terpenting bagi penciptaan karakter anak bangsa ternyata telah tercerabut dari akarnya. Penciptaan karakter yang semestinya lebih terparadigmakan pada humanisasi (memanusiakan manusia) di mana manusia dibentuk dan diarahkan untuk menjadi dirinya sendiri serta dapat mengaktualisasikan dirinya secara penuh sebagai ens rationale (makhluk rasional), ens sociale (makhluk sosial), serta sekaligus sebagai ens morale (makhluk bermoral) dan ens religiosus (makhluk yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa)[6], ini semua ternyata telah terdistorsi dilihat dari paradigma pendidikan yang adalah fenomena dehumanisasi atau pemerosotan nilai manusia yang kemudian berujung pada exploitation I’homme par I’homme, yang artinya adalah penghisapan manusia terhadap manusia lainnya.

Bentuk-bentuk penetrasi Kapitalisme Internasional dalam dunia pendidikan kita yang jelas-jelas telah kita rasakan dari mulai “manutnya” pemerintah Indonesia dengan mengikuti anjuran IMF untuk menghapuskan subsidi pendidikan sebagai bagian kosekuensi dari “sukanya” pemerintah menghutang kepada Kapitalisme Internasional. Liberalisasi sektor pendidikan jelas terlihat dari 12 sektor jasa yang diliberalisasikan dalam General Agrement on Tariff and Services (GATS) ala WTO. Artinya pendidikan pun dijadikan sebagai barang komersial yang dapat diperjualbelikan sesuai dengan logika perdagangan ala WTO. Hal ini berdampak pada semakin terbukanya arus pergeseran kapital dalam dunia pendidikan, yang salah satunya terlihat dengan masuknya sekian perguruan tinggi asing di Indonesia. Secara otomatis bisnis pendidikan ini akan menguntungkan negara-negara yang memiliki fondasi kapital yang cukup kuat seperti Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Tercatat pada tahun 2000, ekspor jasa pendidikan Amerika Serikat mencapai US $ 14 milyar. Di Inggris sumbangan ekspor pendidikan mencapai 4% dari total penerimaan sektor jasa negara tersebut. Demikian juga dengan Australia, yang pada tahun 1993, ekspor jasa pendidikan dan pelatihan telah menghasilkan AUS $ 1,2 milyar. Sehingga tidak mengherankan tiga negara tersebut yang amat getol untuk menuntut liberalisasi jasa pendidikan melalui WTO. Yang kemudian dilegitimasi dengan kemunculan UU Sisdiknas, Kebijakan BHMN (Badan Hukum Milik Negara), RUU BHP (Badan Hukum Pendidikan) dan Perpres No. 76 dan 77 Tahun 2007[7], mampu membuat beberapa siswa sekolah dasar untuk bunuh diri dan masih banyak lagi yang menikmati pendidikan hanya dengan bermimpi sebab mahalnya pendidikan yang kian melambung tinggi setinggi bintang dilangit.

Kembali menjadi konsekuensi yang harus diterima dari pencabutan subsidi pendidikan (menurut UU Sisdiknas yang ternyata hanya dianggarkan 20 %) adalah dengan berubahnya ”kampus-kampus” negeri menjadi BHMN (Badan Hukum Milik Negara) Pasca munculnya UU Otonomi Daerah yang di dalamnya memuat kebijakan otonomi kampus, berbagai perguruan tinggi kemudian tidak lagi disubsidi oleh pemerintah. Ada empat perguruan tinggi, yakni UI, ITB, UGM, dan IPB yang terkena kebijakan itu. Dengan model pengelolaan Badan Hukum Milik Negara (BHMN), keempat perguruan tinggi itu tidak lagi memperoleh subsidi. Dan, karenanya, para rektor dituntut untuk mencari biaya sendiri dengan caranya masing-masing dan ini telah menjadikan institusi-institusi negeri ini semakin mengila dalam mengeruk keuntungan, dengan jalan diberlakukanya BOP (Biaya Operasional Pendidikan) dan uang-uang iuran yang tidak masuk akal. Hal ini kemudian menyulut beberapa reaksi yang kemudian berujung pada diterapkannya mekanisme pendidikan dua jalur antara jalur kaya dan jalur miskin yang secara otomatis akan adanya perbedaan pada kurikulum serta sarana dan prasarana institusi pendidikan serta akan menyebabkan semakin terjadinya proses dikskriminasi dan disintergrasi sosial dalam dunia pendidikan itu sendiri. Ini jelas bertentangan dengan semangat pendirian institusi pendidikan itu sendiri, karena dalam dunia pendidikan status sosial tidak menjadikan peserta didik berbeda dalam hal institusi sebab tugas institusi pendidikan adalah menjamin tidak adanya diskrimnasi dan disintegrasi sosial dan yang harus di lihat bahwa dalam institusi pendidikan perlu terjadinya sebuah sistem sosial yang mempunyai organisasi unik dan pola relasi diantara peserta didik yang bersifat unik pula demi terjadinya integrasi sosial yang tidak tercermin atas strata sosial.[8]
Hal ini kemudian diperparah dengan akan masuknya institusi-institusi pendidikan asing yang bakal masuk ke tanah negeri ini. Yang kemudian menjadi persoalan yang sangat substansi dengan masuknya institusi-institusi pendidikan asing ini adalah bahwa ini bukti nyata penetrasi kapitalisme internasional yang ingin coba menginvestasikan modalnya di dunia pendidikan yang memang hanyalah di ruang ini yang belum 100 % terekploitasi oleh kapitalisme internasional. Proses eksploitasi yang akan dilakukan lewat masuknya institusi-institusi pendidikan asing adalah dengan mengambil langkah dengan menerapkan bentuk baru institusi dan akan disertai dengan mahalnya biaya pendidikan ini secara otomatis menjadikan pendidikan sebagai komoditas baru dalam mengeruk keuntungan. Yang kemudian berimbas pada terggerusnya institusi-institusi pendidikan yang ada saat karena tidak mampu berkompetisi dengan institusi-intitusi pendidikan asing dan yang akhirnya mampu bersaingpun akan semakin menggila dalam menaikan biaya pendidikanya. Ini jelas bukti yang nyata adanya saat ini, bahwa yang namanya komerialisasi dan kapitalisasi pendidikan semakin tidak terbendung lagi seiring dengan menigkatnya penetrasi kapitalisme internasional.

Belum lagi kalau kita melihat pada hal yang paling krusial dalam dunia pendidikan itu sendiri, yang dimaksud hal yang paling krusial adalah kurikulum. Jelas saat ini kurikulum yang terdapat dalam bangku pendidikan bukanlah kurikulum yang berorientasi pada penyelesaian problem-problem kerakyataan. Kurikulum yang ada selama ini masih terpusat pada Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) yang sedemikian mendetail yang itu menyebabkan tujuan dan evaluasi pendidikan semata-mata dipusatkan pada pengembangan kognitif dan lagi semua kurikulum kegiatan pendidikan didasarkan pada GBPP tersebut, misalnya buku teks dan evaluasi harus sama dengan GBPP. Yang akibatnya kurikulum dengan segala rangkaiannya menjadi steril, membosankan, tidak relevan dan tidak aplikatif dengan kehidupan masyarakatnya[9]. Kurikulum pendidikan, seyogyanya dirancang untuk memberikan pengalaman-pengalaman yang merangsang peningkatan kreativitas, intelektualitas, dan daya analisis. Kurikulum harus menyajikan hal-hal yang praktis dan disesuaikan dengan latar belakang kehidupan yang bervariasi, tujuan hidup yang berbeda, serta daya pemahaman terhadap persoalan yang berbeda pula.

Pendidikan harus dapat menyajikan kesempatan-kesempatan untuk berbuat dan bertindak berdasarkan apa yang dipahami seseorang maupun kesempatan untuk berteori tentang solusi yang ideal dari berbagai masalah. Dengan singkat, kurikulum harus dapat diperkenalkan kepada anak didik dengan berbagai cara belajar maupun berbagai jenis pengetahuan. Pada gilirannya hal-hal ini mampu mempersiapkan anak didik untuk merencanakan masa depannya dan masyarakatnya, serta berperan aktif dalam merealisasikannya.

Maka yang kemudian menjadi tawaran yang dalam melihat fenomena pendidikan yang ada dengan mencoba merombak ulang semua sistem dan merumuskan metode dan formulasi baru dalam dunia pendidikan di bangsa ini. Dengan kata lain Revolusi pendidikan adalah sebuah keharusan guna penyelesaian sekian problem yang ada di dunia pendidikan. Revolusi dalam bidang pendidikan mencakup segi kuantitas dan kualitas. Sejalan dengan pertumbuhan dalam bidang ekonomi, politik dan bersandar atas kebutuhan masyarakat yang berubah secara pesat, revolusi pendidikan pada akhirnya diarahkan untuk kesejahteraan umat manusia. Melihat semakin banyaknya problem di dunia pendidikan akhirnya catatn-catan untuk segera melakukan perubahan secara radikal bukanlah tawaran utopis tapi menjadi program yang solutif dalam menyelesaikan problem di dunia pendidikan. Beberapa program solutip yang kemudian menjadi penting dan harus segera dilaksanakan adalah :
1. Pendidikan Gratis Untuk masyarakat.
2. Rombak kurikulum yang ada/ membuat kurikulum yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan masyarakat Indonesia, sehingga kurikulum yang ada menjadi ilmia dan bervisi kerakyataan.
3. Demokratisasi dunia pendidikan dan institusi pendidikan termasuk semua lembaga-lembaga yang ada di instuti pendidikan tersebut.
Dengan demikian, maka segi pemerataan dalam bidang pendidikan memegang kunci yang penting dalam meciptakan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
Demikian makalah yang sekedarnya ini saya sampaikan, pada akhirnya perubahan di sector pendidikan bukanlah tanggung jawab dari praktisi pendidikan, pengamat pendidikan dan akademisi, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua yang peduli akan nasib bangsa ini yang semakin terpuruk dalam kemiskinan, ketidak adilan dan kesenjangan social yang besar. Sekian paparan ini, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.

“…pendidikan bukanlah sebuah anak jaman, melainkan harus ikut menginterpertasikan dan mentransformasikan kehidupan bangsa menuju lebih baik, dalam arti menghormati keanekaragaman maupun memberdayakan secara prefential mereka yang tertinggal…”

-----------------
(Ferry Widodo)

® Tulisan ini di sampaikan pada acara diskusi di Fakultas Ilmu sosial dan politik UPN Veteran Yogyakarta
[1] Divisi Jaringan Front Perjuangan Pemuda Indonesia Pimpinan kota Jogjakarta, juga aktif sebagai Pengurus tidak tetap di Pusat Studi Masyarakat
[2] 50 Pemikir Pendidikan dari Piaget sampai masa sekarang, editor Joy A. Palmer, Jendela Yogyakarta Juni 2003.
[3] Intelektual Organik merupakan intelektual yang bergerak atas amanat penindasan rakyat, jadi dia bukan Intelektual Tradisional yang bagi Gramsci adalah seorang intelektual yang tanpa hati nurani dan konservatif pemikirannya.
[4] Mahasiswa dan Sistem Pendidikan, oleh Ferry Widodo, makalah bagi PERMMAK Fakultas Ekonomi Universitas Janabadra.
[5] Suatu paham yang mengajarkan mengenai bentuk-bentuk modernisasi yang ditandai dengan bangunan-bangunan yang menjulang tinggi dan symbol-simbol kemwahan yang lainnya yang sama sakali tidak dibutuhkan rakyat Indonesia kala itu.
[6] Pendidikan Formal Sebagai Permasalahan Bangsa, oleh Saptono Jenar, makalah ditulis sebagai sumbangsih tulisan kepada Atma Jaya Studie Club (ASC).
[7] Turunan dari Undang-undang Penanaman Modal, yang memuat tentang ketentuan Investasi bagi industri-industri terbuka, yang salah satunya adalah pendidikan.
7 Sosiologi Pendidikan, ST.Vembriarto., Andi Ofset Yogyakarta Juni 1984.
[9] Mahasiswa dan Sistem Pendidikan, oleh Ferry Widodo, makalah bagi PERMMAK Fakultas Ekonomi Universitas Janabadra.

NADEMKRA SEBAGAI ANTITESA

2007-08-21T11:02:00.000+07:00

Benarkah pilihan-pilihan sejarah manusia sedemikian harus dibatasi dengan garis yang memisahkan atau menghubungkan sosialisme dan kapitalisme? Kalau demikian halnya, alangkah sempitnya dunia; alangkah miskinnya manusia. (Manipol FPPI Nasional Demokrasi Kerakyatan).

IDEOLOGI: ANTARA SEJARAH TEORI DAN TEORI SEJARAH

Berangkat dari sebuah pernyataan diatas, membuat kita akhirnya sebagai kaum pergerakan harus berani segera mengambil sikap tegas atas sejarah Indonesia. Sikap yang semata-mata tidak hanya diwujudkan dalam hujatan-hujatan terhadap para penguasa zolim ataupun tindakan heroisme dan keterburu-buruan semata yang terkadang selalu terjebak dan selalu berujung pada kalkulasi untung rugi sosial saja. Pendekatan atas sejarah teori atau pendekatan teori sejarah menjadi hal yang sangat fundamental untuk dipilih dalam merangkai sebuah bangunan Ideologi. Jikalau kita meyakini bahwa talenta yang dimiliki manusia-manusia di dunia ini memiliki kekayaan dan keanekaragaman (baca:heterogenitas) yang luar biasa, mengapa di dunia ini selalu ada kehendak dari beberapa sekolompok manusia yang masih menginginkan keseragaman (baca: homogenitas)? Apakah maksud-maksud dari ideologi-ideologi besar dunia hadir untuk menglobalisasikan keberadaan dan hakekat manusia di dunia menjadi satu sistem dunia? Sesungguhnya kemana gerangan arah yang dituju gerak cepat kemajuan yang dibikin manusia dengan kecanggungan metafisis yang masih belum bisa selesai bahkan dengan proyek sejarah yang dimulai sejak zaman Pencerahan sekalipun? Atau benarkah komunisme pada akhirnya malah menggali liang kuburnya sendiri karena maksud-maksud dari ideologi itu sendiri tidak sempat diimplementasikan oleh para penganjurnya dan penciptanya sendiri?

Menjadi manusia kaya atau miskin dalam pengertian sikap ideologi menjadi hal yang krusial bagi kaum pergerakan dalam menyusun pentahapan teori revolusinya sendiri. Sikap yang pernah diyakini oleh republik ini ketika memandang kelahiran Nasionalisme bangsa ini sebagai antitesa dari Kapitalisme-Sosialisme adalah merupakan suatu lompatan sejarah dalam republik ini untuk mendudukan kembali bangunan sejarah kembali ke rel yang seharusnya. Tapi ini bukanlah berarti bahwa Nasionalisme republik ini bisa mengungkung gerbong sejarah yang sedang terus berjalan. Disinilah kemudian menjadi hal yang sangat penting, bagaimana kita harus memahami dan memperlakukan ideologi.

Jika abad ke-19 dikenal sebagai "abad ideologi" (the age of ideology), ternyata abad ke-20 dipandang sebagai "akhir ideologi"(the end of ideology) lewat sosiolog Daniel Bell, atau oleh pemikir-pemikir liberal Francis Fukuyama malah disebut sebagai periode dari "akhir sejarah" (the end of history), bahwa Kapitalisme telah menjadi dari ujungnya sejarah peradaban umat manusia di dunia. Maka dengan apa kita ingin membuktikan bahwa ideologi belumlah terkubur dan dengan apa pula kita ingin mengatakan bahwa ideologi hadir bukan untuk kepalsuan dan dogmatisme suatu ajaran?

Sekiranya Nasional Demokrasi Kerakyatan (Nademkra) yang telah diusung oleh Front Perjuangan Pemuda Indonesia dalam menghiasi pergerakan di Indonesia selalma ini berusaha ambil andil dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Tapi yang harus disedari dari awal, bahwa ideologi bukanlah ilmu nujum yang disusun untuk impian dan ramal meramal perubahan. Kemampuan rasional manusia melihat masa depan harus dibuktikan dengan membangun relasi substansiil dengan proses yang berlangsung pada saat ini; bukan dengan mengumpul-ngumpulkan busa angan-angan menjadi gambaran yang seakan masuk akal. Pintu akal kita, yang dengannya pikiran kita bakal terbuka dan dapat merencanakan (ingat; merencanakan, bukan meramal) masa depan, adalah tindakan dialektika yang sungguh-sungguh kita wujudkan melalui ukuran dan hitungan kenyataan.(Manipol NDK)

Ini berarti tugas pergerakan di republik ini bukanlah menyusun dan merangkai teks-teks revolusioner di berbagai belahan dunia sebagai bahan untuk membuat karangan ideologi bagi Indonesia, namun tugas pergerakan hari ini adalah bagaimana kita bisa menuliskan ideologi kita sendiri dengan memasuki relung dalam ekonomi politik yang menjadi dasar segala “alasan” berputarnya roda sejarah masyarakat republik ini sebagai jaminan berakhirnya penindasan-penghisapan kemanusiaan. Pada akhirnya itu semua akan bermakna bahwa ideologi bangsa ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia itu sendiri.
Tetapi sebelum kita membahas mengenai formulasi atas nademkra itu sendiri, mungkin kita harus bisa menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan terdahulu di awal tulisan ini.

DARI UTOPIA KE IDEOLOGI

Ideologi pada hakekatnya tidak pernah bisa terlepas dari sebuah teori. Sebab seperti yang dikatakan di atas tadi, ideologi adalah proses untuk merencanakan masa depan. Namun pemaknaan atas teori itu sendiri, dalam perjalanannya telah banyak mengalami perubahan-perubahan.
Pada pemikiran Yunani Purba sesungguhnya telah terbentuk suatu pertautan antara teori dengan praxis (yang kemudian disebut dengan bios theoretikos), yang mengacu menuju pada cita-cita etis, kebaikan, kebijaksanaan atau kehidupan sejati baik secara individual maupun secara kolektif di dalam polis (negara kota). Pada awalnya teori diadopsi dari kata theorea yang berasal dari tradisi keagamaan kebudayaan Yunani kuno. `Theoros` adalah seorang wakil yang dikirim oleh polis untuk keperluan ritus-ritus keagamaan. Di dalam perayaan-perayaan itu, orang ini melakukan theorea atau `memandang` ke arah peristiwa-peristiwa sakral yang dipentaskan kembali dan dengan jalan itu ia berpartisipasi di dalamnya. Melalui teori sekaligus ia akan mengalami emansipansi dari nafsu-nafsu rendah. Di dalam istilah Yunani, pengalaman itu disebut katharsis: yakni pembebasan diri dari perasaan-perasaan dan dorongan-dorongan fana yang berubah-ubah. Dengan demikian, dalam pemahaman primitifnya, sesungguhnya teori memiliki kekuatan emansipatoris. Pada babak zaman ini, kita melihat bahwa teori lahir dari praxis kehidupan manusia saat itu.
Namun seiring munculnya pemikiran filsafat dalam masyarakat Yunani, akhirnya mulai memisahkan teori dari praxis. Sebab filsafat telah menarik garis batas antara Ada dan Waktu, yaitu antara yang tetap dan yang berubah-ubah. Inilah bibit cara berpikir yang menyebabkan lahirnya ontologi dalam sejarah pemikiran manusia. Melalui teori, filsuf mulai menyusun konsep-konsep tentang ke-apa-an (hakekat) benda-benda dan apa yang disebut hakekat itu tak lain adalah inti kenyataan yang tak berubah-ubah. Kelahiran ontologi pada akhirnya telah mengikis habis bios theoretikos karena teori tidak lagi memperoleh kepenuhan isinya dalam kehidupan praxis manusia (atau disebut juga kontemplasi kosmos), melainkan justru dengan menarik teori dari kehidupan praktis manusia untuk menuju pemurnian ilmu pengetahuan untuk menju suatu keadaan kontemplasi bebas-kepentingan (baca:sikap teoritis murni).
Dalam perkembangan selanjutnya, positivisme yang dirintis oleh Auguste Comte (1798-1857) menjadi puncak pembersihan pengetahuan dari kepentingan dan awal pencapaian cita-cita untuk memperoleh pengetahuan demi pengetahuan, yaitu teori yang dipisahkan dari praxis hidup manusia. Sehingga pada selanjutnya positivisme akan mengakhiri riwayat ontologi atau metafisika karena ontologi dapat menelaah apa yang melampaui fakta indrawi. Positivisme adalah kesadaran positivistis tentang kenyataan, khususnya sebagaimana yang diamati oleh ilmu-ilmu alam, yaitu klaim-klaim tentang fakta obyektif. Maka diluar ucapan-ucapan positif akan dinilai sebagai isapan jempol belaka, misalnya klaim-klaim moral, ucapan-ucapan estetis dan ontologi menjadi nonsense karena tidak dapat diverifikasikan secara kongkrit. Positivisme inilah yang kemudian menjadi suatu kesadaran manusia Barat.
Menurut Sastrapratedja, seperti halnya utopia, ideologi merupakan suatu bentuk imajinasi sosial. Fungsi ideologi adalah memolakan, mengonsolidasi, menciptakan tertib dalam arus tindakan manusia. Namun di satu sisi, ideologi dapat juga diartikan mempunyai fungsi untuk memperkuat rasionalitas kekuasaan sehingga dapat memiliki legitimasi. Dari sini, kita bisa membayangkan bagaimana jadinya ketika perspektif ideologi konservatif yang hanya menjadikan legitimasi kekuasaan sebagai fungsi utama ideologinya sudah bercampur baur dengan pemikiran dan teori-teori ala pemikiran positivisme. Tentu saja, konsekuensi dari semua ini adalah timbulnya teori-teori murni (bebas-nilai), karena para perumus dan penganjurnya bekerja dalam tingkat abstraksi yang jauh dari kenyataan. Semakin abstrak legitimasi yang dibangun dengan kehidupan praxis masyarakatnya, pada akhirnya akan membawa ideologi tidak lagi menjadi sebagai prinsip tindakan manusia namun telah berkembang menjadi “kesadaran palsu”, karena ideologi telah memberikan legitimasi terhadap sistem yang sebetulnya berlawanan dengan nilai-nilai yang menjadi cita-cita masyarakat semula. Kontradiksi inilah yang kemudian menstimulus lahirnya ideologi komunis sebagai antitesa dari kapitalisme yang telah menjadi ideologi dari mereka yang menikmati keuntungan terbesar dari sistem yang ada, yakni penghisapan surplus value negara proletariat ke negara pusat kapitalisme.
Dalam perkembangan selanjutnya, dalam konteks masyarakat industri maju, Teori Kritis ala Mazhab Frankurt telah lahir sebagai kritik ideologi dalam mengemban tugas untuk membongkar `kesadaran palsu` ideologis dari postivisme. Dengan kata lain, Teori Kritis merupakan ideologiekritik (Kritik-Ideologi), yaitu suatu refleksi-diri untuk membebaskan pengetahuan manusia dari dinding tebal yang memisahkan pengetahuan dengan kehidupan praxis manusia, yakni dengan menemukan kondisi sosio-historis dalam konteks tertentu yang mempengaruhi pengetahuan manusia itu sendiri. Di sini kita bisa melihat perbedaan yang cukup mendasar dari aliran Marxisme orthodok dengan Teori Kritis ala Frankurt yang juga berhaluan Marxisme, yang tidak memperlakukan Marxisme sebagai norma (baca:dogma) melainkan memperlakukannya sebagai alat analisis. Sekiranya pemikiran Marxisme kritis gelombang pertama telah membuat ideologi marxisme itu sendiri menjadi rahim atas kesadaran-kesadaran palsu di masyarakatnya. Kita bisa melihat, kehadiran Stalinisme dan Fasisme akhirnya malah menandai suatu peralihan dari kapitalisme liberal menuju kapitalisme monopolis yang ditangani langsung oleh para penindas. Dengan kata lain, fasisme dan maupun Stalinisme yang bermaksud mewujudkan masyarakat sosialisme itu tak lain dari perkembangan lebih lanjut dari kapitalisme yang disebut dengan kapitalisme negara. Dan untuk kesekian kalinya, seakan-akan kapitalisme telah menunjukan keluwesan ideologinya dalam mempertahankan legitimasinya sebagai the end of history dunia ini. Benarkah itu ???

NADEMKRA, NADEMKRA, NADEMKRA…

Pelajaran yang bisa kita petik sebagai kaum pergerakan ketika memandang perjalanan sejarah ideologi-ideologi besar dunia, bahwa sejarah itu nyata adanya dan “teori revolusi yang tidak disusun dari dan sebagai praksis perjuangan adalah cerita yang hanya layak didengar dan mungkin malah akan menidurkan kembali kesadaran masyarakat dan bangsa-bangsa tertindas-terjajah justru ketika mereka berada pada masa-masa kebangkitannya. Membongkar penindasan-penjajahan modern dan lapis-lapis ideologi yang menyelimuti adalah masa depan perjuangan kerakyatan di Indonesia”.(Manipol NDK)
Untuk itu, kita harus segera membalikan urutannya, bukan sosialisme dan kapitalisme yang telah menjadi batas pilihan-pilihan gerak sejarah tetapi sejarah lah yang memberi batas untuk kapitalisme dan sosialisme. Dengan begini, kita bisa melihat bahwa (ternyata) dunia sedemikian luas dan manusia sudah begitu kaya. Dan Nasional Demokrasi Kerakyatan (NDK) sebagai antitesa dari ideologi-ideologi besar dunia juga memiliki kesempatan sejarah hari ini sebagai bahan refleksi dan basis teori sikap tindakan rakyat Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan 100% atas pertukaran yang timpang dari Kapitalisme Global serta sisa-sisa bangunan feodalisme yang telah bercokol lama di negeri ini. Menjadi jelas, bahwa sikap sejarah kaum pergerakan hari ini seharusnya setia dan tetap percaya untuk menggunakan pendekatan sejarah teori. Sebab masa depan negeri ini bukanlah dicukupkan ketika aktifis-aktifis kiri-kanan atau tengah itu sekalipun telah merasa cukup ketika sudah mempelajari dan menghapalkan teks-teks revolusioner yang itu sesungguhnya berasal dari pengalaman orang lain dan bukannya pengalaman kita sendiri. Kaum pergerakan haruslah mampu untuk menjadi konteks (bukannya teks) dan selalu berdialetika antara teori yang sedang dibangun dengan gerak laju realitas masyarakatnya sendiri. Kalo Lenin pernah mengatakan : “Tidak ada Gerakan Revolusioner Tanpa Teori Revolusioner”, maka hari ini harus kita ralat menjadi “ Tidak Ada Gerakan dan Teori Revolusioner tanpa Kesadaran Revolusioner”. Dan kesadaran revolusioner ini harus lahir atas tarikan praksis dari obyektivitas sejarah, local atau indigenous knowledge, yakni pengalaman-pemahaman otentik ketika berhadapan dengan penindasan dalam memperjuangkan pembebasannya”
Mengembangkan teori praksis tentang nasional demokrasi kerakyatan dalam semangat building new path of proletariat movemen, juga harus kita pandang sebagai Indonesian way to build internasional justice/global fairness Ini artinya, bahwa kita berkewajiban untuk terus mencerdasi konflik yang terjadi dari sekian peristiwa sosial ekonomi politik juga kebudayaan yang terjadi sebagai efek dari praktek liberalisasi. Di sisi lain, bangunan masyarakat produksionis maju harus dapat mengukuhkan Nasional Demokrasi Kerakyatan yang juga mampu memposisikan diri sebagai mode of production, bagian dari masyarakat internasional dengan siasat atas segala dampak maupun kecenderungannya. Kita sebagai anak negeri ini haruslah percaya dan yakin 100% bahwa Indonesia masih bisa menjadi intelektual organik bagi negara-negara dunia ketiga, sebab posisi republik ini untuk mewujudkan Keadilan Global sangat signifikan. Ketika banyak daerah di Eropa sadar bahwa krisis ke depan adalah krisis air bersih, tiba-tiba di Indonesia lahir UU Sumber daya Air. Ketika Amerika Latin mulai bergerak ke arah kiri dengan menasionalisasi aset perusahaan minyak Amerika Serikat, tiba-tiba Condeleza Rice datang ke Indonesia untuk merebut Blok Cepu dari pangkuan ibu pertiwi, belum lagi Freeport sebagai perusahaan tambang emas terbesar di dunia telah ratusan tahun menjadi penyuplai upeti terbesar ke AS dan sekutunya. Belum lagi, praktek-praktek liberalisasi segala bidang yang pada akhirnya mengakibatkan jasa pelayanan publik dan sosial di negeri ini melambung tinggi juga menjadi catatan panjang bahwa sesungguhnya bangsa kita adalah bangsa besar yang pada suatu saat rakyat akan segera merapatkan barisan untuk merebut kedaulatan kuasa rakyat atas tanah, air dan udaranya sendiri.

REVOLUSI BERARTI MEMULAI

Tidak ada gladi resik dalam revolusi. Itulah satu-satunya alasan kenapa kita butuh kewaspadaan, bukan kecurigaan yang hanya akan melahirkan rencana-rencana gerakan tidak lebih sebagai bentuk lain frustasi permanen para pemburu kekuasaan. Demokrasi tidak bisa dipahami sebagai ajang perebutan kekuasaan semata melainkan harus dipahami untuk memenuhi kepentingan rakyat yang terjalin lewat logika ekonomistis sebagai turunan dari moda produksi yang dimungkinkan dalam sebuah formasi sosial. Membangun demokrasi kerakyatan melalui jalan pergerakan ekstraparlementer haruslah kita dudukan sebagai fase pentahapan masyarakat kita hari ini yang masih terkontaminasi atas sentimen pengelompokan sosial yang berakar dari politik aliran (baca:Oligarki Politik) yang berkembang di tingkatan elit politik. Mengambil pilihan politik untuk tidak masuk dalam wacana parlementarian dan elitisme adalah pilihan rasional dari situasi anomali dan amnesia kolektif yang sedang berjangkit dan berkembang di masyarakat.
Situasi masyarakat yang tidak rasional dan tidak demokratis ini terjadi dikarenakan terhambatnya / tidak berkembangnya artikulasi cara-cara produksi (mode of production) di Indonesia secara wajar. Hal ini disebabkan karena peralihan kapitalisme di dunia ke III, secara umum dan Indonesia khususnya, tidaklah menciptakan kapital yang kuat justru menjadikan bangsa ini tergantung baik pada level ekonomi (produksionist) maupun politik (dependencia). Atas dasar pijakan analisis di atas mengakibatkan tidak terbentuknya/munculnya kelas sosial (berbasis produksi) yang kuat sampai hari ini.
Mengutip pidato tahunan Hugo Chaves di Gedung Parlemen Venezuela, “...bila kita hendak mengentaskan kemiskinan, kita harus memberikan kekuasaan pada si miskin, pengetahuan, tanah, kredit, teknologi, dan organisasi. Itulah satu-satunya cara mengakhiri kemiskinan”. Inilah yang membedakan Nademkra FPPI dengan Nademkra (Nasionalisme Demokrasi Kerakyatan) ala Papernas. Nasionalisme republik ini tidak bisa semata-mata dibangun dengan menjadikan politik sebagai panglima dan pengertian Nasionalisme ala Soekarno yang hanya terjebak dalam pengertian ikatan teritorial wilayah kepulauan Indonesia dari Sabang sampai Merauke saja. Na dalam pengertian Nasional Demokrasi Kerakyatan adalah suatu ide dalam rangka perang posisi di tingkat lokal, nasional maupun internasional dengan menyandarkan pada gerakan ekonomi politik berbasiskan emansipasi massa. Sehingga menjadi penting apa yang telah dikemukakan Marx bahwa pengertian nasional harus dimaknai sebagai sebuah modal dagang di mana dependencia harus dipahami dalam pengertian politik: negara dalam pengertian nation bukanlah terjebak dalam bentuk konsolidasi primitif semata sehingga kemerdekaan 100% yang kita yakini harus dapat diidentifikasikan dalam pengertian produksi, dimana negara dan rakyat akan menggunakan menjadikan air, udara tanah beserta isinya sebagai alat produksi dan menciptakan cara produksi yang mampu menciptakan pemerintahan demokratik dalam pengertian anti imperialisme dan menegakkan kedaulatan rakyat.
Tapi bagaimanapun, pada akhirnya ini bukan merupakan justifikasi atas gagasan sesuatu kelompok atas kedaulatan negeri ini. Seperti yang telah diutarakan diatas, bahwa tugas kaum pergerakan bukanlah mengarang ideologi melainkan menuliskan ideologi sesuai dengan gerak laju realitas masyarakatnya. Entah itu FPPI, FSPI, PRD, HMI, PMII, FMN ataupun yang sampai hari ini masih mengatasnamakan sebagai gerakan pro demokrasi, tidak bisa merajut emansipansi bagi negeri ini dengan hanya menjadi teks bagi perubahan bangsa ini dan juga kita tidak perlu meragukan apakah Indonesia akan terjebak di antara diskursif atas kematian sosialisme dan kemustahilan menghindari kejayaan kapitalisme; cara pandang kita musti menyertakan pertimbangan bahwa bagi dan dalam konteks masyarakat Indonesia, baik kapitalisme maupun sosialisme sekalipun —–sebagaimana sudah dikemukakan di muka—–dan menyejarah bersama emansipasi rakyat yang telah tertanam dalam jiwa para petani, buruh, nelayan, kaum miskin perkotaan, mahasiswa, PKL dan semesta rakyat Indonesia semenjak zaman pergolakan di era kolonialisme muncul. Sebab pertautan antara teori dan praxis harus menjadi pondasi utama dalam merumuskan ideologi dan dalam ideologi kita tidak bisa menformalkan suatu aliran pengetahuan tertentu dan dalam rangka itu semua siapapun berhak untuk melakukannya dan pada akhirnya sejarah lah yang akan menjadi hakim atas rumusan-rumusan perubahan itu sendiri.
-----------------------
Wassalam... (BG)
By: Dept. Pendidikan dan Propaganda FPPI

Cerpen: Perayaan Kematian

2007-08-21T10:53:00.000+07:00

George pada mulanya. Hanyalah seorang anak kecil yang iri pada seorang lelaki yang sangat dipuja—dipuji, oleh banyak orang. Pada permainannya, anak-anak lain akan berkata “ia pantas menang karena ia adalah George.” Dan cibiran yang menyebalkan akan terdengar, “sungguh memalukan seorang George kalah.” Hidupnya selalu dibayangi akan kebesaran nama lelaki yang perlahan sangat dibencinya. Lelaki yang meniduri ibunya, sehingga menyebabkan George kecil lahir ke dunia.

Pada hari Minggu, George selalu mendatangi gereja. Ia datang paling pagi, membantu para pastur untuk menyiapkan upacara. Menggantung kantung-kantung di ujung bangku. Mengisi air di cawan perak, dan memasang rangkaian bunga di atas altar. Ia melakukan itu untuk menghindari ajakan ayahnya berangkat ke Gereja bersama. Seusai Misa, ia akan segera memacu cepat sepedanya, pulang ke rumah. Ia tidak ingin siapapun mengajaknya berbicara—yang akan memujinya, betapa beruntungnya ia dilahirkan ke dunia sebagai George Junior. Ia membencinya.

George tidak pernah ingin ayahnya hadir pada tiap perayaan di sekolah, karena hanya akan membuatnya malu. Membuatnya tampak bukan sebagai apa-apa, selain sebagai George kecil. Dan ia sangat membenci itu. Ia sangat ingin berteriak “ Hei, ada apa dengan kalian? Aku adalah George, bukan bayang-bayang George.” Tapi George tidak pernah bisa meneriakkan itu, dan ia sangat tahu, ia tak pernah bisa meneriakkan itu, hanya teriakkan dalam hati atau goresan tebal pada kertas kusam yang langsung dihancurkannya.

Hingga pada suatu pagi, George terbangun dari tidur. Ia memutuskan untuk berdamai dengan perang yang dialaminya. “ Ini adalah gencatan senjata, kita harus mengatur strategi yang lebih hebat,” pikirnya. Di meja sarapan, ia bertanya pada ayahnya. “ Dad, maukah kau mengantarkanku ke sekolah?” Pagi itu, ia melupakan sepedanya, dan membiarkannya usang dalam garasi.

George memilih diam dan mendengarkan pembicaraan ayahnya. Ia berharap mobil lebih cepat tiba di sekolah. “ Ketika aku kecil, aku tidak pernah diantarkan ayahku pergi ke sekolah. Perang memaksanya untuk berada jauh dengan kami, dan ia tak pernah kembali. Aku sangat membenci perang.” Kakek George adalah seorang pilot pesawat tempur, ia meninggal di Afrika. George kecil tidak pernah melihat kakeknya. Pagi itu, George tahu apa yang harus dilakukannya. George memulai dengan memperpanjang jam belajarnya, dalam satu semester, ia diakui sebagai anak paling cerdas di sekolah. Selain itu, ia mengikuti klub olahraga rugby, di sana, ia menjadi kapten, ditakuti oleh semua lawan.

George mendaftarkan dirinya pada program akselerasi. Di usia enambelas tahun, ia tercatat sebagai mahasiswa di universitas. Ia menikmati kehidupan kampusnya. Pesta di Sabtu malam dan seks yang menyenangkan. Berada jauh dari ayahnya.

“ Ini tiket kepulanganmu,” seorang Profesor tua memberikan amplop berisi tiket penerbangan. Ia tahu untuk apa. Rumahnya kini dipenuhi oleh orang-orang yang selalu menghiasi layar televisi. Selebritis, politisi dan pengusaha-pengusaha kaya, yang hanya tahu soal keuntungan dan kesenangan. Ibunya, bergaun hitam. Duduk sendu di samping peti mati. Ia datang, memberikan bahunya untuk sandaran tangisan. Ia tidak menangis.

George berada di barisan paling depan, iring-iringan yang mengantarkan jenasah ke Gereja. Di sana, ia sampaikan pada pelayat, kematian ayahnya adalah sebuah misteri kehidupan. Tidak pernah ada yang menginginkan, tiga tembakan peluru bersarang di dada, untuk mengantarkan nyawa pada kematian. Dan tidak akan pernah ada, keabadian selamanya. George membayar duaribu dollar untuk tiga peluru. Letusan salvo menandakan, dia adalah pemenang. Atas perang yang berlangsung seumur hidupnya. Ia bisa menjadi George, tanpa bayang-bayang George.

George memutuskan tidak melanjutkan kuliah. Ia mendaftarkan diri di Angkatan Darat.. Ia sangat menyukai perang. Letusan peluru adalah nafasnya, tatapan kengerian adalah senyumnya, yang menemani nyawa-nyawa meregang. Lemparan granat, adalah sebuah kesenangan lain, yang hanya ia sendiri dapat merasakannya. Perang adalah hidupnya. George adalah pahlawan. Meski kini ia tidak lagi di medan pertempuran, ia tetap mencintai perang. Dan ia sangat berterimakasih pada ayahnya, yang sangat membenci perang. Pada kakeknya, yang tak pernah ia lihat wujudnya, yang mati dalam perang.

George adalah pahlawan. Meski ratusan orang membencinya, tidak berbanding dengan jutaan para pengikutnya. Ia adalah pahlawan. Perang adalah kehidupannya. Untuk hidup, ia selalu menciptakan perang. Perang yang menyenangkan kolega-koleganya. Yang tak segan-segan memberikan lembaran-lembaran dollar, pada tiap perang, dan keberhasilan perang yang dibuatnya. Perang yang memacu para ilmuwan untuk menunjukkan kehebatannya. Pada tiap perang dan keberhasilan perang. Perang yang menggairahkan prajuritnya, orang-orang buangan untuk menunjukkan nasionalismenya. Perang yang selalu membuat ia tertawa. Perang adalah pekerjaan. Ia selalu berpesan, “pergilah berperang, dan kau akan menjadi pahlawan, dalam perayaan kematianmu.”

Hingga pada suatu malam. Ibunya, mengenakan gaun terusan hitam. Wajahnya tampak berkilauan. Dalam temaram dan hidangan makan. “ Ibu menyaksikan, ribuan orang membentangkan spanduk, mereka berjalan dan berteriak. Lelaki dan perempuan.”
“Dan?”, jawab Goerge. “ Aku menyaksikan, anak-anak bertubuh kurus, mereka kelaparan. Aku menyaksikan, perempuan-perempuan histeris menangisi anak lelakinya. Mereka membencimu George.”
“ Ibu bermimpi?”
“Tidak, aku menyaksikan perang melalui televisi. Bertahun-tahun sejak kematian ayahmu.” “ Ayolah Bu, kau adalah perempuan berpendidikan. Kau tahu, televisi adalah sebuah kebohongan. Televisi hanya meracuni otakmu, tanpa sesuatu yang bermanfaat.” Goerge menyantap hidangan, “ masakanmu selalu yang terlezat.”

Ibunya kembali meneruskan pembicaraan. Tentang perang, tentang kelaparan, tentang kematian, membuat George bosan. Hingga setelah diamnya, ia melanjutkan.
“ Masakanku memang selalu lezat. Ayahmu, tidak pernah ingin memakan masakan orang lain. Jika ia pulang, ia akan segera membuka open dan bertanya girang, “Lihat, apa yang kudapatkan.” Ia lelaki yang menyenangkan.”

George menghentikan makannya, ia usap lembut pipi ibunya, basah airmata. “Kau percaya George, pada karma? Pada kehidupan setelah kematian?” George kembali pada kursi, mendudukinya. Ia sangat mencintai ibunya. Pada masa kecilnya, ibunyalah yang mendatanginya, saat tangan George kecil berlumuran darah. Ia membunuh Rainbow, anjing kesayangan ayahnya. Ia berkilah, Rainbow menggigit celana barunya, ia hanya mempertahankan diri. Saat menggali tanah, ia berpesan jangan sampai ayah tahu, ayahnya sangat tidak menyukai pembunuhan, bagaimanapun caranya.

Pada akhirnya, George hanyalah seonggok tubuh tanpa nyawa. Sendiri dalam kematian. Tenggorokannya tercekat. “ Ibu meracuniku!!!” Suaranya lirih, nafasnya tak beraturan.
“ Tidak George, ibu hanya melakukan, apa yang seharusnya dilakukan seorang ibu.”
George terdiam. Ibunya menelpon beberapa orang, “ Maukah kau datang malam ini ke rumahku? Untuk sebuah perayaan kematian?”

Pisangan, 5 November 2006.
Dimuat dalam antologi cerpen “Perayaan Kematian” 2007

Perjuangan Guru Melawan Ketidakadilan

2007-08-21T10:29:00.000+07:00

SEKARANG ini, melawan barangkali sebuah keniscayaan bagi para guru. Sebab, peminggiran peran guru sangat mencolok. Kasus ujian nasional (UN) yang dilaksanakan pemerintah contoh peminggiran atas kerja keras guru selama bertahun-tahun.

Guru yang mendidik berbagai macam pengetahuan, direduksi pemerintah melalui UN dengan mendasarkan aspek kognitif. Aspek psikomotorik dan afektif siswa tidak tersentuh.

Jika mengacu buku Guru, Mendidik itu Melawan , muncul pertanyaan, apakah ada sosok guru yang bisa dijadikan contoh sebagai guru yang melawan? Nurlela, guru SMA 56 Jakarta melawan kuasa modal yang akan meminggirkan sekolahnya untuk diubah menjadi mal. Sedangkan Retno Retno Listyarti melawan kekuasaan politik Akbar Tanjung karena namanya dicantumkan dalam buku pelajaran sebagai studi kasus hukum bagi para siswa. Mereka berdua adalah contoh guru yang teguh dengan pendirian guna melawan ketidakadilan. Sayangnya, mencari atau menemukan sosok guru seperti Retno dan Nurlela ibarat mencari jarum di tumpukan jerami.

Menurut penulis buku ini, Eko Prasetyo, sebagian besar para guru tidak ubahnya sebagai pekerja administratif Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Bahkan, guru-guru di sekolah sudah puas ketika menyelesaikan silabus dan menyampaikan materi kepada siswa.

Akibatnya, seperti yang dikatakan Ivan Illich dalam buku Sekolah Kapitalisme yang Licik, para guru mengalami de skilling. Guru sekedar sekrup dari kekuasaan Depdiknas. Hingga terparah, guru tak mampu lagi membaca realitas penindasan, baik yang dialaminya sendiri maupun yang terjadi di sekelilingnya.

Memang, menjadikan guru mau dan mampu melawan ketidakadilan sejatinya akan berhadapan dengan tembok tebal kekuasaan, seperti yang dialami Retno dan Nurlela. Perlu waktu dan kesabaran ekstra. Sebab, sistem pendidikan dibuat sekadar untuk menyesuaikan dengan realitas yang ada. Misalkan, ketika industri membutuhkan siswa-siswa yang melek teknologi dan pandai beradaptasi, keluarlah kurikulum berbasis kompetensi. Sayangnya, semua itu hanya vocassional skill, dalam bahasa Utomo Danan Jaya, siswa sekadar bisa bubut, las, dan merangkai perkakas.

Penulis memaparkan tugas guru pun kini menjadi sederhana, sekadar melatih murid mengerjakan soal-soal ujian demi mengejar kelulusan yang didasarkan standar ujian nasional. Sehingga guru telah berubah menjadi sebuah profesi administratif, bukan lagi menjadi aktivis gerakan sebagaimana diyakini dan diharapkan penulis. Dalam situasi itu, telah terjadi perubahan makna, antara mendidik dan memberi informasi tidak bisa dibedakan. Betul-betul menyakitkan penindasan yang dialami guru. Sayangnya, penguasa/pemerintah tidak melihat pendidikan sebagai proses, tetapi semata-mata mengarahkan untuk mengejar gelar.

Menurut Eko Prasetyo, akibat pendidikan yang mengabdikan diri kepada pasar, sejak itu pula urusan pendidikan diibaratkan atau memang telah sama dengan sekadar urusan ekspor-impor barang. Artinya, pendidikan diperlakukan sama halnya dengan sektor ekonomi. Akibatnya sekolah sekadar penyalur sumber daya manusia yang diinginkan pasar. Akhirnya, fungsi sekolah untuk membangun karakter dan watak siswa bergeser 180 derajat menjadi mengajarkan keterampilan teknis sesuai dengan ukuran yang sudah ditetapkan dan diminta pasar semata. Ibaratnya, kini sekolah layaknya mesin pencetak generasi siap pakai. Sekolah tidak lagi mengajarkan bagaimana siswa mampu membaca ketidakadilan, penindasan, dan pengisapan yang tiap hari terjadi dalam tubuh bangsanya.

Persoalan atau isu pendidikan sebenarnya adalah persoalan atau perdebatan tentang perumusan tujuan dan fungsi pendidikan atau sekolah dalam kaitannya dengan masyarakat. Tak terkecuali para guru sebagai ujung tombak pendidikan.

Menurut penulis, di tengah realitas penindasan yang dialami para guru, serta diamnya organisasi guru, sudah saatnya guru berubah dari petugas administratif pendidikan menjadi aktor pergerakan demi kebangkitan pendidikan. Eko memberi contoh Tan Malaka sebagai acuan guru yang melawan. Tan Malaka dalam berbagai penyamarannya kerap mendidik masyarakat. Tan Malaka selalu melatih para muridnya agar semakin matang dalam berpikir dan dewasa dalam bersikap dan bertindak.

Jika melihat judul yang digunakan, secara tegas Eko menggunakan kerangka disiplin pendidikan bertipe radikal. Bukan tipe konservatif yang cenderung mengarahkan guru untuk sekadar menyesuaikan diri. Dengan prinsip pendidikan radikal ala Paulo Freire, Eko mengharap para guru tidak sekadar menjadikan anak didiknya sebagai sekrup sosial semata. Bahkan, dalam buku ini, Eko juga mengharap para guru mendidik muridnya untuk menjadi para pembaru dan pembebas masyarakat.

Dengan melawan, Eko hendak mengubah pemahaman bahwa mengajar tidak sekadar memindahkan pengetahuan. Mengajar adalah tugas politik.

Artinya dalam mengajar secara inheren tersurat tugas untuk menyadarkan para siswa bersikap kritis. Namun, sambil tetap menghidupkan motivasi kepada siswa sendiri agar mau menjadi pemimpin, di segala bidang, dan tetap mampu bersikap jujur.

Gunanya melawan Keharusan guru melawan ketidakadilan, selain demi kemajuan dirinya sendiri, juga untuk kebaikan sistem pendidikan. Dengan kesadaran untuk melawan, segala hal yang sekiranya akan merugikan pendidikan bisa dihindari.

Cara bagaimana guru melawan sistem pendidikan dicontohkan Retno Listyarti. Ia menggunakan guntingan koran hingga memutar film dokumenter dengan tema-tema panas sebagai bahan mengajar.

Kesadaran melawan juga sejatinya tecermin pada sikap dan perilaku guru yang demokratis. Melalui pendidikan progresif, sebagaimana tecermin dalam buku ini, secara perlahan para guru juga harus mengubah sistem di dalam kelas. Tidak lagi ada dominasi guru, kekakuan, dan macetnya suatu dialog, tetapi digantikan percakapan kritis menuju kedewasaan siswa meraih jati dirinya. Ruangan kelas menjadi ruang pergulatan imajinasi, perdebatan gagasan, keterampilan berkarya, dan kepedulian dengan masyarakatnya.

Dengan situasi tersebut, kelak para guru dan siswa akan semakin menyadari diri mereka di tengah realitas masyarakat masing-masing. Akhirnya, sekolah yang dulunya dianggap angker menjadi lebih hidup karena seluruh siswa dan komunitas sekolah bisa bertemu dan berdialog satu dengan lainnya. Hingga perlawanan bisa semakin kuat.

Eko juga menggarisbawahi bahwa dalam hal proses perlawanan atau proses pembebasan harus selalu didampingi sikap optimisme. Sebab, sikap optimistis itulah yang membangun manusia sebagai sosok yang penuh harapan.

Menurut Eko, tugas guru bukan sekadar membuat seorang peserta didik menjadi cerdas, melainkan juga melatih kesediaan murid agar rela berkorban dan memiliki kemauan kuat untuk bertindak untuk sesamanya yang miskin dan tertindas. Agar guru semakin sadar untuk melawan, mungkin 'slogan' Karl Marx dalam bukunya, Manifesto Comunist, untuk konteks Indonesia diubah, bukan 'Bersatulah Kaum Buruh', melainkan 'Bersatulah Kaum Guru'.
Harapannya guru semakin terpecut untuk melawan ketidakadilan bersama murid-muridnya. Kini saatnya guru menyadari bahwa mengajar bukan hanya memindahkan pengetahuan, melainkan juga tugas politik dalam mendidik perlawanan. Tentunya perlawanan itu adalah perlawanan yang diarahkan demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan demokratis yang bisa dinikmati semua kalangan masyarakat tanpa memandang kelas mana pun juga.

Revolusi Belum Selesai

2007-08-21T10:22:00.000+07:00

”DENGAN merebut kembali aksi massa, rakyat Indonesia menjadi tangguh dan bersedia sukarela turun ke jalan untuk menuntut hak dan kepentingannya.Itu salah satu kekayaan revolusi nasional yang perlu direbut kembali.” -Max Lane-

Hampir semua bangsa lahir dari hasil revolusi yang melibatkan rakyat.Pengalaman Inggris, Prancis, dan AS telah membuktikannya. Pembebasan nasional rakyat Amerika Latin yang terinspirasi perjuangan rakyat Venezuela, selayaknya juga dapat mengilhami metode dan ideologi perjuangan nasional di Indonesia.

Sayang, pendeknya ingatan kolektif telah membuat kita cepat melupakan segala peristiwa penting. Reformasi 1998 yang belum genap 10 tahun pun cepat terkikis dari memori.Demikian juga beragam represi sejak kediktatoran Orde Baru serta berbagai perlawanannya.

Max Lane merekamnya dengan cermat sejumlah proses pergerakan di Indonesia hingga kegamangan bangsa ini berhadapan dengan gempuran neoliberalisme,yang dia gambarkan sebagai ”revolusi nasional membentuk Indonesia menjadi sebuah bangsa yang belum selesai”. Orde Baru memang sudah jatuh. Namun sistem yang dibangun semasa kekuasaan Soeharto sesungguhnya tidak hilang.

Akibatnya sebagai bangsa yang besar, Indonesia tak kunjung berhasil mewujudkan citacita kesejahteraan rakyat. Reformasi telah melenceng bahkan telah menjauh dari tujuan awal.Buktinya, setelah tujuh tahun kejatuhan Soeharto ternyata belum ada perubahan signifikan sampai saat ini. Malah, sebagian masyarakat menganggap kondisi sekarang jauh lebih buruk dibandingkan zaman Soeharto.

Pendidikan mahal, biaya kesehatan tidak terjangkau, kenaikan harga beras dan antrean minyak,semuanya menyiratkan aras reformasi tidak berjalan sesuai harapan.Bahkan pascareformasi bergulir yang ditandai dengan lengsernya Soeharto (bukan Orde Baru), negara sesungguhnya makin angkuh.

Keangkuhan negara itu dapat diidentifikasi dengan makin menguatnya penindasan negara berupa penggusuran dan peminggiran kaum minoritas, khususnya kelompok masyarakat yang tidak berpunya. Akan menjadi pertanyaan jika reformasi yang dikatakan bentuk baru pembaruan Indonesia macet di tengah jalan,lalu seperti apa nasib Indonesia di masa depan?

Lewat analisis sejarah yang kritis, Max Lane dalam buku ini berusaha mencari jawabannya sambil meramu strategi baru dalam merumuskan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Memang tidak mudah merumuskan bentuk kenegaraan bagi Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, budaya, dan agama.

Para founding father kita pun mengalami kesulitan ketika menyusun kesepakatan bersama dalam menentukan asas dan identitas negara ini.Keberadaan tiga ideologi besar, yakni nasionalisme, Islam, dan marxisme menjadi tantangan tersendiri dalam menyusun konsep Indonesia. Selama tahun 1950-an,kiri dan kanan, Islam dan sekuler,kesatuan atau federalis semuanya mencoba merumuskan gagasan untuk menjawab pertanyaan seperti apa Indonesia itu di masa depan.Indonesia merupakan konsep sentral yang dipertanyakan bersama.

Di 1960-an, Soekarno berusaha menyusun puzzle ideologi yang bernama nasakom sebagai jalan tengah membangun persatuan dan kesatuan Indonesia. Tetapi proyeksi besar ini gagal di tengah jalan akibat konflik politik dan pergeseran kekuasaan di tubuh pemerintah. Lewat buku setebal 339 halaman ini,Max Lane membedah isi sejarah Indonesia mulai dari masa prakolonial sampai dengan orde reformasi.

Meski dikaji secara umum dengan mengandalkan referensi sejarah lain, Max Lane mampu memaparkan alur sejarah bangsa ini secara baik. Ia membagi karakter sejarah Indonesia antara 1945–1965 dan Indonesianya Soeharto 1965–1998.Orde Baru menempati ”porsi”terbesar dalam analisis Max Lane untuk dikaji lebih mendalam.Seperti ilmuwan Ba-rat lainnya, Max Lane berusaha membedah awal kemunculan Orde Baru, peristiwa sosial-politik yang terjadi sepanjang pemerintahan Orde Baru maupun pra dan pascakejatuhan Soeharto.

Max Lane menyebut Orde Baru sebagai ”kontra revolusi”tentu saja ini berkebalikan dengan Orde Lama yang begitu mengagungagungkan kata ”revolusi”. Dalam bab lima sampai bab terakhir, Max Lane menyoroti peranan Partai Rakyat Demokratik (PRD) dalam peta sejarah gerakan mahasiswa menjelang kejatuhan Soeharto.Upaya menstabilkan kekuatan politik turut dilakukan PRD dengan membangun aliansi bersama PDI Megawati untuk mengkritik kebijakan pemerintah ke instansi dan lembaga pemerintah lain.

Situasi perpolitikan antara 1995 hingga 1996 selalu diwarnai dengan tindakan represif negara kepada peserta aksi karena peningkatan demonstrasi massa secara kuantitas.Berdasarkan data Yayasan Insan Politika (YIP) yang meneliti jumlah aksi massa mulai 1989 dan 1998 dengan terfokus di Pulau Jawa, ditemukan 30 dan 40 aksi protes mahasiswa terutama di Jakarta dan Jawa setiap tahunnya antara 1989 hingga 1992 dengan mengangkat isu berbeda seperti demokrasi kampus, solidaritas petani dan buruh, protes sekitar penangkapan aktivis yang mendistribusikan buku-buku Pramoedya Ananta Toer, kebebasan pers.

Sementara itu pada 1993 ada 71 kali protes; 1994 terdapat 111 kali protes; pada 1995 ada penurunan menjadi 55 kali protes kemudian meningkat menjadi 143 protes pada 1996 dan pada 1997 ada 154 protes (hlm 153). Menurut Max Lane, kediktatoran Soeharto yang dijatuhkan aksi massa dan mahasiswa ternyata membuktikan bahwa pemerintah tidak sepenuhnya dapat mengelola kebijakan ”massa mengambang” untuk terus hidup dalam kepasifan.

Meskipun beberapa kalangan menilai bahwa kejatuhan Soeharto juga tidak terlepas dari campur tangan luar negeri, tampaknya peningkatan jumlah aksi dan radikalisasinya mampu memunculkan ”keberanian” massa terhadap kebijakan negara beserta aparatnya. Memangreformasimembuka kebebasan hak politik dan hak sipil tetapi belum mampu menyejahterakan masyarakat secaraekonomi.Akibatnya,muncullah ”demam Soeharto” di tengah-tengah masyarakat kita yang mengidam-idamkan stabilitas politik dan ekonomi seperti 32 tahun lalu.

Sebagai seorang Marxian, Max Lane tetap menyandarkan kesadaran kelas dalam memperbaiki sistem sosial, politik dan ekonomi secara keseluruhan. Saat ini masyarakat mesti menyadari bentuk kolonialisme tidak lagi berwujud fisik melainkan ekonomi oleh karena itu dibutuhkan perjuangan pembebasan nasional dan melawan neoliberalisme untuk membawa Indonesia ke arah perubahan lebih baik.

Boleh dikatakan,kedekatan emosional Max Lane dengan PRD menjadi salah satu titik kelemahan dari buku ini. Di satu sisi, ia terlalu ”overdosis”membedah perjalanan PRD selama masa Orde Baru yang pada akhirnya kitahanya memandangbuku ini tidak lebih dari profil PRD, sementara alur sejarah Indonesia sekadar tambalan.Mungkin saja,Max Lane juga tidak menyadari bahwa PRD telah gagal menjadi saluran politik alternatif di masa Orba karena ketiadaan basis massa yang kuat.

Bahkan sekarang, PRD perlahan-perlahan mulai mati suri. Selain itu, pisau analisis Marxis yang digunakannya terlalu tumpul untuk mencari jawaban atas keterpurukan Indonesia di berbagai lini kehidupan. Tidak cukup rasanya hanya bersandar pada perjuangan kelas dan membangun ideologi revolusi nasional karena Indonesia bukanlah Eropa abad ke- 19.

Meski demikian, Max Lane patut diacungi jempol karena karyanya menyadarkan kita bahwa masa depan Indonesia masih di awang-awang dan butuh proses lama untuk menyelesaikannya. Layaknya anak kecil, Indonesia memang perlu belajar dari sejarah.Kedaulatan politik sudah di tangan bangsa sejak merdeka, tapi nation building memerlukan dinamika baru.(*)

----------------------
*Epung Saepudin

Naskah ini dipublikasikan juga di Koran Seputar Indonesia, Minggu, 19/08/2007

SIAGA PEMUDA: Perjuangkan Kemerdekaan Nasional II

2007-08-17T13:31:00.001+07:00

--------------------------------------- sticker berisi teks Proklamasi --------------------------------

Hari ini, 17 Agustus 2007, kawan-kawan FPPI Jakarta dan Pimpinan Nasional turun di Bundaran HI untuk memperingati hari kemerdekaan RI. dalam pada itu aksi yang dikemas dalam format upacara 'alternatif' ini mengusung topik perjuangan anti imperialisme modal sebagai wajah baru penjajahan dunia. karenanya -- meski hanya diikuti oleh sekitar 40an massa aksi-- FPPI 'melaunching' Proklamasi Perjuangan sebagai refleksi dan pemaknaan ulang atas kemerdekaan bangsa Indonesia dari sejarah imperialisme. dengan ini pula diserukan kepada seluruh pimpinan kota di seluruh Indonesia untuk melakukan aksi sebagaimana dimaksud. di bawah ini adalah Pernyataan sikap yang dapat direferensi, dan tidak menutup kemungkinan untuk membawa muatan lokal sejauh tetap dalam frame pemahaman yang sejalan.

SIKAP POLITIK PEMUDA:
PERJUANGKAN KEMERDEKAAN NASIONAL KEDUA

Sejarah Indonesia modern tidak dapat dilepaskan dari kolonialisme-imperialisme. Kemerdekaan politik yang kita proklamasikan pada 17 Agustus 1945 telah menjadi tonggak lahirnya nation-state Republik Indonesia. Namun kedaulatan yang kita miliki hingga hari ini ternyata tidak dengan sendirinya menjadikan Indonesia terlepas dari penetrasi kekuatan-kekuatan asing yang imperialistik. Hal inilah yang sering diingatkan oleh Bung Karno dalam jargonnya “revolusi belum selesai”. Ini menandakan bahwa Revolusi Kemerdekaan 1945 sesungguhnya merupakan suatu tahapan awal untuk menorehkan lembaran sejarah baru yang mampu menjadi ingatan atas kedaulatan absolut rakyat Indonesia untuk bebas dari segala bentuk penghisapan dan penindasan.

Luasan wilayah NKRI yang mencapai kurang lebih dua juta km persegi, dengan hamparan 13. 699 pulau dengan total penduduk 203, 46 juta jiwa yang di dalamnya hidup sekitar 495 rumpun bahasa dalam kelompok etnis dan 5 agama resmi plus puluhan aneka kepercayaan, telah mengandung potensi konflik yang bisa direkayasa oleh kepentingan para pemodal untuk memecahbelah integritas ekonomi politik masyarakat Indonesia. Sejarah pun pernah mencatat, kelahiran Indonesia ‘muda’ pun masih harus berhadapan dengan kekuatan separatisme seperti PRRI Permesta, DII-TII, RMS dan lain-lain sebagai akibat perebutan dan penguasaan akses ekonomi politik kolonialisme dan kapitalisme internasional yang menjadikan perbedaan identitas masyarakat sebagai sumbu yang sewaktu-waktu bisa disulut.

Rezim silih berganti, namun hanya melahirkan krisis multidimensi yang begitu kompleks. Sebut saja, problem sengketa agraria, liberalisasi pendidikan, liberalisasi tenaga kerja sampai munculnya kebijakan negara yang anti rakyat dan pro modal telah membuat tergadainya kekayaan sumber daya alam ke dalam cengkraman Kapitalisme Internasional. Belum lagi, penerapan investasi yang tidak pernah nyambung dengan kebutuhan publik masyarakat telah mengakibatkan kesenjangan sosial ekonomi yang begitu hebat sehingga di beberapa daerah terbelakang di luar jawa justru semakin menyulut kemarahan masa— lalu berkeinginan memerdekan diri untuk lepas dari pangkuan ibu pertiwi. Dan sejarah pun mencatat pula, bahwa embrio konflik disintegrasi masa lalu tidak terlepas dari kepentingan Kapitalisme Internasional untuk memecah belah NKRI agar penetrasi ekonomi politik liberalnya bisa masuk dengan mudah.

Refleksi situasi diatas, suka tidak suka menuntut kita untuk memaknai ulang perayaan kemerdekaan nasional yang selalu dirayakan pada tanggal 17 Agustus 1945 tiap tahunnya. Dari persoalan perseteruan perusahaan-perusahaan Blok Migas di Sulawesi yang berimbas pada konflik horisontal di tingkatan masyarakatnya serta penembakan petani yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai akibat sengketa tanah antara rakyat dengan Dept. Kehutanan sampai persoalan penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah Ketenagakerjaan menjadi PP sebagai tindak lanjut dari gagalnya revisi UUK No 13 untuk memperbaiki iklim investasi nasional dengan menggadaikan tenaga kerja Indonesia—bahkan sampai problem komersialisasi pendidikan dengan adanya RUU Badan Hukum Pendidikan yang pada akhirnya akan berbanding lurus dengan tingginya angka putus sekolah dan meningkatnya angka pengangguran, ini semua bisa menjadi sederetan bukti nyata dan pertanyaan, sesungguhnya dimanakah esensi sesungguhnya Kemerdekaan Nasional yang selalu dirayakan tiap tahunnya yang selalu berbarengan dengan munculnya problem-problem baru yang melilit kesejahteraan rakyat Indonesia.

Singkat kata, sulit membayangkan hiruk pikuk perayaan kemerdekaan ketika masih banyak terjadi wabah penyakit merajalela dimana-mana, angka pengangguran yang semakin tinggi, naiknya harga sembako bahkan sampai praktek-praktek brutal eksploitasi investasi asing yang sewenang-wenang menghisap sumber daya alam ibu pertiwi dan memarjinalkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Maka, siapapun rezim yang berkuasa hari ini tidak pernah bisa akan menjadi faktor dominan bagi perubahan riil kesejahteraan masyarakat indonesia ketika seluruh kekayaan alam dan kebijakan negara masih hanya menguntungkan segelintir elit birokrasi dan kroni-kroninya serta kepentingan Kapitalisme Internasional.

Untuk itu, bersamaan dengan kehendak Rakyat Indonesia yang merindukan Kemerdekaan Nasional yang sejati maka kami Pimpinan Nasional Front Perjuangan Pemuda Indonesia menyerukan Sikap Politik Pemuda Perjuangkan Kemerdekaan Nasional 2 dengan menuntut :

1. Kembalikan Tanah Rakyat yang Terampas dan Wujudkan Revolusi Agraria
2. Cabut UU dan Peraturan Ketenagakerjaan yang tidak Berpihak kepada Kaum Buruh
Indonesia serta Naikkan Upah Buruh
3. Hentikan praktek liberalisasi dan Komersialisasi Dunia Pendidikan dan
Wujudkan Pendidikan Murah untuk Rakyat
4. Sita Harta aset-aset Koruptor dan Bangun Industrialisasi Nasional yang
Berpihak kepada Rakyat
5. Subsidi penuh untuk kesejahteraan rakyat dan sediakan Lapangan Kerja untuk
Rakyat

"MENOLAK TUNDUK MENUNTUT TANGGUNG JAWAB"

PIMPINAN NASIONAL
FRONT PERJUANGAN PEMUDA INDONESIA
2006-2009

“DEFENDING OUR REPUBLIC FOR RESPUBLICA”

2007-08-15T19:56:00.000+07:00

(pertahankan republik untuk Res-Publica)

Benarkah pilihan-pilihan sejarah manusia sedemikian harus dibatasi dengan garis yang memisahkan atau menghubungkan sosialisme dan kapitalisme? Kalau demikian halnya, alangkah sempitnya dunia; alangkah miskinnya manusia. (Manipol FPPI Nasional Demokrasi Kerakyatan). Berangkat dari sebuah pernyataan tersebut, membuat kita akhirnya sebagai kaum pergerakan harus berani segera mengambil sikap tegas atas sejarah Indonesia. Sikap yang semata-mata tidak hanya diwujudkan dalam hujatan-hujatan terhadap para penguasa zolim ataupun tindakan heroisme dan keterburu-buruan semata yang terkadang selalu terjebak dan selalu berujung pada kalkulasi untung rugi sosial saja.

Pendekatan atas sejarah teori atau pendekatan teori sejarah menjadi hal yang sangat fundamental untuk dipilih dalam merangkai sebuah bangunan Ideologi. Sejarah Indonesia modern tidak dapat dilepaskan dari kolonialisme-imperialisme. Kemerdekaan politik yang kita proklamasikan pada 17 Agustus 1945 menjadi tonggak lahirnya nation-state Indonesia. Kedaulatan yang kita miliki tidak dengan sendirinya menjadikan Indonesia terlepas dari penetrasi kekuatan-kekuatan asing yang imperialistik. Hal inilah yang sering diingatkan oleh Bung Karno dalam jargonnya “revolusi belum selesai”. Secara internal, Indonesia ‘muda’ juga masih menghadapi konsolidasi kekuatan-kekuatan sosial-politik dan sisa-sisa feodalisme. Yang terakhir dapat dikatakan sebagai ‘benalu’ bagi Indonesia yang sedang menuju menjadi negara demokratis.

Membaca lika liku perjalanan bangsa ini tidaklah bisa dibaca secara parsial semata. Bangkitnya sosialisme sebagai antitesa dari kapitalisme ternyata menjadi cikal bakal dari lahirnya aliran-aliran ideologi baru di dunia. Bagaimana dengan Indonesia? Luasan wilayah yang mencapai kurang lebih dua juta km persegi, dengan hamparan 13. 699 pulau dengan total penduduk 203, 46 juta jiwa yang di dalamnya hidup sekitar 495 rumpun bahasa dalam kelompok etnis dan 5 agama resmi plus puluhan aneka kepercayaan. Realitas ini suka atau tidak suka banyak mengandung potensi konflik besar yang bisa mengoyak kehidupan masyarakat dengan segala perbedaannya.

Untuk itulah, pilihan atas sebuah ideologi sebagai suatu cara pandang masih menjadi relevan untuk dijadikan alat psikoanalisa membaca republik ini. Sebab kukungan Neoliberalisme dan Neokolonialisme telah menjadikan perkembangan sejarah masyarakat Indonesia tidak berkembang secara wajar. Sudah seharusnya, kaum pergerakan Indonesia dan penguasa negeri ini mampu membaca dan melihat banyaknya momentum-momentum internasional yang bisa kita gunakan untuk melakukan terobosan guna menaikkan posisi tawar republik ini untuk segera keluar dari cengkraman Neo liberalisme dan Neo kolonialisme.

Untuk itu sekarang sudah waktunya kita bangsa dan Negara Indonesia membuat sebuah batasan dan sekaligus mencari AKHIRAN dari kerja panjang penindasan-pembisuan-pembodohan yang menimpa kita selama ini. Dengan adanya pelatihan Sekolah Kader Nasional ini diharapkan menjadi media pendidikan untuk secara bersama-sama kita berpikir dan bekerja keras untuk keluar dari keterpurukan, dengan menciptakan sebuah pijakan yang kokoh agar terwujud sebuah Negara Nasional yang mandiri, Demokratik dan berorientasikan Kerakyatan.

SEKOLAH KADER NASIONAL FPPI: “Defending Our Republic for Respublica”

2007-08-15T19:49:00.000+07:00

“Perlawanan Seratus Orang yang Tidak Berpendidikan adalah Pemberontakan,
Perlawanan Satu Orang yang Berpendidikan adalah awal dari Pergerakan”

SEWINDU lebih reformasi telah bergulir di negri ini namun jalan baru bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemakmuran serta kedaulatannya sendiri belum pernah tercapai hingga detik ini. Sekiranya inilah yang menjadikan hingga detik ini mengapa FPPI masih ada dan masih layak untuk dipertahankan di tengah hiruk pikuk dinamika gerakan sosial yang telah menjamur dimana-mana. Memahami intensifikasi penindasan yang terjadi di negri ini tentu tidak bisa kita lakukan secara parsial dan terpisah-pisah. Dan tentu saja, kritik oto kritik serta reevaluasi dan evaluasi atas pengolahan gagasan yang komprehensif, sistematika kerja organisasi bahkan sampai sistematisasi manajerial organisasi dari pemaknaan kita atas pengelolaan administrasi organisasi sampai perapian dan penataan dokumentasi atas sekian eksperimentasi kerja dan terobosan-terobosan dari kawan-kawan yang telah bekerja dan berproyeksi dimana-mana menjadi kebutuhan yang mendesak untuk segera kita kerjakan. Sistematisasi komunikasi dan koordinasi kerja atas laju gerak perubahan di semua lini tentu membutuhkan energi yang cukup besar dan kesabaran serta ketangguhan etos kerja dalam meniti perubahan itu sendiri menjadi sesuatu yang harus melekat dalam setiap insan kader yang akan lahir guna menjadi bagian dari pelaku sejarah perubahan itu sendiri.

Terpuruknya situasi masyarakat hari ini dalam konteks sosial, budaya, politik dan moral masyarakat bangsa ini, sudah menjadi bagian yang tidak mampu dihindarkan bahkan menghindarkan diri dari situasi yang ada. Lengsernya rezim otoritarian-birokratik Orde Baru yang seharusnya diikuti oleh transisi demokrasi ternyata malahan terjebak dalam struktur politik yang menjelma menjadi kekuatan oligarki politik. Keputusan politik nasional yang didominasi oleh beberapa partai besar sampai hari ini ternyata tidak terlepas dari konstelasi politik perebutan kekuasaan semata yang masih saja berimplikasi terhadap sekian rekayasa peristiwa sosial di tingkatan grass root.

Untuk itu kerja-kerja advokasi kerakyatan tidak bisa terjebak dalam bingkai aktivisme dan romantisme pergerakan masa lalu, melainkan sebagai upaya untuk mendorong peristiwa sosial menjadi peristiwa politik. Front Perjuangan Pemuda Indonesia percaya bahwa posisi pergerakan, organisasi dan ideologi perjuangan, sebagai suatu siasat kebudayaan pemuda menyikapi penderitaan rakyat menghadapi penindasan-penghisapan, bukan dan tidak boleh berada di bawah (ke)sadar(an) massa. Posisi seperti itu hanya akan menghasilkan pengulangan sejarah hilangnya revolusi semata-mata sebagai mimpi buruk rakyat buruh dan tani. Keterlambatan ideologi kaum pergerakan mengantisipasi gelombang baru pemiskinan dan pembodohan harus diatasi dengan menggali nilai-nilai perjuangan-perubahan dari dasar-dasar penindasan-penghisapan; baik ia bernama mode produksi, mode konsumsi, atau sebatas mode distribusi ekonomi politik masyarakat. Setiap upaya pergerakan yang mengatasnamakan perjuangan-perubahan tetapi tidak mencoba memasuki relung dalam ekonomi politik yang menjadi dasar segala “alasan” berputarnya roda sejarah masyarakat, hanya akan melahirkan tindakan mempersoalkan untung rugi sosial dan tidak bisa jadi jaminan berakhirnya penindasan-penghisapan kemanusiaan.

Seluruh jajaran pengurus Pimpinan Nasional FPPI juga sadar sesungguhnya percepatan beberapa pembasisan pemuda (Buruh-Petani-KMK-Mahasiswa) serta kerja-kerja perluasan front di beberapa kota menuntut kaum pergerakan untuk semakin jernih dalam mencerdasi setiap kontradiksi yang terjadi di dalam masyarakat. Untuk itu, berangkat atas gagasan bersama yang telah dicetuskan dalam Kongres Nasional FPPI Nasional IV yang bertemakan “Meneguhkan Demokrasi Rakyat Melalui Jalan Pergerakan Ekstra Parlementer”, memberikan pesan bahwasanya sedari awal kaum pergerakan tidak perlu merasa alergi terhadap instrumen-instrumen kekuasaan sebagai alat dari perjuangannya. Namun yang harus segera kita garis bawahi adalah bagaimana pemaknaan kita atas kekuasaan itu sendiri, kekuasaan bagi FPPI haruslah diletakan dalam pengertian garis massa itu sendiri. Kelahiran FPPI untuk Respublika mempunyai arti bahwasanya bagaimana kita mampu menggali dan menggalang (institusionalisasi) potensi masyarakat yang berserak dimana-mana dan yang telah terkotak-kotak oleh pengelompokan identitas baik di ranah sosialnya maupun di tingkatan bangunan garis politiknya sendiri, guna dikonsolidasikan sebagai capital costs sebagai pondasi dasar dari kedaulatan Negara yang berpihak kepada masyarakat. Dari situlah kekuasaan sejati yang sesungguhnya akan lahir, sehingga negosiasi-negosiasi politik yang akan dilakukan harus tetap bersandar atas pembangunan relung dalam (inner world) sistem masyarakat itu sendiri baik di tingkatan rasionalisasi atas bangunan sosial politik masyarakatnya serta yang terlebih penting lagi adalah peningkatan dan pengelolaan kapasitas cara produksi ekonomi politik masyarakatnya. Sehingga pemaknaan atas manifestasi atas pergerakan ekstraparlementer adalah suatu fase awal dan jalan panjang yang harus ditempuh guna melahirkan blok sosial baru masyarakat Indonesia yang anti kapitalisme demi terwujudnya kemerdekaan 100% rakyat Indonesia atas tanah, pangan, mineral, air dan tambang ibu pertiwi sendiri.

Disinilah relevansi mengapa prinsip-prinsip bangunan ideologi pembebasan yang ditransformasikan dalam PENDIDIKAN KADER menjadi bagian yang sangat fundamental untuk segera kita kerjakan. Maka, sebagai turunan atas tema orientasi kerja perjuangan FPPI 2006-2009 yang berbunyi “Penataan dan Penguatan Integrasi Organisasi untuk Mendorong Manifestasi FPPI sebagai Gerakan Ekstraparlementer Berbasis Pemuda” , mensaratkan kita untuk segera melakukan upgrading kapasitas sumber daya organisasi secara nasional baik di tingkatan ideologisasi ataupun penempaan kapasitas skill Community Organizer (CO) guna melahirkan rasionalisasi bersama atas perkembangan situasi kontemporer serta sebagai media antar kader-kader FPPI se-Indonesia Raya untuk melakukan re-konsolidasi sistem kerja FPPI secara nasional sebagai tahapan awal public space rational discourse untuk konsolidasi nasional bersama seluruh kaum pergerakan Indonesia dan NGO/LSM kerakyatan menuju pembebasan nasional demi terwujudnya demokrasi kerakyatan yang sejati.

kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta pada Selasa, 24 Juli 2007 – Kamis, 2 Agustus 2007 dan diikuti sedikitnya 50 peserta dari berbagai kota di seluruh Indonesia ini berTUJUAN :

1. Mentransformasikan basis nilai nasional demokrasi kerakyatan menjadi tradisi berfikir dan epistemologi pengetahuan dalam mengapresiasi perubahan sosial
2. Mentransformasikan organisasi sebagai alat dan mekanisme perjuangan
3. Melahirkan rumusan-rumusan taktik dan strategi memenangkan tujuan-tujuan gerakan di wilayah basis dan wilayah pergerakan
4. Memperluas dan mengamulasi resources pergerakan (sektoral & non sektoral) pada wilayah pengorganisasian kualitatif-kuantitatif
5. Menyerap sumber daya pergerakan sebagai motor dan pelaksana organisasi

sementara TARGETAN yang ingin dicapai antara lain:

1. Terbangunnya rekonstruksi dan rasionalisasi proyeksi pergerakan FPPI sebagai manifestasi pergerakan ekstra parlementer berbasis pemuda
2. Terhimpun dan terkonsolidasikannya gagasan-gagasan progresif berbasis nasional demokrasi kerakyatan
3. Terinternalisasinya organisasi ke dalam tubuh subjek gerakan dengan mengejawantahkan sikap dan tindakan yang tertib, disiplin dan organik
4. Terjadinya akumulasi-akumulasi baru sumber daya (kader) pergerakan

In Memoriam: Boy Yandra Fika (1982 - 2 Agustus 2007)

2007-08-06T23:17:00.000+07:00

Mantan pendiri dan Sekjend I FPPI Pk Padang, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Andalas Padang Sumatera Barat.

" Perjuangan untuk kemanusiaan dan pembumian NADEMKRA di semesta nusantara akan terus berlanjut, walau satu persatu dari kita dipanggil menghadapNYA, karena kematian adalah saat manusia mencapai derajat terbaiknya disisi TUHAN, tak soal seperti apa jalan kematian menjemputnya"

Resensi: Mendidik Penguasa Dengan Perlawanan

2007-08-04T11:58:00.000+07:00

Judul : Negara adalah Kita: Pengalaman Rakyat Melawan Penindasan
Pengantar : Sylvia Tiwon
Tebal : 508 halaman
Penerbit : Perkumpulan Praxis dan Yappika Jakarta
Cetakan : I
Tahun : 2007

Mendidik Penguasa Dengan Perlawanan

Jika selama ini negara diandaikan memiliki kemampuan meneguhkan pelayanan publik yang adil bagi semua rakyatnya, nampaknya semua nilai ideal itu makin tidak menemukan bentuknya hari ini. Buku ini memberi analisis cukup mendalam atas 30 kasus perlawanan rakyat terhadap negara.

Pasca reformasi bergulir, yang ditandai dengan lengsernya Soeharto (bukan Orde Baru) negara sesungguhnya makin angkuh. Keangkuhan negara itu dapat diidentifikasi dengan makin menguatnya penindasan negara berupa penggusuran dan peminggiran kaum minoritas, terkhusus kelompok masyarakat yang tidak berpunya. Jika seperti itu, menurut para penulis buku ini, melawan adalah hak bahkan keharusan. Sebab sejak dahulu hingga saat ini, rakyat ditindas dengan mengatasnamakan Negara. Sangatlah wajar jika kemudian rakyat melakukan perlawanan karena Negara adalah rakyat dan rakyat adalah Negara.

Contoh jelas bagaimana kebijakan negara makin tidak berpihak kepada rakyat adalah ketika penggusuran justru dilegalkan serta dilegitimasikan melalui Perpres No.36/2005. Lebih parah lagi, Pemprov DKI merasa perlu untuk menerbitkan dua SK pelengkap Perpres No.36/2005 yakni SK Gubernur Nomor 36/2005 tentang Pedoman Penetapan Nilai Ganti Rugi tertanggal 8 Juli dan SK Gubernur Nomor 1222/2005 tentang Panitia Pengadaan Tanah yang sudah disetujui pada 30 Juni dan SK Nomor 1222/2005.

Perilaku kekuasaan seperti itu mirip dengan apa yang dilakukan pihak kolonial. Cara-cara eksploitatif, manipulatif, bahkan secara terang-terangan menghilangkan nyawa rakyat merupakan ciri yang paling mudah diidentifikasi.Siapa melawan kebijakan negara atau ‘rewel’ dengan langkah yang diambil negara, maka taruhannya nyawa melayang. Seperti yang menimpa almarhum Munir.

Setiap ada penindasan selalu muncul perlawanan. Itulah inti pesan buku ini. Rakyat tidak akan berdiam diri terhadap penindasan. Perlawanan itu kini tidak melulu dipelopori oleh kaum terpelajar seperti yang terjadi pada zaman kolonial. Kini perlawanan dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat tanpa perlu komando karena mereka kini lebih cerdas dan lebih mampu memahami perkembangan sosial politik. Perlawanan tak jarang langsung di dipelopori para petani, buruh, pedagang eceran, bahkan ibu-ibu rumah tangga. Lihat saja ketika harga minyak goreng belakangan ini menjadi begitu mahal, para ibu tak tanggung tanggung melakukan aksi demonstrasi sambil membawa panci dan kompor.

Menurut penulis, hadirnya perlawanan rakyat dapat diartikan telah munculnya dua hal penting yaitu dicabiknya kedaulatan rakyat serta tumbuhnya kesadaran rakyat akan hak mereka. Ketika rakyat tidak bisa lagi berdaulat atas diri dan kehidupannya sementara pada satu sisi kesadaran rakyat akan hak-haknya mulai tumbuh maka perlawanan-perlawanan merebut hak rakyat terjadi. Tanpa kesadaran rakyat akan haknya, penindasan dan perebutan hak rakyat sering tidak dianggap sebagai persoalan penting bagi kedaulatan rakyat. Itulah mengapa sejumlah kasus-kasus perlawanan rakyat yang muncul seringkali terlambat setelah negara dengan cukup leluasa mencabik-cabik kedaulatan rakyat. Sayangnya, perlawanan rakyat merebut hak-haknya seringkali dicap oleh negara sebagai gerakan pemberontakan melawan negara. Sehingga yang terjadi setiap penyelesaian konflik selalu menggunakan cara-cara kekerasan tanpa memperdulikan keberadaan rakyat.

Kumpulan artikel dalam buku ini secara gamblang memaparkan kisah-kisah pergerakan rakyat dari berbagai daerah dengan segala permasalahannya. Buku ini hendak mengabarkan bahwa hak-hak rakyat perlu terus diperjuangkan dengan keseriusan dan tidak mengharapkan belas kasih penguasa. Dengan demikian buku ini sangat berarti dalam menginspirasi kelompok-kelompok rakyat di komunitas lain untuk melakukan hal serupa. Buku ini juga dapat menjadi informasi komprehensif mengenai fenomena perlawanan rakyat di berbagai sisi kehidupan.

Munculnya perlawanan rakyat baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional merupakan perwujudan ketidakpuasan rakyat kepada para pemimpin dalam mengelola negara. Elitisasi kekuasaan jelas mengesampingkan peran rakyat selaku pemilik kedaulatan. Pengelola negara tidak melaksanakan mandat guna memberikan pelayanan terbaik hak-hak dasar warga negara. Aparat pengelola negara mengingkari sumpahnya sebagai pengayom, pelayan publik. Mereka malah seperti birokrat priyayi yang maunya dilayani, dihormati, dan selalu ingin didahulukan.

Para penulis dalam buku ini meyakini bahwa para elit dan pemimpin tidak sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya. Tanda yang paling mudah adalah dengan kentalnya kepentingan pribadi dan kelompok hingga mengorbankan kepentingan rakyat yang lebih luas dan mendasar. Banyak elit yang merangkap sebagai pengusaha hyang dipastikan terjadi konflik kepentingan ketika merumuskan kebijakan. Selanjutnya, kebijakan yang diambil pemerintah hanya mempertimbangkan kepentingan kelompok-kelompok pendukung pemerintah semata. Di depan publik mereka seakan-akan memihak rakyat, terutama pada saat kampanye. Tapi setelah terpilih janji-janjinya ditaruh di lemari dan tak pernah disentuh lagi. Kondisi seperti itulah, menurut para penulis, menjadikan perlawanan dari rakyat.

Dari 30 bentuk perlawanan yang dikaji dalam buku ini menyentuh berbagai ranah berbeda-beda. Di antaranya perlawanan merebut hak-hak ekonomi, sosial, budaya (ekosob. Seperti disinggung oleh Sylvia Tiwon dalam pengantarnya, bahwa prakarsa rakyat yang mengorganisir diri dengan kemampuan membaca peta politik, kemudian memasuki celah yang terbuka untuk mengubah realitas yang dihadapinya, menemukan kembali suara dan tenaga untuk mrekonstruksi relasi sosial lama, dan menerobos status quo. Dengan ini rakyat sedang mempraktekkan paham bahwa ”Negara Adalah Kita”. Dalam kontrak sosial yang telah dideklarasikan pada saat pendirian Negara, bahwa rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi. Sementara lembaga-lembaga tinggi negara adalah perangkat yang dibentuk untuk menjalankan amanat rakyat. Maka sudah selayaknya rakyat merebut kembali kedaulatannya yang telah diselewengkan oleh aparat yang mengatasnamakan Negara.

Berbagai konflik yang terjadi di perkotaan maupun pedesaan dapat dipastikan selalu melibatkan kaum pemilik modal dan kekuatan apparatus Negara. Berbagai kebijakan neoliberal yang selalu dijaga dan diamankan oleh aparat militer pada akhirnya memberikan bukti bahwa militer dan modal, adalah sesuatu yang absolute di negeri ini. Kuatnya peran militer tersebut tentunya tak bisa dilepaskan dari doktrin Dwifungsi TNI. Kekuasaan militer telah menggurita bukan hanya di bidang politik, namun juga di bidang ekonomi. Bukan hanya di wilayah supra-struktur politik seperti jatah kursi di DPR dsb, namun juga institusionalisasi militer merangsek jauh ke tingkat pemerintahan yang paling kecil—desa. Hal ini tentunya guna mempermudah memberangus setiap gerakan rakyat yang akan menentang kebijakan neolioberalisme-nya pemerintah. Negara, berikut aparatusnya, yang seharusnya berperan sebagai pelindung dan penjamin hak-hak rakyat akhirnya menjadi penyokong utama bagi dihapuskannya hak-hak rakyat antara lain subsidi, pendidikan murah, dan sebagainya.

Para penulis menilai, perlawanan ditingkat lokal menjadi signifikan karena dua hal. Pertama, belum adanya muara bagi sebuah perlawanan yang berskala nasional. Sehingga adanya inisiatif perlawanan local akan menjadi motor penggerak radikalisasi massa di tingkat desa/region. Inisiatif perlawanan tingkat lokal tidak akan mengalami kemajuan kualitatif jika meniadakan peranan organisasi (politik). Walaupun yang menjadi faktor pokok adalah kekuatan massa, namun keberadaan organisasi tetap diperlukanPembangunan organisasi berbasis sektoral memang sangat penting untuk memfasilitasi perjuangan tingkat sektoral namun untuk sebuah lokalitas yang memiliki keragaman sektor, pembangunan organisasi sektor tidaklah cukup. Artinya, dengan melibatkan segala sektor yang ada akan peningkatkan potensi sosial politik suatu daerah.

Disamping itu, pengorganisiran berbasis teritori akan menjadikan perlawanan lokal menjadi lebih kuat sekaligus terhindar dari watak sektarian. Dalam bidang politik, pengorganisiran berbasis teritori tidak bisa dilepaskan dari pendidikan politik yang diemban oleh organisasi (politik). Pendidikan politik sangat penting dalam upaya memerangi gejala depolitisasi dan apolitisasi massa sekaligus memperluas struktur kesempatan politik yang dibarengi dengan penyediaan akses informasi, serta kemampuan membangun jaringan yang lebih luas.

Dengan membaca buku ini akan mendapatkan gambaran sesungguhnya dari perjuangan rakyat dalam mendapatkan hak-haknya yang terampas oleh kekuasaan. Sudah saatnya negara disadarkan akan kewajiabnnya untuk melindungi rakyat bukan malah menindasnya.

Epung Saepudin
Anggota Dikprop Nasional FPPI

*tersebut pernah juga dimuat di koran seputar indonesia setelah melewati proses editing

Gus Hakim: Sitnas kita saiki, piye?

2007-08-04T11:47:00.000+07:00

Sekedar informasi saja,.....(moga menjadi pembacaan kawan2 smua)

laju gerak eskalasi politik pasca bergabungnya partai golkar dengan PDIP dipusat disusul dengan didaerah2, ada indikasi. aliansi tersebut mencari mesin politik2nya yg sedikit mengalami pergeseran (bukan lagi spt: jurkam2 biasa) lebih kepada icon spiritual (paranormal), icon IT (hacker). sebagai pembuat isu di masyarakat bawahnya dan sebagai pembobol suara di saat pemilunya. bahwa rakyat yg akan menjadi korban semakin jelas, dan jalanan sebagai bahasa perlawanan kita ternyata kurang efektif lagi. (mungkin lebih pd pembuatan aliansi taktis spt: forum komunikasi2 ).
dan kayanya perlu kajian dan telaah tentang ekstra parlementer yg seperti apa? dalam situasi kekinian, basis-pimkot-biro atw pimnas seharusnya bs saling support utk mengatasi stagnan dalam berpergerakan. negara sudah demikian menindas, dan rakyat sudah demikian tertindas. Akibatnya,(seperti katt kwn epung S) tak ayal bangsa ini dihinggapi beragam konflik bak api dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa meledak. Apalagi sebagai Nademkrais, ternyata kita tidak punya lembaga, sistem, mekanisme, maupun instrumen deteksi dini ketegangan masyarakat yang mumpuni.

kalau 4 Faktor ini yang menjadi masalah :
(1) ketimpangan struktural internal
(2) praktek dan budaya politik yang elitis sebagai faktor ikutan dari ketimpangan
struktural internal
(3) rezim pemerintahan teknokratik yang neo-fasistik-
ilitegristik; serta
(4) birokrasi pemerintahan yang sentralistik.

Pemilu 2009 yg prediksi ronggowarsito akan muncul satrio pandito sisinuhun wahyu raja tanpa mahkota (yg menurut saya itu kita), tinggal kesiap siagaan kita untuk potong satu generasi dan sesegera mungkin melaksanakan revolusi nademkra lewat strategi kebudayaan harus terus dikerjakan????

itu dulu dari saya,
comrade in arms

Gus Hakim

Oligarki Kekuasaan di Republik Kapling

2007-07-30T20:51:00.000+07:00

Usia republik sudah menginjak 61 tahun atau melewati setengah abad. Tapi tunggu dulu. Sebagai renungan, apakah setiap perayaan kemerdekaan kita menyadari esensi kemerdekaan itu sendiri. Sebeb mayoritas penduduk masih terus hidup dalam kemiskinan, rakyat harus menanggung utang tanpa pernah merasakan manfaatnya, korupsi kronis telah menyatu dalam mentalitas dan sistem sosial masyarakatnya. Sedangkan 60% daratan negara kepulauan ini sudah habis dibagi dan dikapling-kapling untuk perusahaan-perusahaan perkebunan dan tambang skala besar.
Tak bisa dihindari, negeri ini telah kehilangan kedaulatan. Pergantian rezim dan partai politik berkuasa hanyalah pergantian pemain namun tetap dengan perilaku yang sama: Mengkapling sekaligus mengeksploitasi bahan mentah sebesar-besarnya guna membiayai dan mempertahankan kekuasaan politik semata. Akibatnya, muncul fenomena berikut ini. Hutan sebagai kawasan pemasok air telah mengalami deforestasi hingga 3 juta hektar pertahun. Buruknya Pengelolaan air berakibat terjadinya 236 kali banjir pada 136 kabupaten di 26 propinsi. Juga terjadinya 111 longsor pada 48 kabupaten di 13 propinsi dan 80 kejadian kekeringan pada 36 kabupaten pada tahun 2003. Sebagaimana yang telah terjadi sekarang ini di beberapa daerah.
Revolusi hijau semasa Orde Baru, hanya melahirkan ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia. Keragaman hayati lokal dan ketahanan pangan rontok. Akhirnya impor beras dilakukan walau menyengsarakan petani. Lahan-lahan pertanian produktif berubah menjadi kawasan industri ekstraktif, ataupun dipaksa menanam komoditas pasar. Sementara itu sekitar 20 -70 persen jenis habitat asli telah lenyap, akibatnya negeri ini memiliki daftar spicies terancam punah terpanjang didunia mencapai 528 spicies (2002). Angka kekurangan gizi juga tinggi. Kualitas sumber daya manusia Indonesia (IPM) berada di urutan 111 dari 177 negara (UNDP, 2004).Energi pun diambang kebangkrutan. Sejak migas menjadi komoditas devisa dengan membuka pintu lebar bagi perusahaan-perusahaan lintas negara (TNC's) melakukan penghisapan didaerah kaya migas, cadangan minyak kita tinggal secuil. Ironisnya jumlah paling tinggi populasi keluarga miskin, kasus pencemaran lingkungan dan pelanggaran HAM ditemukan didaerah kaya migas tersebut. Bahkan penyelenggara negara justru menyerahkan tanggung jawab pemenuhan energi kepada korporasi asing seperti , Shell, British Petroleum, Caltex pada 23 November 2005. Harga BBM diatur oleh mereka, bukan pemerintah, apalagi rakyat.Melihat beragam fenomena objektif tersebut muncul pertanyaan yang krusial untuk diajukan, yaitu mengenai pendirian negara. Pertanyaan itu adalah, apakah negara, terkhusus pemerintah saat ini, telah berusaha sekuat tenaga untuk “ melindungi segenap rakyat dan tanah tumpah darah Indonesia” dan mengawal serta memastikan agar “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”? Jawabannya: hampir seluruh kabinet yang pernah terbentuk sejak 1968, menurut penulis, telah gagal menunaikan amanat pokok konstitusi tersebut. Lebih celaka lagi, sebagian besar dari mereka malah menjadi agen penjual kekayaan bumi nusantara atau paling kurang menjadi penjarah kemakmuran rakyat. Imbasnya, konflik sosial bermunculan.
Akibat perilaku tersebut, sangat tepat Noreena Hertz, dalam buku Silent Takeover and the Death of Democracy, mengatakan, bahwa demokrasi telah mati. Para pemimpin negara, demikian kata Hertz, memang dipilih oleh rakyat, tetapi mereka lebih sibuk melayani pelaku bisnis global yang tidak memilihnya. Para pemimpin negara akan melakukan apa saja asal para kapitalis yang telah mengglobal itu mau datang di negaranya. Bahkan, mereka bersaing satu sama lain menyodorkan tawaran, karena para investor hanya akan memilih negara yang memberikan dan menyediakan syarat-syarat yang paling menguntungkan bagi bisnis mereka.
Fenomena pengkaplingan sumber daya strategis bangsa dimulai pada masa Orde Baru. Mulai zaman itu, setiap jengkal dan petak bumi Nusantara ini telah dipecah-pecah dalam satuan kapling ekonomi politik dalam berbagai ukuran sesuai dengan skala modal yang ditanam dan jumlah upeti yang dipersembahkan ke rekening pejabat negara dan daerah serta para anggota DPR Pusat dan Daerah. Bukit-bukit Timika untuk Freeport, Lhoksumawe untuk Exxon Mobil, Buyat Minahasa dan Sumbawa untuk Newmont Internasional, Teluk Bintuni, Papua Barat untuk British Petroleum, Kalimantan Timur untuk PT Kaltim Prima Coal. Semakin banyak usaha ekonomi berpindah tangan ke modal asing yang justru tidak memberi kemakmuran sama sekali bagi negara dan masyarakatnya.
Akibat kondisi tersebut, maka tak aneh semangat nasionalisme Indonesia meluntur dengan kecepatan yang sangat menguatirkan pasca reformasi. Lihat saja, berbagai upaya pengkaplingan dan penutupan daerah berdasar sentimen suku (isu putera asli daerah) dan agama, dengan pengusiran pendatang misalnya, begitu mencolok mata dan menjadi wabah yang terus meluas dan cenderung dipertahankan. Orang Jawa diusir oleh orang Aceh, orang Madura diusir oleh orang Dayak, Halmahera dan Ambon dikapling-kapling oleh agama-agama yang berbeda. Penulis, sebagai seorang sosiolog, meyakini semua konflik yang terjadi di negara ini bukanlah konflik yang cenderung bisa disederhanakan sebagai konflik agama atau etnis semata. Namun, akibat dari tidak terjadinya distribusi sumber daya strategis, baik ekonomi, sosial hingga politik, yang terdistribusi secara adil dan merata di antara semua komponen anak bangsa. Akibatnya, tak ayal bangsa ini dihinggapi beragam konflik bak api dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa meledak. Apalagi sebagai bangsa, menurut penulis, ternyata kita tidak punya lembaga, sistem, mekanisme, maupun instrumen deteksi dini ketegangan masyarakat yang mumpuni.
Bila pengkaplingan sumberdaya strategis sudah sedemikian timpang, seperti sekarang ini, maka ledakan konflik dengan kekerasan hanya soal waktu saja untuk terjadi oleh faktor pemicu yang sepintas sama sekali sepele. Apalagi, keadaan masyarakat dan negara Indonesia setelah turunnya Soeharto adalah masyarakat tidak berdaya mengurursi dirinya sendiri karena terbiasa diatur dan didikte oleh negara satu pihak, sedangkan di lain pihak negara dalam keadaan berantakan porak-poranda. Bila terjadi ledakan kekerasan akibat ulah pengkaplingan sumber daya strategis ini, maka rakyat kecillah yang paling menderita. Dan bangsa ini kembali tak kunjung bangkit.
Melihat sekian problematika tersebut, muncul pertanyaan, apa penyebab utama yang bisa dijadikan “tertuduh pertama” atas sekian kerusakan tersebut. Bagi penulis, kekuasaan yang oligarki adalah penyebab utamanya. Sebagaimana yang kita ketahui, negara Orba muncul dan dibangun dengan struktur politik yang sentralistis. Negara berpijak pada koalisi dan aliansi aktor-aktor politik seperti militer, teknokrat, elemen Islam dan nasionalis, pengusaha Tionghoa dan pribumi, pengusaha asing dan dukungan negara industri Barat serta lembaga multilateral. Masing-masing memiliki kepentingan sendiri, kadang beriringan dan kadang berbenturan. Kebijakan politik dan ekonomi Orba diwarnai oleh pergumulan dan persaingan kepentingan aktor-aktor di dalamnya.
Kekuasaan oligarki diperkuat dengan mengguritanya bisnis keluarga, dari elite-elite politik. Kemampuan mereka beraliansi dengan modal asing dan mengembangkan jaringan bisnis ke luar negeri, membuat kekuatan ekonomi oligarki makin menjadi-jadi. Akibatnya, negara hanya dijadikan arena pengkaplingan dan penjarahan dan pemerasan dari aktor-aktor politik di dalamnya. Maka sangat wajar semasa Orba, negara bukan berfungsi untuk memakmurkan rakyat, sebaliknya, berisi para penjarah ekonomi politik semata.
Kini, perilaku itu ditiru para ‘petualang politik’ yang menjadikan negara sebagai sasaran sapi perah. Pusat-pusat kekuasaan dan aset-aset ekonomi menjadi rebutan. Bagi-bagi kekuasaan adalah menu politik mereka sehari-hari. Kasus anggota DPR yang dipecat adalah bukti nyata watak oligarkis. Cara pikir kaum oligarkis bisa disederhanakan seperti ini, mumpung institusi demokrasi masih lemah, mengapa tidak ambil kesempatan untuk mengeruk keuntungan? Terjadilah konspirasi kotor antara pemegang kekuasaan dan pemegang modal, dengan akibat jabang bayi demokrasi akan tewas sebelum dia tumbuh besar. Kalau di negara yang sudah lama demokratis mengalami kesulitan membendung rayuan dan belitan kapitalis global, apalagi negara yang "sedang belajar" berdemokrasi.
Ada empat yang turut mengantarkan bangsa ini ke tepi jurang disintegrasi dan tidak meratanya sistribusi sumber daya strategsi. Faktor itu adalah (1) ketimpangan struktural internal (2) praktek dan budaya politik yang elitis sebagai faktor ikutan dari ketimpangan struktural internal (3) rezim pemerintahan teknokratik yang neo-fasistik-militeristik; serta (4) birokrasi pemerintahan yang sentralistik. Akhirnya, pengeroposan negara ini dari dalam tubuh birokrasinya sendiri adalah sebab utama dan pertama mengapa gonta-ganti presiden 5 kali dalam 6 tahun terakhir tidak membawa perubahan apa-apa dibanding dengan Thailand dengan satu kali pergantian Perdana Menteri telah banyak merubah nasib rakyat kecilnya. Artinya, menurut penulis, sebaiknya kita sebagai bangsa tidak mencari kambing hitam di luar pagar negeri kita. Siapapun yang datang ke negeri ini secara bersahabat adalah tamu kita yang mampu kita lindungi. Penyebab luka martabat bangsa adalah para baron yang korup-baik di Pusat maupun Daerah-yang senantiasa dikerubungi laron-laron yang mengajak selingkuh.

Epung Saepudin (Berbagai Sumber)

Mereka yang Melawan Amerika

2007-07-30T20:02:00.000+07:00

Aku yakin benar bahwa tatanan ekonomi sekarang ini, yang dipaksakan oleh negara maju, tidak saja kejam, tidak adil, tidak manusiwawi, akan tetapi juga, secara inheren, rasis (Fidel Castro). Siapapun tak menyangkal bahwa Amerika masih penguasa tunggal panggung politik global. Pasca runtuhnya Uni Soviet Amerika berjalan sendiri mengatur irama dan gerak dunia global. Hal itu dilakukan dengan berbagai kekuatan; ekonomi, politik, bahkan tak jarang invasi militer. Seperti yang dilakukan ke Irak dan Afganistan. Maka sangat wajar jika kunjungan kenegaraan pemimpin Amerika ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia pada 20 November nanti, banyak ditolak gugat berbagai kalangan.
Dalam hal budaya, Amerika juga menginvasi seluruh dunia melalui berbagai korporasinya. Mc Donald, Pepsi, Coca Cola, adalah kenyataan yang tidak bisa dibantah bagaimana mengguritanya kekuasaan korporasi tersebut membentuk cita rasa masyarakat dunia. Tak terkecuali cita rasa masyarakat bangsa ini. Hanya saja, di tengah mengguritanya kekuasaan tersebut, sangat jarang kita temukan para pemimpin dunia mampu bersikap tegas dan berani melawan. Mereka justru hanya bisa mengangguk tuntuk dihadapan kekuasaan hegemoni Amerika.
Di Indonesia, hanya Soekarno saja yang sangat tegas dalam bersikap menghadapi arogansi negara adidaya tersebut. Suatu ketika tatkala kegeramannnya memuncak, Soekarno dengan tegas dan berani mengatakan “Go to hell with your aids”. Ungkapan tersebut diklontarkan Soekarno sebagai jawaban akibat desakan negara-negara maju yang akan menciptakan ketergantungan terhadap negara-negara yang baru meredeka melalui kebijakan utang. Lalu bagaimana dengan pemimpin sesudah Soekarno?
Soeharto yang menggantikan Soekarno justru sebaliknya. Ia terang-terangan membuka keran investasi asing tanpa terlebih dahulu menciptakan ketahanan ekonomi politik negara dan masyarakat. Imbasnya, hingga sekarang bangsa ini secara ekonomi politik tidak pernah bisa tegas dalam membela kepentingan rakyat dan kehormatan bangsanya. Semua kebijakan yang keluar dari penguasa dimunculkan sekadar demi melayani kepentingan pihak asing. Akhirnya ketidakadilan, demoralisasi dan dehumanisasi menjadi fenomena sosial dalam masyarakat. Bahkan terparah para elit politik hanya memikirkan kepentingan pribadi dan kelompoknya dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan.
Buku Presiden Radikal karya Eko Prasetyo, lahir dari rasa optimisnya bahwa dunia lain dimungkinkan. Dunia yang adil dan sejahtera yang lahir dari tangan para pemimpinnnya. Buku ini sungguh tepat kiranya ketika dalam percaturan politik global mulai bermunculan para pemimpin negara yang berani mengambil berbagai kebijakan demi terciptanya kesejahteraan rakyat mereka. Bahkan tak jarang berani konfontatif dengan negara adi kuasa Amerika Serikat. Mereka adalah Evo Morales, Hugo Chaves, Mahmoud Ahmaninejad dan Fidel Castro. Mereka inilah, di mata Eko, bisa memberi optimisme bahwa dunia yang lain itu dimungkinkan. Dunia yang berkeadilan dengan berdasar prinsip kedaulatan yang utuh. Meski tentu saja di mata para penguasa global kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan keempat pemimpin tersebut dinilai negara maju, terkhusus Amerika, hanya akan merusak tatanan dunia yang sedang dalam genggamannya.
Eko memberi contoh Evo Morales. Presiden Bolivia ini menjalankan kebijakan yang menentang keras praktek neo liberalisme. Kaki tangan perusahaan multinasional dibekuk dengan kebijakan nasionalisasi. Dengan nasionalisasi keuntungan perusahaan dialihkan kepada negara kemudian didistribusikan kepada rakyat. Tentu saja kebijakan nasionalisasi di mata Amerika sangat ditolak karena dinilai merugikan dan mengganggu stabilitas pasar dan ekonomi global yang sedang digenggamnya. Akibatnya, melalui kebijakan nasionalisasi, seperti yang pernah dilakukan Soekarno, pemipin negara tersebut dikucilkan negara-negara maju.
Molarez sejatinya menyadari bahwa dirinya sedang melawan sebuah tahta kekuasaan yang punya segalannya dan repotnya kekuasaan modal memiliki taring dan jaring dimanapun. Tapi Moralez tetap berdiri gagah dan terhormat untuk tetap teguh mengikuti kebijakan radikal ini; ia tahu bahwa malapetaka sosial yang sudah terlampau lama diderita rakyatnya hanya bisa dihapus dengan menentang kezaliman korporasi multinasional. Sikapnya ini kemudian menjadi tauladan di kawasan Amerika Latin sehingga nasionalisasi asset kemudian menjadi keputusan politik yang dilakukan dimana-mana. Bolivia dibawah kepemimpinan Evo Moralez telah menunjukan kembali prinsip kedaulatan, persamaan dan kebebasan bersikap suatu negara tidak bisa di intervensi oleh negara manapun.
Neoliberalisme ditentang karena para presiden ini tahu berapa besar ongkos sosial yang harus dibayar akibat dari kepatuhan mereka pada rezim pasar bebas. Argentina terjatuh dalam kubangan hutang, Venezuela mengalami nasib serupa dan Bolivia yang sebenarnya kaya dengan bahan-bahan alam harus gigit jari karena hasilnya dikeruk untuk kepentingan perusahaan multinasional. Pertanyaannya kemudian, adakah sikap seperti yang ditunjukan Moralez dan Chaves, hadir dari pemimpin bangsa ini? Jika melihat sekian kebijakan yang ada; pemotongan subsidi, biaya pendidikan semakin mahal, dan dilindungi terus menerus pelaku korupsi kelas kakap seperti Soeharto, maka memang pemimpin bangsa ini masih bermental banci. Maka sangat tepat komentar Buya Syafii Ma’rif terhadap perilaku pemimpin negara ini. Mereka cenderung tunduk terhadap intervensi negara adi kuasa, Amerika.
Para pemimpin yang yang dijadikan contoh dalam buku ini sesungguhnya menyadari benar kepada siapa semestinya menjadi pelayan. Reputasi mereka selama ini telah mencatat kegemilangan dalam melayani rakyat. Ahmadinejad punya kebiasaan, jauh sebelum memegang kekuasaan, membagi makanan tiap pagi kepada rakyatnya. Ia tinggal di perkampungan yang sesak dengan penduduk dan bertempat di rumah sederhana. Kedisiplinannya yang memukau, datang lebih pagi di kantor dan menilai bahwa seorang tukang sapu dan dirinya memiliki nilai sama. Fidel Castro juga sesungguhnya memiliki kesederhanaan serupa. Castro hanya mendapat gaji setara upah buruh dan mobil yang dipakainya hanya satu, kendaraan dinas. Sungguh contoh kesederhanaan itu berbeda 180 derajat dengan pemimpin negara ini yang gemar menghamburkan uang rakyat.
Pertanyaannya sekarang, bagaiamana kebijakan pemimpin negara ini? Tampaknya, para pemimpin kita belum memiliki kesadaran seperti Hugo Chavez, Evo Moralez, Mahmoud Ahmadinejad, dan Fidel Castro. Para pemimpin di negara ini selalau memandang posisi kekuasaan dengan cara pikir yang selalu politis. Bahkan jabatan presiden lebih dimaknai sisi politisnya saja dibandingkan pengabdiannya. Akibatnya, kebijakan yang muncul tidak mencerminkan kebutuhan dan jawaban sesungguhnya dari masalah yang menimpa rakyatnya. Bahkan tak jarang mereka lebih tunduk dan sujud dihadapan kekuasaan Amerika.
Negara Terkikir
Menurut Eko, meski tercatat sebagai negara yang paling kaya dan adi kuasa, siapa sangka sesungguhnya Amerika Serikat begitu pelit dalam memberikan bantuan kepada negara miskin. Dalam buku ini, Eko memberi data-data bahwa di banding negara maju lain, Amerika Serikat ternyata berada dalam posisi paling buncit dalam soal memberi bantuan. Pelit merupakan watak utama kebijakan luar negeri pemerintahan Amerika. Kalaupun bantuan diberikan itu hanya untuk memelihara kepentingan dan mengutip laba setinggi-tingginya. Tiap setetes bantuan yang diberikan dimbuhi dengan timbunan prasyarat. Syarat agar kepentingan Amerika, terkhusus perusahaan mereka, dilindungi terutama dari kebijakan nasionalisasi.
Menurut Eko, sanksi ekonomi merupakan senjata andalan Amerika, disamping tentu saja invasi tentaranya, yang lazim dikerjakan oleh penguasa Amerika. Libya, menurut eko, adalah contoh terbesar bagaiamana penguasa Amerika telah menjerumuskan bangsa ini dalam kesengsaraan abadi. Dengan menuduh Qaddafi sebagai sosok teroris maka Amerika di bawah Ronald Reagan melancarkan banyak pengeboman. Di samping itu Amerika juga menekan PBB untuk menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Libya. Eko mencatat sepanjang 80 tahun terakhir sanksi-sanksi ekonomi dipaksakan terhadap berbagai negara dalam 120 kesempatan terhadap berbagai negara dalam 120 kesempatan, 104 diantaranya adalah semenjak Perang Dunia II. Pada 1998 saja, Amerika Serikat telah memberikan sanksi terhadap 75 negara, yang mencakup 52% dari populasi dunia.
Pemimpin negara ini mesti belajar banyak kepada para tokoh yang diangkat dalam buku ini. Mereka adalah pemimpin yang memiliki moralitas sosial. Moralitas yang punya sandaran tanggung jawab publik dan tak gentar berhadapan dengan kekuasaan global meski akan dikucilkan. Mereka tahu, rakyat miskin berada di belakang barisan mereka. Mereka percaya kalau kekuasaan yang mengabdi dan melayani rakyat miskin, adalah kekuasaan yang akan bertahan. Berpihak adalah karakter dasar keempat pemimpin yang termuat dalam buku ini, tanpa slogan, tanpa pidato, dan tanpa banyak bicara. Mereka seakan memberi pesan tegas, tunjukan kepemimpinanmu dengan tindakanmu! Yang penting untuk kita ketahui keempat presiden ini hidup di bumi yang sama. Mereka berhadapan dengan tantangan yang serupa dengan bangsa ini, bahkan jauh lebih berat. Tapi semua rentetan masalah itu tak membuat mereka gentar, cemas, takut atau kuatir. Sejarah pada akhirnya akan menulis tentang apa yang mereka lakukan.

Epung Saepudin

Misteri Kapitalisme dan Kegagalan Dunia Ketiga

2007-07-30T19:43:00.000+07:00

"Ketika kapital tidak hanya menjadi sebuah cerita keberhasilan di Barat tetapi juga di mana saja, kita dapat bergerak di luar batas dunia fisik dan menggunakan pikiran kita untuk membubung jauh ke masa depan". Hernando de Soto

Jika menganggap kapitalisme, dengan prinsip utamanya akumulasi dan ekspansi, bisa hidup di segala tempat dan mampu "menyejahterakan setiap pemeluknya", setelah membaca buku ini kita akan sadar bahwa pemikiran itu semakin tidak relevan. Sebagai contoh, Orde Baru memang mengikatkan diri ke dalam lingkungan kapitalisme global sambil berharap mendapatkan kesejahteraan melalui prinsip trickle down effect. Namun, hal tersebut dilakukan atas desakan lembaga multinasional dan dilakukan sekadar menyodorkan keunggulan komparatif yang sangat tidak memadai sebagai amunisi untuk bertarung dengan negara-negara maju yang mengusung kapitalisme.

Buku yang didasarkan atas penelitian praktis di berbagai negara ini mengajukan jawaban atas pertanyaan yang tak kunjung tuntas dan sudah lama tak terjawab di berbagai negara bekas jajahan atau Dunia Ketiga. Pertanyaan itu adalah pertanyaan besar mengenai kegagalan banyak negara berkembang (Dunia Ketiga) yang ingin menerapkan sistem kapitalisme yang tampak begitu baik dan berhasil di Barat, seperti di Amerika Serikat dan Eropa Barat, ternyata selalu "gagal" ketika diterapkan di negara Dunia Ketiga (berkembang). Bahkan, di kalangan negara bekas negara jajahan, seperti Indonesia, ternyata tidak pernah bisa terjawab apakah kegagalan menerapkan kapitalisme merupakan kesalahan mereka sendiri atau memang sistem ekonomi kapitalisme itu pada dasarnya tidak cocok untuk diterapkan di negara-negara mereka.

Peter L. Berger, dalam buku The Capitalist Revolution: Fifty Proposition about Prosperity, Equality and Liberty, mengutarakan tujuh ciri utama sistem kapitalisme tulen. Ia dibesarkan oleh kebebasan pasar, kalkulasi rasional, alat produksi sebagai milik pribadi, adanya sistem hukum rasional, alat produksi sebagai milik pribadi, adanya sistem hukum yang rasional, pengembangan teknologi yang rasional, komersialisasi ekonomi, dan adanya buruh bebas.

Nah, jika mengikuti kategori Berger tersebut, kita akan sulit menemukan tujuh ciri di atas terpenuhi oleh negara-negara miskin dan bekas jajahan agar bisa menjadi kapitalis laiknya Amerika atau Eropa. Ambil contoh pengembangan teknologi yang rasional. Kita bisa melihat kebijakan Indonesia ketika melaksanakan proyek mercusuar tentang industri pesawat semasa Orde Baru. Proyek tersebut nyata-nyata gagal karena dilakukan berdasar ambisi tanpa memperhitungkan kalkulasi rasionalnya. Imbasnya tidak bisa dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Akhirnya, jika mengikuti pemikiran Hernando de Soto dalam buku ini, sangat wajar jika pengembangan teknologi itu tidak berimbas pada proses pembentukan kapital negara. Malah menjadi sangat ironi ketika krisis ekonomi pesawatnya hanya mampu ditukar dengan beras ketan dari Vietnam. Persoalan lain yang tidak mendukung terjadinya kapitalisme lokal di Indonesia adalah tidak adanya teknologi. Sebab, bukan rahasia lagi kapitalisme tidak pernah bisa dilepaskan dari dunia industri (teknologi).

Dalam buku ini, De Soto mengajukan pemikiran bahwa kegagalan kapitalisme di luar Barat bukanlah karena alasan-alasan yang selama ini telah biasa diterima: perbedaan budaya, kurangnya kewirausahaan, agama, inefisiensi, ataupun faktor kemalasan. Sebab, menurut De Soto, kehidupan Dunia Ketiga justru sangat akrab dengan kerja keras, keterampilan, dan kewirausahaan. Basis pemikiran De Soto adalah bahwa kepemilikan properti sebagai kunci untuk mengakhiri kemiskinan, yang hanya dapat bekerja jika orang miskin mampu menggunakan properti mereka untuk menghasilkan kemakmuran.

Dalam buku ini De Soto mengemukakan kegagalan negara-negara selain Barat dalam mengambil manfaat sebesar-besarnya dari kapitalisme disebabkan oleh ketidakmampuan negara tersebut untuk menciptakan kapital. Muncul pertanyaan, apa itu kapital? Bagi De Soto, kapital diartikan sebagai kekuatan yang mampu mendorong produktivitas kerja (labor productivity) dan menciptakan kekayaan bangsa (the wealth of nation). Pertanyaan selanjutnya, apa dan bagaimana caranya menciptakan kapital? Di titik pertanyaan itulah buku ini hendak memberikan jawabannya.

Tesis utama buku ini adalah bahwa properti sangat menentukan bagi perkembangan kapitalisme. Yang dimaksud properti oleh De Soto adalah aset-aset yang bisa menghasilkan kapital. Kelemahan negara-negara non-Barat, seperti Indonesia, sehingga tidak bisa mengembangkan kapitalisme adalah karena mereka tidak memiliki properti sebagaimana dimaksud De Soto.

Bahkan ada ironi yang menyesakkan yang terjadi di Indonesia. Bahwa sebagian besar kekayaan bangsa Indonesia, mengutip Dawam Rahardjo, dimiliki oleh sebagian kecil penduduknya, sementara sebagian besar penduduk Indonesia memperebutkan sebagian kecil kekayaan yang tersisa.

Hal penting yang sangat perlu dipahami dari pemikiran De Soto adalah properti bukanlah benda fisik yang dapat difoto dan dipetakan. Properti bukanlah sebuah kualitas utama aset, tapi suatu ekspresi legal tentang aset yang berasal dari konsensus yang memiliki makna ekonomi. Bahkan, menurut survei yang dilakukan penulis buku ini, negara-negara paling miskin sekalipun memiliki aset yang jumlahnya bisa melebihi 40 kali lipat dari total jumlah bantuan asing yang diterima oleh negara-negara itu di seluruh dunia.

De Soto berpendapat bahwa dasar keberhasilan ekonomi kapitalisme Jepang dan Amerika bersumber pada sistem hak milik yang jelas yang telah dibuat sejak zaman sebelum Perang Dunia I. Menurut De Soto, teori pembangunan modern gagal memahami proses pengembangan sistem hak milik yang terpadu sehingga membuat kaum miskin tidak mungkin dapat menggunakan apa yang dimilikinya secara informal untuk digunakan sebagai kapital guna mengembangkan bisnis dan kewirausahaan. Sebagai akibatnya, kelompok petani di dunia berkembang selalu terperangkap dalam kemiskinan, ketika petani hanya mampu menanam untuk kebutuhan hidupnya sendiri.

Gagasan utama yang diusung dalam tulisan-tulisan De Soto adalah masyarakat di dunia berkembang umumnya tidak memiliki sistem kepemilikan tanah formal yang terpadu sehingga hanya memiliki kepemilikan secara informal terhadap tanah dan barang-barang. Dalam buku ini, De Soto menggunakan karya John R. Searle, yang berjudul The Construction of Social Reality, sebagai pijakan dasarnya. Buku tersebut membahas hubungan-hubungan sosial yang dibutuhkan dalam membentuk modal dan menghasilkan uang.

Menurut De Soto, ada lima misteri yang harus dipecahkan oleh negara berkembang agar properti-properti yang mereka miliki bisa menghasilkan kapital. Kelima misteri itu adalah misteri tidak adanya informasi, misteri kapital, misteri kesadaran politik, misteri hilangnya pelajaran yang diberikan oleh AS pada masa lalu, dan misteri kegagalan hukum. Kelimanya saling terhubung dan menentukan berhasil atau tidaknya sebuah properti bisa menciptakan kapital dan mungkin atau tidaknya kapital itu kemudian mampu diakumulasikan secara lebih luas.

Dalam bab terakhir buku ini, De Soto, yang pernah datang ke Indonesia dalam diskusi dan peluncuran buku edisi Inggris, mengajukan lima hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan oleh pemerintah guna menciptakan kapital demi kesejahteraan bangsanya. Kelima hal itu adalah: 1. Situasi dan potensi kelompok miskin perlu didokumentasikan dengan lebih baik; 2. Semua orang mampu menabung; 3. Yang tidak dimiliki kelompok miskin adalah sistem properti yang terintegrasi secara legal yang mampu mengubah pekerjaan dan simpanan mereka menjadi kapital; 4. Ketidaktaatan sipil dan mafia sekarang ini bukan merupakan fenomena marginal, melainkan hasil pergerakan miliaran manusia dan kelompok-kelompok yang terorganisasikan ke dalam skala kecil hingga skala besar; 5. Kelompok miskin bukanlah permasalahan, melainkan solusi.

Di penutup buku ini De Soto dengan tegas mengatakan bahwa mengimplementasikan sebuah sistem properti yang menciptakan kapital merupakan tantangan politik karena akan berhubungan dengan banyak orang, selain ia juga berhubungan dengan pemahaman atas kontrak sosial dan perbaikan sistem legal.

TEOLOGI PEMBEBASAN

2007-07-27T17:29:00.000+07:00

Teologi Pembebasan

Teologi pembebasan adalah sebuah paham tentang peranan agama dalam ruang lingkup lingkungan sosial. Dengan kata lain Teologi pembebasan adalah suatu usaha kontekstualisasi ajaran-ajaran dan nilai keagamaan pada masalah kongkret di sekitarnya. Dalam kasus kelahiran Teologi Pembebasan, masalah kongkret yang dihadapi adalah situasi ekonomi dan politik yang dinilai menyengsarakan rakyat. Paham ini hampir terdapat pada semua agama di dunia.

Teologi Pembebasan merupakan refleksi bersama suatu komunitas terhadap suatu persoalan sosial. Karena itu masyarakat terlibat dalam perenungan-perenungan keagamaan. Mereka mempertanyakan seperti apa tanggung jawab agama dan apa yang harus dilakukan agama dalam konteks pemiskinan struktural.

Bayang Bayang Teologi Pembebasan

Amerika Latin tempoe doeloe. Camilo Torres, seorang pastor, sosiolog, dan gerilyawan, dibunuh pasukan Kolombia di pegunungan berhutan di Bucaramanga pada 15 Februari 1966. Di Desa Ribeiro Bonito, Brasilia Selatan, pada 11 Oktober 1976. Pastor Desa Pater John Bosco Burnier SJ (Serikat Jesus) ditembak mati oleh seorang kopral karena mencoba menyelamatkan dua wanita yang dianiaya sang kopral dan kawan-kawannya. Pater Rutilio Grande SJ dibantai The White Warrior Union--pasukan penjagal manusia dan pelindung tuan tanah--di sebuah desa di San Salvador, 12 Maret 1977.

Kisah di atas dikutip dari buku Teologi Pembebasan susunan Fr. Wahono Nitiprawiro. Masih banyak lagi para pengabar Injil di benua yang 90% penduduknya menganut Katolik itu menghadapi risiko kematian, karena berpihak atau bahkan bergabung dengan rakyat Amerika Latin yang bergolak untuk membebaskan diri dari kemiskinan, penindasan, dan keterbelakangan.

Mereka, para pengabar Injil yang tewas itu, adalah para penganut Teologi Pembebasan, sebuah paham baru tentang peranan gereja dalam lingkungan sosial. Paham ini mulai mengagetkan kalangan gereja dan intelektual di Eropa dan Amerika setelah Gustavo Gutierrez --pastor dari Peru-- menerbitkan buku Teologia de la Liberacion pada 1971. Paham ini menjadi kontroversial karena memiliki metode pendekatan yang tak biasa dilakukan kalangan gereja ketika itu, yakni pendekatan marxis yang radikal.
Secara ringkas, apa yang dimaksud dengan paham itu sebenarnya adalah suatu usaha kontekstualisasi ajaran-ajaran dan nilai keagamaan pada masalah kongkret di sekitarnya. Dalam kasus kelahiran Teologi Pembebasan, masalah kongkret yang dihadapi adalah situasi ekonomi dan politik yang dinilai menyengsarakan rakyat.

Sejak depresi dunia pada 1930-an, perekonomian negara-negara di Amerika Latin begitu bergantung pada ekspor barang mentah ke Eropa dan Inggris. Sebaliknya, mereka mengimpor komoditas pabrik. Sesudah Perang Dunia II, harga barang-barang mentah jatuh di pasaran dunia. Akibatnya perekonomian negara-negara itu kacau. Mereka juga tak mampu mengimpor barang-barang pabrik. Untuk memenuhi kebutuhan barang pabrik di dalam negeri, negara-negara itu mencanangkan modernisasi dengan memacu industrialisasi atas bantuan negara maju. Mereka menerapkan sistem kapitalisme sebagai model modernisasi.
Namun karena mementingkan pertumbuhan ekonomi, industrialisasi telah menciptakan kesenjangan sosial yang begitu tajam. Kaum proletar --kelas buruh-- tumbuh dengan cepat. Inflasi melambung, biaya hidup membubung. Ketidakpuasan meluas. Situasi politik menjadi tegang dan labil. Kudeta terjadi di mana-mana dan membuahkan pemerintahan diktator. Pada 1945, misalnya, kelompok militer di Brasilia menggulingkan pemerintahan sipil. Pada tahun yang sama, Kolonel Juan Peron menjadi penguasa tunggal Argentina, setelah mengudeta penguasa sebelumnya. Tahun 1948, Manuel Odria menjadi diktator di Peru. Dan penindasan terhadap rakyat terjadi hampir di seluruh belahan Amerika Latin.

Kondisi tersebut mengundang gerakan di berbagai bidang. Dalam literatur sosiologi dan ekonomi politik, penerapan sistem kapitalisme dalam pembangunan di Amerika Latin telah melahirkan pemikir-pemikir baru di bidang sosiologi dan ekonomi politik. Misalnya Andre Gunder Frank--orang Amerika Serikat yang pernah tinggal di Amerika Latin--dan Fernando H. Cardoso. Dengan menggunakan pendekatan neomarxis, mereka melahirkan teori dependensi (ketergantungan) dalam memandang nasib negara-negara di Dunia Ketiga. Selama ini, kata mereka, modernisasi di negara-negara Amerika Latin dan negara Dunia Ketiga lainnya justru melahirkan para penguasa mapan, pemilik modal besar, tuan tanah, dan kaum elite yang mengeksploitasi rakyat.

Bantuan negara maju dalam proses modernisasi --yang justru membuat Dunia Ketiga begitu bergantung pada negara maju-- juga memberi andil besar dalam memiskinkan rakyat Dunia Ketiga. Mereka para penganut teori dependensi berpendapat, untuk mengakhiri kekuasaan para elite yang mapan, juga dominasi negara maju, dibutuhkan revolusi sosialis. Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi, mereka beranggapan, diperlukan penjungkirbalikan struktur ekonomi, politik, dan sosial dengan meminjam pendekatan marxis.

Di bidang keagamaan, terjadi pergeseran pandangan teologis di kalangan Gereja Katolik di seantero Amerika Latin. Disebutkan dalam buku Teologi Pembebasan, selama berabad-abad gereja di Amerika Latin menganut pemahaman teologi Barat (Eropa) yang bersifat transendental dan rasional, yang berkutat dalam upaya memahami Tuhan dan iman secara rasional. Para uskup Amerika Latin menilai, cara berteologi Barat telah menimbulkan kemandekan berpikir, bertindak, dan menjauhkan gereja dari masaah-masalah kongkret. Gereja-gereja penganut teologi Barat, tuding mereka, hanya sibuk mengkhotbahkan ajaran Yesus sejauh menyangkut hidup pribadi, mengimbau orang agar tetap bertahan dan sabar menghadapi penderitaan, menghibur kaum miskin dan tertindas dengan iming-iming surga setelah kematian.

Menurut mereka, gereja harus secara nyata melibatkan diri dan berpihak pada rakyat yang tak berdaya. Agama dan teologi, lanjut mereka, tak boleh meninabobokan umat beriman, melainkan harus memberikan dorongan kepada rakyat untuk melakukan perubahan. Namun keterlibatan rakyat hanya mungkin dibangkitkan bila mereka memiliki harapan untuk mengubah sistem yang menindas mereka. Rakyat harus disadarkan bahwa penderitaan, kemiskinan, dan keterbelakangan bukan nasib turunan, melainkan buah dari struktur sosial-ekonomi-politik yang berlaku. Kesadaran baru, kata para uskup, hanya dapat timbul bila rakyat bertambah pandai. Untuk itu gereja memelopori upaya pembebasan tingkat intelektual dengan mendirikan Universitas Javeriana di Bogota, Kolombia (1937), Universitas Katolik di Lima (1942), di Rio de Janeiro dan Sao Paulo (1947), Porto Alegre (1950), Campinas dan Quito (1956), Buenos Aires dan Cordoba (1960), dan lain-lain.

Bersamaan dan berkaitan dengan pendirian universitas Katolik, mulai muncul aksi-aksi Katolik di Kuba, Argentina, Uruguay, Kosta Rika, Peru, dan Bolivia. Organisasi pemuda aksi Katolik tumbuh dengan cepat. Di Argentina, misalnya, pada 1934, jumlah anggotanya baru 600 orang. Tapi tahun 1953, sudah mencapai 8000 orang. Di Brasil, pada 1953 baru 15.000. Tahun 1961 meningkat ke angka 120.000 orang. Organisasi buruh juga makin populer. Pada 1954, baru ada empat negara yang mempunyai Serikat Buruh Nasional. Tapi pada 1960-an, hampir semua negara Amerika Latin mempunyai Serikat Buruh Nasional, kecuali Kosta Rika, Guatemala, dan Kuba. Total ada 23 Serikat Buruh Nasional dengan anggota militan sekitar satu juta orang. Menurut buku Teologi Pembebasan, itu ada hubungannya dengan upaya gereja untuk menciptakan kaum awam yang militan.

Untuk melembagakan kesadaran baru di bidang teologi itu, para uskup Amerika Latin membentuk Consejo Episcopal Latino-Americano (Celam)--sidang para uskup Amerika latin--Di Rio de Janeiro, Brasil, pada 1955. Peristiwa ini sekaligus menjadi tonggak diterapkannya "sistem kolegialitas antar uskup" dan ditinggalkannya sistem patronato yang telah diterapkan sejak abad ke-13. Dalam sistem patronato, gereja berada di bawah kekuasaan penguasa. Para uskup cenderung berkompromi bahkan berpihak kepada para penguasa politik, walaupun penguasa itu menyengsarakan rakyat. Sedangkan dalam sistem kolegialitas, gereja tak lagi berada di bawah payung penguasa politik. Mereka dapat bergerak bebas untuk menyentuh masalah ekonomi, politik, dan budaya. Hal ini mengantar mereka untuk melancarkan gerakan pembebasan bagi rakyat tertindas, walau dengan risiko dimusuhi penguasa.

Gerakan pembebasan itu makin gencar setelah Konsili Vatikan II --sidang resmi para uskup sedunia-- pada 1962 memerintahkan agar Gereja Katolik memikirkan masalah-masalah aktual, umpamanya, turut memajukan kebudayaan, ekonomi, dan ikut mewujudkan perdamaian dunia.

Apa yang dicanangkan Konsili Vatikan II tersebut menjadi salah satu alasan para uskup Amerika Latin untuk menggelar Sidang Celam II di Medellin, Kolombia, pada 1968. Ringkasnya, sidang itu menyimpulkan bahwa penindasan di Amerika Latin telah menjelma menjadi kekerasan yang melembaga (institutionalized violence) dan terjadi di segala bidang. Maka gereja harus berinisiatif dan bertanggung jawab untuk mengembangkan kebudayaan, berperan serta dalam kehidupan sosial politik.

Tiga tahun kemudian, 1971, terbit Teologia de la Liberacion --Teologi Pembebasan-- karya Gustavo Gutierrez, pastor dari Peru itu. Buku ini menguraikan secara jelas gagasan-gagasan dan tindakan-tindakan yang ditempuh para uskup Amerika Latin.
Sidang Celam II dan buku Gutierrez mendorong gereja untuk makin terlibat dalam perlawanan rakyat. Sebaliknya, rasa permusuhan penguasa dan orang-orang kaya terhadap gereja kian tajam. Seiring dengan meluasnya paham Teologi Pembebasan, gencar pula suara yang menuduh para pengikut teologi ini menerapkan ajaran marxis yang merekomendasikan perjuangan kelas dan perubahan radikal melalui revolusi kekerasan. Penggunaan analisis marxis "perjuangan kelas" dan "perubahan struktur" oleh para teolog Teologi Pembebasan, termasuk Gutierrez, dianggap para kritikus sebagai "dosa terhadap Kristianitas".

Namun para tokoh Teologi Pembebasan membantah tuduhan tersebut. Camilo Torres, pastor dari Kolombia yang ikut bergerilya dan tewas, misalnya, mengaku sebenarnya tak ingin bergabung dengan para gerilyawan. "Berkali-kali saya dituduh menyuarakan revolusi dengan kekerasan. Manakala rakyat mempunyai keberanian untuk mengorganisasi diri, kelas penguasa cepat-cepat menuduh kita menghimpun revolusi dengan kekerasan. Kita tak ingin kekerasan, kita tak hendak menggunakan paksaan. Yang kita cita-citakan adalah bahwa suatu ketika kekuasaan akan berada di tangan rakyat," katanya pada 1965.
Bahwa ia akhirnya menggunakan kekerasan, bergabung dengan kelompok gerilyawan komunis, memanggul senjata, menurutnya karena tak ada pilihan lain. Pemerintah dan aparat militer tak dapat diajak berbicara. Penguasa hanya mempunyai satu jalan: senjata. Tapi Camilo menolak bila dituduh komunis. "Saya tak pernah akan bergabung ke dalam aparatnya, dan saya tak hendak menjadi komunis, baik sebagai warga Kolombia, sebagai sosiolog, sebagai orang Kristen, maupun sebagai pastor. Namun saya bersedia berjuang bersama-sama mereka untuk meraih tujuan serupa, yakni melawan dan menentang oligarki dan dominasi Amerika Serikat agar kekuasaan kembali ke tangan rakyat," katanya pada September 1965. Pengikut Teologi Pembebasan memang tak menyangkal bahwa mereka menggunakan analisis marxis, tapi menolak bila dituduh "berdosa" terhadap Kristianitas. Gutierrez, yang mendalami tulisan-tulisan Marx sejak mahasiswa di Universitas San Marcos, tetap bersikap kritis terhadap kekurangan dan bahaya marxis.

Bagi Gutierrez, peranan marxisme hanyalah alat analisis yang dapat merekam dan mendeskripsikan keadaan tak adil dan praktek kekerasan yang melembaga di Amerika Latin. Menurut Gutierrez, "perjuangan kelas" yang dikumandangkan oleh Marx bukan hal baru bagi penganut Kristiani. Santo Lucas yang hidup sebelum Marx, kata Gutierrez, telah menyuarakan perjuangan kelas. Transformasi struktur, perubahan struktur kapitalisme yang menciptakan ketidakadilan dan kemiskinan rakyat banyak, bukanlah monopoli Marx. Injil, Gutierrez melanjutkan, sudah lebih dulu menganjurkannya. Untuk memperkuat argumentasinya, Gutierrez mengutip ayat-ayat dalam Injil. Misalnya dari Injil Lukas bab 1 ayat 51-53 yang antara lain berbunyi: "Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang lapar, dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa."

Tak lupa ia menafsirkan makna kelahiran Yesus sebagai Sang Pembebas. Yesus, menurut Gutierrez, lahir untuk mewartakan kabar gembira kepada orang miskin, dan mewartakan pembebasan bagi mereka yang terbelenggu, yang telah dengan berani menghadapi serangan para penguasa Romawi yang menindas orang Yahudi. Berdasarkan argumentasi tersebut, ia menganggap tak ada salahnya meminjam pendekatan marxis untuk melaksanakan tugas sosial gereja. "Pentingnya konsepsi bukan ditentukan oleh siapa yang mengatakannya, melainkan oleh ketepatannya dalam mendeskripsikan dunia tempat kita hidup. Entah yang merumuskannya itu manusia Karl Marx atau manusia yang lain," katanya. Namun, Gutierrez tetap bersikap kritis terhadap marxis dan menempatkan Kristianitas sebagai pedoman hidup yang lebih unggul ketimbang marxis. Keunggulan Kristianitas, katanya, terletak pada kemampuannya melihat kemenangan setelah kematian. Sementara tentang maut, marxisme tak punya jawaban.

Pembenaran Gutierrez tersebut tak mengurangi kecurigaan berbagai pihak terhadap gerakan Teologi Pembebasan. Tahun 1984, Vatikan mengeluarkan instruksi yang melarang para imam Katolik terlibat dalam kegiatan politik praktis dan menggunakan pendekatan marxis. Bahkan sebelum itu, dari kalangan para uskup Amerika Latin yang tergabung dalam Celam sendiri sudah terdengar kritik terhadap penerapan marxisme. Dan pada Sidang Celam III di Puebla de los Angeles, Meksiko, pada 1979, mereka mengecam marxisme seraya mengutuk kapitalisme. Menurut mereka, kedua sistem itu membuat manusia menjadi budak ambisi kekayaan, kekuasaan, pengagungan kepentingan umum negara, seks, dan kenikmatan duniawi yang menggerogoti hubungan manusia dengan Tuhan. Namun, mereka tetap mengimbau untuk menggalakkan gerakan "umat basis" yang sudah dilakukan sebelumnya.

Toh, semangat Teologi Pembebasan terlanjur menjalar ke berbagai negara, terutama negara Dunia Ketiga yang mayoritas penduduknya beragama Katolik seperti Filipina. Ed de la Torre, penulis buku Touching Ground, Taking Root: Theological and Political Reflections on The Phillipine Struggle, menyimpulkan bahwa pengaruh Teologi Pembebasan itu terlihat pada gerakan massa yang menggulingkan Presiden Ferdinand Marcos pada 1986. Umat Kristiani, katanya, terlibat aktif dalam gerakan rakyat untuk melakukan perubahan fundamental di bidang ekonomi dan politik.

Di Indonesia, menurut Budhy Munawar Rachman, Manajer Program Studi Islam Yayasan Paramadina, bayang-bayang teologi itu tak begitu jelas. Yang agak kentara, katanya, justru pengaruh teori dependensi --pemikiran di bidang ekonomi-- yang pernah dipakai sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) pada 1970-an.
..."Gereja Katolik Indonesia tak mengimpor Teologi Pembebasan dari Amerika Latin itu," ujar Romo Purbo.

Begitu pula menurut Romo Ismartono. "Tapi bukan berarti gereja menutup mata terhadap ketidakadilan yang terjadi di masyarakat," kata Romo Ismartono. Menurutnya, garis keterlibatan gereja di Indonesia dalam solidaritas sosial berpegang pada Instruksi Mengenai Kebebasan dan Pembebasan Kristiani yang dikeluarkan Tahta Tinggi Vatikan yang antikekerasan. "Butir-butir instruksi itu berbeda dengan yang ada pada Teologi Pembebasan di Amerika Latin. Gereja lebih memilih jalan reformasi ketimbang revolusi, yang sering memakan korban dan akhirnya melahirkan rezim totaliter," lanjut Romo Ismartono kepada J. Eko Setyo Utomo dari Gatra.

Diambil dari Gatra Nomor 42 Tahun II, 31 Agustus 1996.

Teologi Pembebasan

Hampir semua negara Amerika Latin selama 20 tahun ini didominasi Teologi Pembebasan. Paham ini adalah satu upaya kontekstualisasi dari ajaran dan nilai keagamaan dalam konteks sosial tertentu. Konteks sosial yang terjadi adalah penindasan, pemiskinan, keterbelakangan, dan penafian harkat manusia. Paham ini tumbuh bersama suburnya sosialisme di Amerika Latin, akhir 1960-an dan awal 1970-an.

Teologi Pembebasan merupakan refleksi bersama suatu komunitas terhadap suatu persoalan sosial, misalnya. Karena itu masyarakat terlibat dalam perenungan-perenungan keagamaan. Mereka mempertanyakan tanggung jawab agama itu seperti apa? Apa yang harus dilakukan agama dalam konteks pemiskinan struktural?
Gustavo Gutierrez, asal Peru, adalah orang pertama yang merangkum paham Teologi Pembebasan lewat bukunya, Teologia de la Liberacion, 1971. Buku itu menjadi pemicu diskusi yang lebih rinci tentang paham Teologi Pembebasan. Tokoh setelah Gustavo, Juan Louise Sguondo dan John Sabrino, adalah pastor yang relatif punya otoritas dan profesional secara akademis. Karena itu pemikiran Teologi Pembebasan menjadi kuat. Teologi Pembebasan menjadi mainstream dan paradigma yang khas Amerika Latin.
Analisis sosial yang paling efektif dan sering digunakan dalam Teologi Pembebasan adalah analisis marxian. Dengan pendekatan marxisme akan diketahui siapa yang diuntungkan atau dirugikan sistem sosial itu. Karena itu tokoh Teologi Pembebasan sangat cocok dengan analisis marxian ini.

Ketika para tokoh Teologi Pembebasan di angkatan laut mengalami tekanan politik, gerakannya justru melebar ke Dunia Ketiga yang memiliki persoalan sama. Misalnya ke beberapa negara Asia yang mayoritas Katolik, seperti Filipina. Yang paling ekspresif memang di Filipina. Boleh dibilang people power yang menjatuhkan Marcos adalah satu corak dari Teologi Pembebasan. Karena Teologi Pembebasan menekankan pada people power dan kedaulatan rakyat.
Di Indonesia, saya tak melihat Teologi Pembebasan masuk lewat Timor Timur. Sebab wilayah ini baru berintegrasi. Yang jelas, berbarengan dengan munculnya LSM-LSM, pada 1970-an muncul pemikiran kritis sebagai counter terhadap teori pembangunan. Beberapa tokoh LSM mensponsori masuknya teori tentang pembebasan dari Amerika Latin. Misalnya Adi Sasono dan Dr. Sritua Arif. Lihat saja bukunya, Indonesia: Ketergantungan dan Keterbelakangan.

Yang dilakukan Romo Sandyawan sebetulnya empowering orang-orang yang termarjinalisasi. Saya tak tahu apakah ia menggunakan pandangan Teologi Pembebasan. Tapi yang menarik adalah concern-nya sebagai agamawan terhadap realitas masyarakat dan gerakan empowerment.

Di kalangan Islam, pada 1980-an, subur pemikiran tentang Teologi Pembebasan. Sehingga suatu ketika Karl A. Steinbreenk, teolog Katolik, kaget melihat Teologi Pembebasan dibicarakan dengan bersemangat di LP3ES oleh anak muda muslim, seperti Fachry Ali dan Komaruddin Hidayat, dengan figurnya, M. Dawam Rahardjo. Ia heran Teologi Pembebasan dibicarakan dengan sangat terbuka di kalangan Islam, sementara di kalangan Katolik dibicarakan sangat hati-hati.

Tahun 1980-an memang puncak kesuburan pemikiran pembebasan di kalangan Islam Indonesia. Mungkin suasana sosial politiknya mendukung ke arah sana. Tapi pada 1990-an, gerakan ini mulai merosot, terutama setelah ICMI berdiri. Sebab Teologi Pembebasan pada akhirnya akan merefleksikan struktur kenegaraan, sementara ICMI berkepentingan dengan struktur.

Di banyak kalangan Katolik Indonesia, Teologi Pembebasan mungkin merupakan wacana keagamaan yang sangat mencerahkan dan memberi jalan bagaimana agama bisa terlibat dalam proses sosial. Keterlibatan seorang romo dalam upaya menguatkan orang marjinal, saya kira, merupakan bentuk Teologi Pembebasan. Tapi mereka sadar betul sulit mempraktekkan Teologi Pembebasan karena mereka minoritas.

Teologi Pembebasan hanya kuat di kalangan Jesuit. Karena sebagian besar yang concern terhadap pergumulan sosial adalah pastor Jesuit, seperti Romo Sandy. Dan umumnya tokoh-tokoh Teologi Pembebasan di Amerika Latin adalah pastor Jesuit.

TEOLOGI PEMBEBASAN dan GERAKAN MAHASISWA
Oleh Herwindo

Gerakan mahasiswa pada era rezim diktator Soeharto hingga saat ini, tidak sedikit pula yang memberikan label bahwa gerakan liberal mulai mengembang. Stigmatisasi kaum radikal mulai menjamur pada kalangan bawah (masyarakat biasa) dan menebarkan wahyu pemberontakan, juga hal yang sempat menjadi mitos terbesar dalam setiap gerakan mahasiswa. Namun tidak kalah banyaknya opini, bahwa mahasiswa Indonesia yang radikal dan progressiv dari berbagai lingkungan sosial serta lintas kultur mulai memainkan perannya, fungsi sosialnya melalui gerakan-gerakan pembebasan.

Linkungan sosial di Indonesia mayoritas bangsa Indonesia yang religiusitasnya tinggi, menjadikan gerakan mahasiswa dengan misi pembebasannya dari penindasan totaliter Soeharto mendapatkan stereotip positif. Khususnya bagi umat Islam. Terideologisasi oleh teologi pembebasan. Tetapi di sini tidak berupaya untuk meng-klaim, bahwa gerakan penggusuran simbol orde baru (Soeharto) yang represif itu merupakan hasil kesadaran umat Islam yang menjadi mayoritas di Indonesia.

Namun bila berbicara formasi sosial yang menindas dari rezim Soeharto, berekses lebih pada pemeluk Islam dan membentuk bola salju atas pegerakan pembebasan yang digulirkan oleh intelektual muda Indonesia merupakan bentuk geneologis dari violence yang dilakukan negara (state). Adanya sosial gap, kaya-miskin dan tumbuhnya konflik horisontal adalah, anak kandung dari kebijakan pemerintah maupun negara yang timpang. Tidak adanya pemerataan kesejahteraan sosial.

Kemiskinan absolut yang bersumber pada minimnya pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan relatif yang merupakan akibat pertumbuhan ekonomi, menjadi abstraksi sosial yang nyata di Indonesia. Melalui “ideologi” pembangunan nasional, rezim Soeharto membangun kemiskinan dan krisis multi dimensional hingga sekarang. Kemiskinan adalah, sesuatu bisa (racun) disatu sisi dan memberi madu pada sisi lain.

Monopoli, kolusi, korupsi dan nepotisme sedari sang diktator Soeharto sampai saat ini merupakan komoditas yang surplus. Relasinya dengan tekstual teologi pembebasan yang bersinggungan dengan wacana agama sangat jelas yaitu, pembebasan aspek atau dimensi sosial dari teologi pembebasan melarang keras adanya eksploitasi dan manipulasi diberbagai bidang, baik secara fisik maupun psikis oleh dan/atau siapapun.

Bentangan relevansi dalam tulisan ini diberikan dapatlah disisipkan contoh seperti, dalam bidang ekonomi praktek riba dan monopoli yang mengedepankan nilai lebih dilarang keras (Qs. Al Baqarah 275-278). Segala bentuk zakat, infaq dan sedekah merupakan sugesti yang baik dan benar agar manusia tidak teralienasi atas dirinya dari lingkungan sekitarnya dan tidak mengadakan penimbunan harta yang mengakibatkan surplus yang pada akhirnya secara langsung mengeksploitasi manusia lainnya.

Hal lainnya yang dapat dijadikan pijakan identifikasi nilai-nilai teologi pembebasan yaitu, manusia memiliki hak untuk hidup, manusia memiliki hak untuk bereproduksi, manusia memiliki hak untuk berpikir bebas dan manusia memiliki hak untuk mendapatkan keadilan. Empat pointer ini merupakan nilai-nilai teologi pembebasan dalam ajaran agama Islam yang mungkin juga merupakan ajaran agama-agama lain di dunia.

Ada atau tidaknya korelasi antara pergerakan kaum intelektual muda atau mahasiswa dengan teologi pembebasan masih perlu dicari validitasnya dan kebenarannya. Namun jikalau berbicara humanitas, yang lekat juga dengan ajaran agama yang menjadi nilai-nilai teologi pembebasan dari pergerakan pembebasan untuk menciptakan perubahan sosial, yang dilancarkan mahasiswa bersama rakyat mungkin bukanlah hubungan yang insidental pula.

Intinya perubahan harus tetap ada, apapun alasannya dan seperti apa perubahan yang menjadi kebutuhan mahasiswa ? Perubahan yang mendasar, Revolusi Sosial !!!

PERGESERAN PELAKON JURNALISME

2007-07-19T20:48:00.000+07:00

Oleh : Wilson Lalengke
17-Jul-2007, 00:41:26 WIB - [www.kabarindonesia .com]

KabarIndonesia - Selama ini, dunia tulis-menulis, terutama yang berbau jurnalistik, cenderung didominasi oleh mereka yang secara profesional bekerja sebagai wartawan atau penulis di media massa, majalah, brosur, dan buku. Umumnya, kondisi ini tercipta karena sebagian besar orang menganggap bahwa dunia tulis-menulis perlu keahlian spesial yang nota bene sering diartikan sebagai kompetensi akademis khusus jurnalisme, semisal karena menuntut ilmu di bidang jurnalistik, pengalaman bertahun-tahun sebagai wartawan, dan lain-lain. Hal tersebut tidaklah salah, karena untuk menyajikan sebuah informasi yang menarik dan informatif diperlukan kemampuan-kemampuan tertentu, walau pada tingkat tertentu persyaratan tersebut justru merupakan sesuatu yang absurd.

Sebagai akibatnya, masyarakat kebanyakan pada akhirnya hanya menjadi konsumen belaka terhadap informasi yang telah menjadi “olahan” dari para “kuli tinta” dan “kuli disket” yang bekerja di berbagai media massa, baik nasional maupun daerah. Sebagai konsumen, kita tidak memiliki akses untuk membentuk informasi yang diterima itu sebagaimana yang kita harapkan. Dengan kata lain, informasi yang kita terima telah “masak” dan siap saji, tidak perduli apakah informasinya benar atau salah, seimbang atau berat sebelah, sesuai fakta atau tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Otoritas pembentuk informasi yang jadi konsumsi publik lebih dominan dipegang oleh wartawan, penulis profesional, dan pemilik media massa, yang umumnya sangat dipengaruhi oleh kepentingan- kepentingan perorangan dan kelompoknya.

Pada era teknologi yang amat maju saat ini, ditunjang oleh kemampuan baca-tulis dari setiap kita, setidaknya yang pernah duduk di bangku sekolah dasar, maka sudah sepantasnya masyarakat secara keseluruhan dimampukan berpartisipasi dalam menentukan isi, bentuk, dan interpretasi atas informasi-informasi di media massa. Artinya, setiap kita berhak menentukan isi berita di media massa melalui tulisan berita yang kita buat sendiri; juga setiap kita berhak untuk membentuk diri dan lingkungan kita sesuai aspirasi dan idealisme yang dimiliki dengan cara menyampaikan ide, pemikiran, dan keinginan kita secara langsung “tanpa perantara” kepada publik melalui tulisan/berita langsung masing-masing kita di koran. Dengan pola jurnalisme partisipatif seperti ini, kita dapat memberdayakan masyarakat untuk menentukan hidup dan kehidupan mereka sepanjang umurnya.

Penyaluran aspirasi secara langsung di media massa juga akan berdampak kepada terhindarnya suara-suara masyarakat dari kepentingan- kepentingan politik kalangan tertentu, terutama mereka yang memiliki kolaborasi dengan media massa mainstreams (media massa utama) yang sudah bukan rahasia umum telah terkontaminasi oleh kepentingan politik dan ekonomi semata. Aspirasi masyarakat yang penuh idealisme hidup merupakan pemikiran yang masih orisinil, dan sebaiknya disalurkan dengan tingkat kemurnian yang sama. Tentu saja, jalan terbaik adalah dengan menyampaikan aspirasi itu secara langsung, bebas, umum, dan tidak rahasia. Sebagai sebuah produk pemikiran yang dilandasi idealisme hidup yang tinggi, maka dipastikan pemikiran-pemikiran tersebut juga penuh muatan tanggung jawab yang tinggi dari setiap penulisnya.

KabarIndonesia, sebagai sebuah koran atau media massa online, mengerti benar akan kebutuhan masyarakat modern saat ini. Kebutuhan mendasar yang berpangkal tolak dari keinginan untuk mendobrak hegemoni para profesional media massa kepada keadaan yang memberikan akses kepada setiap manusia untuk menjadi penikmat informasi yang cerdas. Oleh sebab itu, sejak awal KabarIndonesia tetap konsisten untuk memperluas ruang gerak setiap orang, tanpa kecuali, untuk menyalurkan ide, pemikiran, aspirasi, cita-cita dan “duka-cita” hidupnya melalui tulisan di koran KabarIndonesia. Setiap kita diajak untuk menjadi penulis dan mengirimkan tulisan/berita dalam bentuk apapun juga sesuai keinginan masing-masing. Tidak hanya itu, KabarIndonesia juga senantiasa berusaha membimbing dengan pola belajar bersama membuat tulisan, berita, artikel, dan lain sebagainya bagi semua penulisnya. Bimbingan belajar menulis itu dapat dilihat setiap saat di http://www.pewarta- kabarindonesia. blogspot. com.

Melalui keyakinan bahwa dengan bergerak bersama, menyalurkan aspirasi murni kita bersama secara langsung di koran online KabarIndonesia, bangsa ini lambat laun akan kuat merobah kondisi bangsa dan negara ini kearah yang dicita-citakan bersama, bukan kearah yang diinginkan segelintir orang di lingkaran media massa mainstream dan para “pelacur” politik di linkungan kekuasaan. Sebab itulah, kami menganjurkan Anda semua, para penentu masa depan bangsa ini, untuk bergabung menjadi penulis KabarIndonesia. Menjadi penulis itu gampang! Kita akan belajar bersama untuk menjadi penyaji tulisan dan berita yang informatif, bernilai berita, aspiratif, dan edukatif. Proses registrasi penulis KabarIndonesia adalah semudah membuat email di berbagai penyedia layananan email. Hanya perlu waktu 1 atau 2 menit saja untuk melakukan pendaftarannya dengan meng-klik kolom “Daftar Jadi Penulis” di website www.kabarindonesia. com. Selebihnya, Anda sudah menjadi penulis di media online KabarIndonesia,
koran milik Anda, dan siap menjadi corong idealisme bagi diri sendiri, lingkungan sekitar, dan bangsa Indonesia tercinta.

Sebagai rekan sesama penulis “orang biasa” yang non-profesional, saya tunggu kemunculan Anda semua di meja redaksi.***

O R A S I

2007-07-13T16:31:00.000+07:00

Tekhnik Orsai
Secara definitif, tehnik orasi merupakan kemampuan orang perorang yang digunakan untuk suatu tujuan tertentu, menggerakkan, memberi informasi, memberi penjelasan ataupun mempengaruhi dan memberikan sugesti kepada orang lain. Maka membicarakan kemampuan di sini berarti pula membicarakan sebuah kiat ( seni ) dari hasil eksperimentasi yang dilakukan orang perorang, meski pun dalam beberapa hal memiliki kesamaan kesamaan.

Isi Orasi
Orasi dapat berisi suatu pesan kepada khalayak, informasi berkaitan dengan tujuannya (politis, ilmiyah dsb), penjelasan (argumentasi terhadap suatu persoalan), persuasif (mempengaruhi psikilogi massa) dan memberi sugesti kepada massa (agitasi)

Orasi yang baik
Orasi yang baik merupakan orasi yang mempunyai tujuan dan sasaran dari sebuah kepentingan, yang ini kaitannya dengan apakah pendengar akan mengerti maksud dari bahan yang diorasikan. Beberapa hal penting yang musti diperhatikan dalam penyampaian orasi adalah hal hal sebagai berikut:

penguasaan materi. Baik materi induk atau pun materi penunjang yang digunakan sebagai pendukung dari kepentingan yang dipakai dalam orasi

mengetahui tujuan dan target orasi

memperhatikan kondisi massa, baik kondisi kognitif, psikologis (emosi) ataupun kehendak massa. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan yang ada dalam kolektif massa agar percaya bahwa orasi ini tidak hanya untuk tujuan perorangan tapi bersama (termobilisir). Contoh massa aksi.

menggunakan bahasa yang dipahami massa pendengar. Baik kemampuan pilihan kata, mimik dst.

berusaha percaya pada massa agar tidak terkesan orasi yang disampaikan menggurui.

Macam Orasi (propaganda)

Terdapat beragam orasi sesuai dengan karakter yang dimilikinya. Dalam versi IOPA terdapat beberapa poin:

name calling
. Yaitu orasi dengan memberi julukan/sebutan dengan maksud merendahkan. Misalnya pengacau, penjilat dst.

glittring generalist
. Yakni penonjolan gagasan dan pengidentifikasian diri dengan yang serba agung. Misal, atas nama rakyat dsb.

transfer
. Yakni orasi dengan memakai pengaruh dari tokoh tokoh berpengaruh atau menggunakan prestise dari suatu yang luhur dan mempunyai otoritas sanksi. Misal, menurut Gramsci. Atau seperti firman tuhan...

plain folks
. Yaitu orasi dengan identifikasi terhadap ide untuk menunjukkan pengabdian kepada khalayak (pendengar)

badwagon technique
. Yaitu orasi dengan penonjolan pada sukses yang dicapai.

Selain ituberbeda dengan IOPA, Buku Propaganda baru membedakan orasi berdasarkan aspek psikologis dari komunikan :

penyampaian dalam bentuk sederhana dan di ulang ulang dengan penonjolan slogan.

penyampaian propagan da secara terang terangn tapi menanamkan sugesti secara lambat sambil menyembunyikan tujuannya.

menimbulkan hubungan dengan cara menumbuhkan kepentingan umum dan pribadi.

penyampain orasi berdasarkan sikap penduduk yang ada.

membangkitkan sikap yang dapat mendukung masalah yang dikemukakan dalam orasi dengan cara menghindarkan diri dari sikap menentang.

penggunaan sugesti yang bersifat negatif berbentuk counter propaganda dengan maksud melemahkan posisi lawan

menyebarkan berbagai bentuk bujukan terhadap penduduk/mempengaruhi.

Orasi memiliki peran yang sanat penting dalam penyampaian maksud dan tujuan atas ssuatu kepentingan. Maka tentu sudah menjadi tuntutan bagi seorang orator untuk memahami betul fungsi tersebut. Bahwa yang terlebih penting lagi adalah bagaimana menggunakan media orasi bukan semata sebagai alat mobilisasi kepentingan, tapi adalah sebagai alat pendidikan massa...

-- Lodzi --

Kiriman Sahat tarida

2007-07-07T15:40:00.001+07:00

dicari ADMIN FPPI webblog !!

2007-07-07T15:23:00.000+07:00

PRO KAWAN FPPI
salam. saya dengan ini berharap ada diantara kawan2 FPPI yang sering online, mohon bisa melanjutkan 'menelihara' blog ini -- http://www.fppi.blogspot.com/ (sebagai admin). karena kesibukan belakangan ini saya jadi kurang intens menampung baik tulisan maupun kiriman dalam bntuk gambar/photo. jadi istilahnya saya ingin serahkan 'kepengurusan' blog ini kepada siapa saja diantara kawan2 yang sanggup untuk mengolahnya. mohon mengirim email kesanggupan ke nademkra@gmail.com untuk selanjutnya akan saya kirimkan ID dan password untuk kebutuhan mengakses account dan mengolah data. sebagai tambahan, bagi kawan2 yang masuk FS (friendster.com) dapat bergabung dalam group NADEMKRA. demikian harap maklum dan semoga 'ruang ini' dapat memberi manfaat. trimakasih.

Malang, 5 Juli 2007

Nur Hady (lodzi)

kiriman Kayuum amri

2007-07-07T15:18:00.000+07:00

KIRIM SOURCE

2007-07-07T15:10:00.000+07:00

BAGI KAWAN KAWAN YANG INGIN TULISANNYA DIMUAT DI SINI ATAU KIRIMAN DALAM BENTUK FOTO FOTO AKSI ATAU SEGALA YANG BERKAITAN DENGAN KE-FPPI-AN....SOURCE DAPAT DIKIRIMKAN KE EMAIL BERIKUT: nademkra@gmail.com

KAMI TUNGGU !!

Globalisasi, Sebuah Catatan Singkat

2007-02-17T21:54:00.000+07:00

Oleh: Mujibur Rohman*

Saat ini kita sedang memasuki tatanan global di mana batas teritorial antarnegara runtuh. Ruang dan waktu ringkas dengan kemajuan dan kemudahan teknologi. Peran negara menjadi minim—kalau tidak dikatakan hilang sama sekali. Segala hal yang berhubungan dengan kehidupan kenegaraan justru ditentukan oleh sistem di luar negara semisal pasar dan kesepakatan internasional.

Paham global (globalisme) bukan lagi barang mewah yang dikonsumsi elit tertentu, sebab hampir setiap orang mengamininya. Pula dengan globalisasi yang kemudian menjadi “agama” baru, menjadi diskursus di hampir semua institusi pendidikan, bahkan agungkan banyak orang.
Sejalan dengan perkembangan teknologi kapitalisme mengalami perkembangan yang sama pesat hingga memasuki tahap akhir (late capitalism). Menurut F. Jameson (1991), ada tiga tahap perkembangan kapitalisme dengan cirinya masing-masing. Pertama, kapitalisme awal menjadikan bahan mentah menjadi komoditi dengan nilai tukar yang lebih besar. Kedua, kapitalisme tahap kedua menjadikan buruh sebagai komoditi yang masuk ke dalam area pasar. Ketiga adalah tahap akhir dari kapitalisme (late capitalism).

Massifnya pergerakan modal menjadi ciri khas perkembangan sistem kapitalisme global yang sekaligus menandai perkembangan kapitalisme akhir. Di sini muncul doktrin baru untuk melakukan invasi dan menanamkan investasi di negara lain berbentuk modal. Kompetisi bukan hanya antar perusahaan dalam satu negara, namun perusahaan asing yang tergabung dalam korporasinya (Multi National Corporations/ MNCs dan Trans National Corpotarions/ TNCs). Persaingan satu perusahaan yang didukung negara dengan perusahaan lain yang didukung negara lain.

Agar unggul dalam persaingan tersebut negara memberikan insentif kepada perusahaan untuk melakukan berbagai tekanan ke negara lain baik di bidang ekonomi, politik dan militer. Beberapa yang mereka lakukan yakni, pertama, elit pengusaha memaksa pemerintah menghapus peraturan yang menghalangi perusahaan asing beroperasi. kemudian mengganti dengan peraturan baru yang mendukung masuknya investasi. Misalnya menciptakan keamanan, sistem kerja yang fleksibel dan insentif beban pajak.

Kedua, membuka kemudahan jalur distribusi dengan memaksa pemerintah untuk menghapus bea masuk. Ketiga, di wilayah internal, perusahaan menerapkan kebijakan guna mengimbangi klausul yang mereka ajukan pada pemerintah. Diantaranya, sistem buruh kontrak, upah buruh rendah sebagai usaha menekan biaya produksi.

Neoliberalisme
Kebangkitan kembali liberalisme yang akrab dengan sebutan neo-liberalisme erat kaitannya dengan kapitalisme global. Neo liberalisme sebagai wujud baru liberalisme menguasai hampir seluruh sistem perekonomian dunia. Sebagaimana kita ketahui liberalisme mulanya dicetuskan ekonom Inggris, Adam Smith, dalam bukunya The Wealth of Nations (1776). Ia berasumsi bahwa, ekonomi akan berkembang dan membawa kemakmuran bagi rakyat bila pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap pasar. Mekanisme pasar diserahkan sepenuhnya kepada pelaku ekonomi. Bila individu dibiarkan mengejar kepentingannya maka dengan sendirinya kepentingan umum akan terpenuhi.

Saat ini di tingkat global, mekanisme tersebut mengakibatkan persaingan pasar yang begitu massif antarnegara. Berbagai cara dilakukan untuk menangguk keuntungan sebesar mungkin. Gesekan antar negara tak terelakkan. Dalam kancah ini negara yang memiliki dominasi paling besar keluar sebagai pemenang. Negara-negara maju yang kuat modal, militer maupun perangkat pengetahuan berkelompok lalu menguasai dan melakukan dominasi bagi negara miskin dan terbelakang.

Sudah tentu persaingan tersebut berlangsung tidak adil. Kuatnya dominasi dan penguasaan pasar tak pernah peduli lagi berapa biaya sosial yang mesti ditanggung. Terpenting ialah keuntungan yang sebesar-besarnya. Kedaulatan negara menjadi tak berharga dibanding kedaulatan ekonomi yang berarti penguasaan atas pasar.

Pola hubungan antara negara maju dengan negara berkembang bukan relasi yang setara. Tapi hubungan antara dewa dengan hamba. Adanya institusi keuangan internasional (International Finantial Institutions/ IFIs)—seperti IMF, World Bank--yang dipelopori oleh negara-negara maju mengukuhkan hubungan tersebut. Dimana seolah-olah negara mejau menjadi dewa penolong untuk kesejahteraan negara berkembang dan negara miskin. Namun di balik itu, alih-alih mereka mencengkeramkan dominasi kekuasaanya.

Dengan hutang luar negeri serta berbagai kesepakatan program penyesuaian struktural sebenarnya terjadi pola ketergantungan yang hegemonik. Melalui proyek hutang luar negeri tersebut negara maju kembali menjajah negara terbelakang. Agenda pokok paket kebijakan yang menjadi acuan program penyesuaian struktural IMF yakni: a. pelaksanan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi negara dalam berbagai bentuknya, b. liberalisasi sektor keuangan, c. liberalisasi sektor perdagangan, dan d. pelaksanaan privatisasi BUMN.

Beberapa program di atas menjadi prasyarat mutlak yang harus dipenuhi ketika mengajukan hutang ke lembaga donor internasional. Sama halnya dengan keinginan untuk meminang seorang gadis yang mesti menyediakan mahar sebagai syarat. Tanpa ada sayarat yang dipenuhi maka tidak akan ada pemberian hutang.

Jantung neoliberalisme adalah bagaimana segala sesuatu diukur secara ekonomistik. Logika yang berkembang di masyarakat adalah logika pasar yang menghitung untung-rugi. Pelayanan publik tak luput tunduk pada logika pasar, ia menganut hukum penawaran dan permintaan. Tak pelak lagi segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan publik dikomersilkan sedemikian rupa. Subsidi sebagai salah satu upaya mendongkrak kesejahteraan rakyat dianggap pemborosan yang harus dikurangi bahkan dipangkas.

Logika pasar di atas mengakibatkan terciptanya homo economicus, manusia berdimensi ekonomi yang selalu mempertimbangkan untung-rugi. Apa yang diberikan dan apa yang harus didapatkan. Dimensi manusia mulai terkikis. Pasar memasuki sendi kehidupan manusia. Apa yang bisa dijadikan komoditas dimodifikasi agar bernilai jual. Bahkan relasi sosial menjadi relasi ekonomi sebagaimana halnya pasar. [ ]

---------------------------------------
*Mujibur Rohman, Sekjend FPPI Dewan Kota Salatiga tahun 2004-2005.

Puisi LODZI

2007-02-12T16:10:00.000+07:00

P E M U D A

hayo, bung!
jabat erat tangan kita
pemuda tak datang untuk kalah
tak lahir demi menyerah

jika seribu mimpi telah kita terbitkan menjadi matahari
maka akan ada sejuta pecundang yang 'kan datang untuk mencuri

jika perompak lari tunggang langgang saat menjarah
itu tandanya babakan lain penjarahan baru bermula

tapi janji hati yang kita selipkan di sela sela malam,
di buku diary dan nyanyian nyanyian
sepi akan menjaganya

kita hanya butuh kata percaya
bahwa darah merah saga
yang kita sediakan untuk cinta
adalah harapan hidup kaum papa
dalam nyanyian keringat nasib yang nestapa:
tiada ini sia sia!

hayo, bung!
jabat erat tangan kita
sebab pemuda tak lapang demi tak rela
lahir tuk jadikan api jaman tetap menyala
dan lahirkan lagi seribu pemuda
sebelum kita pun beranjak menjadi tua
hayo, bung!

Malang, 4 desember '06

JIWA YANG MELAWAN

jiwa yang yang diasah oleh jalan
tegak dan melawan!
langkah yang dibimbing oleh jalan
tak pernah tinggalkan jalan!

ia tak asing dengan segala dusta
mafhum pada setiap lagu pura pura
orang yang dikalahkan
dan menyadari ketakberdayaan
adalah orang yang sedang mendadarkan
hikmah kekalahannya
menjadi inti tetes darah bagi jalan hidup
ia singsing lengan baju perjuangan
ia songsong matahari kemenangan

orang yang terus melawan
adalah ia yang maklum
akan seluruh resiko perlawanannya

orang yang terus melawan
adalah ia yang mafhum
akan setiap manifesto kesadarannya

orang yang terus melawan
adalah jiwa abadi bagi setiap jalan
anak kandung yang diberkati
oleh semangat semua zaman

www.infectionary.blogspot.com

HANCURKAN KEPALA BATU!!!!!!

2007-01-08T02:55:00.000+07:00

HANCURKAN KEPALA BATU!!!!!!

visualkan dan lawan!!!

salam nademkra!!!
-----------------------------------

Acit (pamulang)

kere...!!!

2007-01-04T15:37:00.000+07:00

Salam Damai, Salam Sejahtera

Damai di hati, Damai di bumi,

Bumi ku mati di jarah bule setiap hari....

kere...!!!

siba dewi
rista_amarta@yahoo.com

NADEMKRA: asas atau idiologi?

2006-12-27T01:34:00.000+07:00

beberapa waktu lalu, kawan yg menamakan diri CAH ANYAR menanyakan tentang IDIOLOGI atau ASAS kah NADEMKRA itu. pertanyaan ini juga menggelinding di milis fppi. berikut petikannya :
---------------------------------------------------------------------------------------
CAH ANYAR :
Berdasar dari deskripsi FPPI, di benak kami timbul pertanyaan
tentang IDEOLOGI yang dibawa oleh FPPI.
Diatas diterangkan bahwa NADEMKRA bukanlah sebuah IDEOLOGI tetapi
hanyalah sebuah asas.
Seluruh basis yang ada disini selama ini menganggap NADEMKRA adalah
IDEOLOGI...
kalo NADEMKRA bukan IDEOLOGI, terus apa yang dimaksud IDEOLOGISASI
oleh kawan2..???
dan apa IDEOLOGInya FPPI?????
MANIFESTO udah dibaca..!!!,
tetep kami menganggap bahwa NADEMKRA adalh IDEOLOGI...! !!

Dimohon jawabannya dengan segera dan kongkrit, ok bung..!!!

SALAM PEMBEBASAN.. ..!!!!

ABANG_GUN :
Secara umum seluruh kader harus tidak hanya mengenali historiografi dan historisitas gerakan rakyat dan juga gerakan mahasiswa di Indonesia, juga ideologi dan sebelumnya, pun marxisme, sebelum dan sesudahnya. Tapi musti juga tahu sejarah organisasinya: Situasi Nademkra ketika diputus dalam kongres I dan Nademkra ketika diputus dalam Fornas I dan seterusnya.

Kalau problemnya dokumennya hilang, atau yang lainnya. Menjadi signifikan bagi FPPI untuk membikin semacam biro sejarah organisasi.

SUNARING KURNIANDARU:
ya...terkadang sejarah organisasi terputus atau
teracak pada setiap isi kepala para pemikir pendahulu,
bagaimana manifesto di buat bahkan nama dan lambang
FPPI sendiri selalu simpang siur sejarah satu dengan
lainnya berbeda.
bagiku apa yang aku dapat dari proses bersama FPPI
hingga hari ini adalah sebuah keyakinan, ketika
bertanya apakah nademkra adalah ideologi.
yakin dan menyepakati apa yang di tuliskan dalam
coretan sejarah kawan-kawan di FPPI

salam

CAH ANYAR :
lha trus pye....????
malah dadi mumet ak...
mosok g ada dukumentasi paling tidak dari kongres pertama FPPI...
menurut ku, kongers ataupun fornas bukanlah sesuatu yang dapat
memotong sejarah tentang FPPI. bahkan dengan adanya kongres maupun
fornas sejarah perkembangan organisasi akan lebih mudah unruk
ditelusuri.. .
dan paling tidak IDEOLOGI apa yang kawan-kawan semua yakini dapat
membawa kemakmuran dan dapat membebaskan dari kongres pertama FPPI
sampai sekarang itu apa??
itu tidak perlu dokumentasi yang rijit, ini adalah maalah keyakinan
dan ruh yang ada di dalam dada kawan-kawan semua..!!!
setelah tau apa ideologinya FPPI,baru kemudian saya ingin berdiskusi
tentang ideologi FPPI tersebut...
kalo sekarang masih buntu, mau diskusi pye..?
Ideologinya aj ak masih bingung, FPPI itu sebenarnya ideologinya apa
tho..???
mohon maap sebelumnya.. .
ditunggu jawabannya.. .

terimakasih. ...!!!
-----------------------------------

tampaknya persoalan ini musti mendapat jawaban secara akurat, tentu saja terlepas dari kebutuhan akan pentingnya merunut kembali sejarah FPPI dari sejak semula ia didirikan. Selamat berdiskusi.

Mengurai Akar Gerakan Perempuan Indonesia

2006-12-27T00:57:00.000+07:00

Berbagai diskusi sejarah gerakan perempuan Indonesia, biasanya—paling sering—menyandarkan diri pada tokoh Kartini, yang disebut-sebut sebagai tokoh emansipasi perempuan Indonesia. Walaupun kepahlawanan yang dilabelkan kepada Kartini pantas untuk diragukan. Bukan saja ia tidak melakukan apa pun kecuali hanya imajinasi semata-mata, tetapi ia sendiri bersedia menjadi istri dari laki-laki yang sudah beristri. (Gadis Arivia: 1997). Menguatnya kajian gerakan perempuan bersandar pada Kartini, setidaknya karena ia meninggalkan written text, yaitu surat-surat yang ditulisnya dan lalu diterbitkan dalam sebuah buku yang amat terkenal, “Habis Gelap Terbitlah Terang”. (Maria Hartiningsih: 2000). Berkaitan dengan buku di atas, tidak sedikit pula para ahli yang menyangsikan keasliannya sebagai karya asli Kartini (Saskia Eleonora Wieringa: 1999).

Kajian lain justru menunjukkan, tokoh seperti Dewi Sartika, sebenarnya jauh lebih jelas melakukan tindakan-tindakan aksi ketimbang Kartini yang tidak pernah melakukan apa-apa. Dewi Sartika mendirikan sekolah pertamanya pada tahun 1904 dengan nama Sekolah Istri dan selanjutnya diubah menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Hingga tahun 1912, Dewi Sartika telah mendirikan 9 sekolah, jumlah yang mencapai 50% dari keseluruhan sekolah di Pasundan (Marianne Katoppo: 2000).

Kecurigaan sebagian peneliti terhadap written text itu, setidaknya bersandar pada kemungkinan adanya keinginan Belanda untuk membuktikan keberhasilan politik etis, dengan dibukanya peluang-peluang bagi bangsa Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Sebab, semangat pendidikan di Indonesia akibat politik etis—sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, tetapi lebih untuk menunjang terselenggaranya pemerintah Hindia Belanda. Mereka yang telah mendapatkan pendidikan dimaksudkan agar bisa dapat bekerja di kantor-kantor pemerintahan Belanda. Sudah pasti, kebanyakan hanya menduduki jabatan pegawai rendahan. (Sukanti Suryochondro: 1995).

Tetapi, menurut Sukanti Suryochondro, setidak-tidaknya—meski tidak secara langsung, kebijakan politik etis telah membangkitkan semangat di kalangan kaum perempuan untuk bergerak dan berjuang mendapatkan persamaan hak pendidikan bagi perempuan. Buah dari semangat ini, berdirilah Poetri Mardika (1912), salah satu organisasi perempuan yang kelahirannya memang mendapat dukungan dari Boedi Oetomo (organisasi laki-laki). Dalam perkembangannya, Poetri Mardika pernah mengajukan mosi kepada Gubernur Jenderal pada tahun 1915 agar perempuan dan laki-laki diperlakukan sama di muka hukum.

Setelah ini berdiri banyak perkumpulan perempuan baik yang didukung oleh organisasi laki-laki maupun yang terbentuk secara mandiri oleh perempuan sendiri. Sebut saja misalnya, Pawiyatan Wanito (Magelang, 1915), Percintaan Ibu Kepada Anak Temurun—PIKAT (Manado, 1917), Purborini (Tegal, 1917), Aisyiyah atas bantuan Muhammadiyah (Yogyakarta, 1917), Wanito Soesilo (Pemalang, 1918), Wanito Hadi (Jepara, 1919), Poteri Boedi Sedjati (Surabaya, 1919), Wanito Oetomo dan Wanito Moeljo (Yogyakarta, 1920), Serikat Kaoem Iboe Soematra (Bukit Tinggi, 1920), Wanito Katolik (Yogyakarta, 1924). (Sukanti Suryochondro: 1995). Dalam catatan sejarah, hampir setiap organisasi perempuan ini, menerbitkan majalah mereka sendiri sebagai media untuk membentuk opini publik sehingga gagasan-gagasan mereka terkomunikasikan ke dalam masyarakat luas.

Secara umum sifat tujuan organisasi tersebut adalah sosial dan kultural, memperjuangkan nilai-nilai baru dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, mempertahankan ekspresi kebudayaan asli melawan aspek-aspek kebudayaan Barat yang tidak sesuai. Hampir tidak ada sumber yang bisa dilacak kegiatan politik macam apa, kecuali catatan-catatan yang lebih menunjukkan pada kegiatan-kegiatan sosial-budaya.

Gerakan nasionalisme juga berkobar di kalangan organisasi perempuan, dan pada tanggal 22 Desember 1928, diadakan Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta. Kongres ini melahirkan semacam federasi organisasi perempuan dengan nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) dan pada tahun 1929, setahun setelah terbentuknya, diganti menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia (PPII). Pada awal berdirinya, upaya-upaya yang dilakukan adalah perhatian pada lingkungan keluarga dan masyarakat, kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan (Islam), pendidikan dan perlindungan anak-anak, pendidikan kaum perempuan, perempuan dalam perkawinan, mencegah perkawinan anak-anak, nasib yatim piatu dan janda, pentingnya peningkatan harga diri perempuan, dan kejahatan kawin paksa. Perhatian ini meluas, misalnya, pada tahun 1935 dibentuk Badan Penyelidikan Perburuhan Kaum Perempuan—salah satunya rapat umum untuk perempuan buruh batik di Lasem Jawa Tengah, membentuk Badan Pemberantasan Buta Huruf, Badan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (Sukanti Suryochondro: 1995).

Perkembangan gerakan perempuan semakin maju, ketika dalam Kongres Perempuan II, Maret 1932, isu nasionalisme dan politik muncul, selain soal perdagangan peremuan, hak perempuan dan penelitian keadaan sanitasi di kampung serta tingginya angka kematian bayi. Ki Hajar Dewantara, dalam pidatonya mengatakan, sangat terkesan dengan perjuangan feminis di Turki, Cina, Persia, dan India, yang memberikan kontribusi sangat besar bagi suksesnya perjuangan nasional di negara mereka. Dua tahun sebelum Kongres II ini, pada tahun 1930, Suwarni Pringgodigdo, mendirikan organisasi perempuan yang aktif dalam perjuangan politik, yaitu Istri Sedar di Bandung dan menerbitkan jurnal Sedar. Perjuangan lain, adalah upaya gerakan perempuan untuk menentang poligami yang dipandang merugikan perempuan.

Pada tahun yang sama dengan berdirinya Istri Sedar tahun 1930-an, para aktivis perempuan dalam Sarekat Rakyat mengorganisasikan demonstrasi politik untuk buruh perempuan dengan tuntutan kenaikan upah, kesejahteraan buruh dan keselamatan kerja. Salah satu aksi yang paling mencolok, sebenarnya justru demonstrasi yang dilakukan sebelumnya, yaitu pada tahun 1926 di Semarang yang menuntut perbaikan kondisi kerja bagi buruh perempuan, dengan memakai caping kropak. Selama pembrontakan komunis pada tahun 1926 banyak perempuan ditahan bukan hanya karena mereka membantu suami mereka, tetapi juga karena aktivitas mereka sendiri. Bersama dengan laki-laki, banyak perempuan yang diasingkan ke Boven Digul, sebuah kamp konsentrasi Belanda di Irian Jaya. Sukaesih dari Jawa Barat, dan Munasiah dari Jawa Tengah termasuk di antara perempuan-perempuan tersebut. (Saskia E. Wieringa: 1988).

Pada Kongres Perempuan III, setelah melakukan pembubaran PPII, mulai dimunculkan isu tentang hak suara perempuan. Perempuan terus memperjuangkan hak politik atau keterwakilan perempuan, dengan memperjuangkan Maria Ulfa menjadi anggota Volksraad, meskipun gagal. Maria Ulfa kemudian terpilih menjadi menteri Sosial pada Kabinet Syahrir II (1946) dan S.K. Trimurti menjadi menteri Perburuhan pada Kabinet Amir Sjarifuddin (1947-1948). Pada pemilu 1955, gerakan perempuan Indonesia berhasil menempatkan perempuan sebagai anggota parlemen (Budi Wahyuni, dkk.: 2002).

Perjuangan dan gagasan gerakan perempuan yang sedemikian kuat dan berani pada akhirnya menjadi sepi. Kentalnya patriarkhi yang melingkupi para penulis sejarah Indonesia, menjadikan gerak perempuan dalam konteks pembentukan bangsa ke arah kemerdekaan—tentu saja mencakup gerakan politik yang telah mereka lakukan, tersisihkan atau bahkan terhapuskan sama sekali. Kecuali catatan-catatan peran mereka dalam wilayah domestik, seperti dapur umum untuk para gerilyawan. Di sinilah lantas muncul arus besar dalam pendidikan sejarah di Indonesia tentang peran laki-laki dalam perjuangan nasional dan nasionalisme kemudian menjadi sungguh-sungguh semata-mata wacana laki-laki (Catherine Hall, 1993). Padahal, sebagaimana ditegaskan, Catherine Hall, tak seharusnya ketertenggelaman perempuan dalam perjuangan nasional ini hilang. Sebab jika membaca berkembangnya motivasi utama yang mendorong gerakan kemerdekaan Indonesia adalah kekecewaan terhadap kekuasaan kolonial yang paternalistik dan berwatak menindas laki-laki, tetapi perempuan jauh lebih berat mengalaminya, baik dalam kehidupan publik maupun pribadi. Penindasan dua tingkat ini yang mendorong perempuan berpartisipasi aktif dalam gerekan kemerdekaan. Selain, hampir menjadi fakta tak terbantahkan, semua gerakan nasionalis Indonesia diorganisasikan oleh pemuda dan perempuan untuk memerangi rasa kedaerahan yang mewarnai gerakan kemerdekaan. Dalam konteks inilah, mulai muncul kritik tajam terhadap ilmu pengetahuan sosial yang menyembunyikan pengalaman perempuan secara individu maupun kolektif, dalam seluruh kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Kemunculan mereka dalam panggung sejarah gerakan nasional, misalnya, hanya dalam posisi penempelan atau menduduki posisi antagonis.

Memasuki babak baru gerakan perempuan Indonesia, ketika pada tahun 1946, setelah kemerdekaan diperoleh bangsa ini, organisasi perempuan mulai tumbuh, baik sebagai organisasi yang baru maupun kebangkitan kembali yang telah ada. Gerakan perempuan pasca kemerdekaan (masa Soekarno) ini, di samping tetap memperjuangkan agenda-agenda—termasuk pasca pemberangusan di zaman Jepang, mereka terus memperjuangkan kesamaan politik, hak memperoleh pendidikan dan kesempatan bekerja. Persoalan yang dihadapi adalah tindakan diskriminatif antara laki-laki dan perempuan. Pada masa ini, meski demikian, hak politik yang sama setidaknya secara legal telah dijamin dalam pasal 27 UUD 45. Lalu lahir UU 80/1958, yang menjamin adanya prinsip pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama, perempuan dan laki-laki tidak dibedakan dalam sistem penggajian.

Sejarah gerakan perempuan yang panjang ini, memang masih banyak menyisakan pertanyaan dan kebutuhan akan lacakan-lacakan yang lebih serius dan mendalam. Karena sangat dibutuhkan adanya landasan sejarah yang kuat dalam membangun gerakan perempuan saat ini. Diyakini benar, gerakan perempuan memiliki kekhasan karakter dan strategi gerakan dan bahkan mungkin ideologi dalam setiap tahapan sejarah di Indonesia. Soal lain, yang mungkin relevan untuk didiskusikan adalah sejak kapan sesungguhnya akar sejarah gerakan perempuan di Indonesia mesti ditautkan?***

Gerak Lawan

2006-11-21T17:21:00.000+07:00

Gerak Lawan:
Nasionalisasi Aset-Aset Perusahaan Amerika untuk Rakyat!

Kunjungan Presiden Amerika Serikat (AS), George W. Bush, ke Indonesia kembali menuai penolakan.Kamis (16/11), puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Lawan Neo-Kolonialisme (Gerak Lawan) AS melakukan aksi di kantor perusahaan Mosanto dan Freeport Indonesia di Jakarta, menentang kedatangan Bush serta menuntut nasionalisasi aset perusahaan Amerika di Indonesia.

Gerak Lawan memandang bahwa kelangsungan internasionalisasi modal perusahaan-perusaha an transnasinal (TNC) Amerika seperti Freeport dan Exxon Mobile telah menyebabkan kedaulatan rakyat Indonesia tergadaikan. Amerika dengan menggunakan Bank Dunia dan IMF berhasil memaksa pemerintah Indonesia melahirkan kebijakan yang merugikan rakyat. “Karena Amerika-lah kita kehilangan sumber-sumber agraria, upah buruh murah, dan pendidikan mahal,” ujar Adi, koordinator aksi lapangan.

Lebih lanjut, Adi juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mencabut seluruh kebijakan publik serta produk hukum yang merupakan pesanan kepentingan perusahaan asing. Menurutnya, kebijakan-kebijakan nasional saat ini lebih kental mencerminkan skenario neo-imperialisme. “Undang-undang Sumber Daya Air, Undang-undang Perkebunan, dan Undang-undang Migas adalah bukti pemerintah lebih berpihak pada pemodal internasional,” ujarnya berapi-api.

Bukan hanya berorasi, dalam aksinya di depan kantor perusahaan Mosanto, Gerak Lawan menampilkan aksi teaterikal. Digambarkan, karena kepentingan perusahaan-perusaha an Amerika, masyarakat Papua harus tergusur dari tanah-airnya, serta fenomena kelaparan yang berujung pada kematian. Maka, selain nasionalisasi, Gerak Lawan juga mendesak pemerintah Indonesia agar membawa kasus kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Amerika ke Mahkamah Internasional.

Selanjutnya, masih menurut Adi, besok (17/11) Gerak Lawan akan kembali turun jalan menentang kedatangan Bush dan menuntut nasionalisasi perusahaan Amerika. Rencananya, massa aksi akan mendatangi kantor perusahaan Halliburton Energy di Jakarta yang notabene merupakan milik Bush.
Peryataan Sikap

Kunjungan presiden Bush ke Indonesia, bukanlah kunjungan persahabatan, maka milyaran rupiah yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dalam rangka menyambut dan mengamankan Bush adalah terlalu mahal dibandingkan dengan penderitaan rakyat akibat kebijakan keblinger pemerintah Indonesia, semenjak Suharto, hingga SBY sekarang, yang menerapkan kebijakan negara yang menghamba pada kepentingan imperialisme Amerika.

Karena Amerika-lah, maka hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda tahun 1949, Indonesia langsung terbebani hutang luar negeri, tetap dikuasainya sumber-sumber agraria (khususnya perkebunan dan pertambangan) oleh perusahaan asing dan lepasnya Irian Barat.

Karena Amerika-lah, militer semasa Orde Baru, dijadikan ”satpam penjaga modal” yang dengan gigih melindungi investasi namun dengan keji melanggar hak asasi manusia rakyat Indonesia. Dan karena Amerika jua, Freeport mendapat ijin konsensi pertama dari rezim militer Orde Baru, dan hingga sekarang Freeport menjadi biang kerok permasalahan di Tanah Papua.

Kini, demi menjaga tatanan ekonomi dunia yang neo-liberalis, serta kelangsungan dari internasionalisasi modal perusahaan-perusaha an transnasional Amerika seperti Freeport, Exxon Mobile, General Electric, Mosanto, dan lain-lain, dengan mempergunakan World Bank, IMF (International Monetary Fund) WTO (World Trade Organization) , dan AFTA (Asia Pasific Trade Agreement), Amerika berhasil memaksa pemerintah Indonesia untuk membuat kebijakan publik dan produk hukum yang pro internasionalisasi modal seperti progam privatisasi dan pencabutan subsidi, tetapi jutru menghilangkan hak rakyat atas sumber-sumber agraria, upah buruh murah sebagai keunggulan komparatif, mahalnya harga BBM serta pendidikan bagi rakyat, dan sebagainya yang membuktikan bahwa negara Indonesia adalah setengah jajahan.

Untuk itulah kami yang tergabung dalam Gerak Lawan AS memandang:
Demi kemerdekaan nasional, demokrasi, keadilan sosial dan pemenuhan hak asasi manusia, penyelenggara negara Indonesia harus menuruti aspirasi perjuangan dan penderitaan rakyat dengan mencabut seluruh kebijakan publik dan produk hukum yang merepresentasikan kepentingan neo imperialisme, seperti kontrak karya Freeport dan Exxon Mobile, Undang-Undang Sumberdaya Air, Undang-Undang Migas, Undang-Undang Anti Teroris dan lain-lain.

Demi para korban pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan perusahaan-perusaha an transnasional, penyelenggara negara Indonesia harus menuntut pertanggungjawaban perusahaan-perusaha an TNC dan menutup perusahaan tersebut untuk selanjutnya dikelola demi kesejahteraan rakyat.

Demi menghapuskan penjajahan di muka bumi serta menjaga ketertiban dunia (Indonesian way for global justice), pemerintah Indonesia harus membawa kasus kejahatan perang, kejahatan genocida, kejahatan terhadap kemanusian, dan kejahatan agresi yang dilakukan Amerika ke Mahkammah Internasional Permanen sebagaimana yang diatur dalam Statuta Roma tahun 1998, dan mendorong instrumen hak asasi manusia internasional (mekanisme di PBB) untuk mengatur perilaku TNC dan gugatan terhadap TNC, serta kesepakatan- kesepakatan di WTO

Jakarta, 16 November 2006
Kami yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Lawan Neo Kolonialisme- Neo Imperialisme dan Amerika Serikat

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)
Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI)
Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI)
Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)
Serikat Buruh Jabotabek (SBJ)
Lingkar Studi – Aksi Demokrasi Indonesia (LS-ADI)
KAM LAKSI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Laksi)
KM AI (Kesatuan Mahasiswa Anti Imperialisme)

Seruan Aksi Besok

Hari : Jumat, 17 November 2006
Pukul : 10.30 – selesai
Tempat : Kantor PT. Halliburton Energy (Jl. Letjend Simatupang Kav. 38 Jakarta)

Info lebih lanjut hubungi
Gunawan (Kadiv Kajian Kampanye PBHI/Humas Panitia Aksi Gerak Lawan)
Perkantoran Mitra Matraman A2/18
Jl. Matraman Raya 148
Jakarta Timur 13150
Tel. (021)859 18064
Fax. (021)859 18065
Email: pbhi@cbn.net. id
Web: http//www.pbhi. or.id